Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menemukan banyak warga yang masih memegang KTP Surabaya, tetapi ternyata tidak lagi berdomisili di kota ini. Temuan itu muncul saat Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang digelar hingga tingkat rukun tetangga (RT), seperti dilaporkan TribunJatim/Surya.co.id.

Temuan Muskel hingga tingkat RT

Menurut laporan tersebut, pendataan ini tidak hanya memperbarui administrasi kependudukan. Pemkot juga memakainya untuk membenahi penyaluran bantuan, sebab data yang tidak sesuai kondisi sebenarnya berpotensi membuat intervensi sosial salah sasaran.

Warga yang tercatat sebagai penduduk Surabaya secara administratif belum tentu masih tinggal dan beraktivitas di kota ini. Di sisi lain, warga yang benar-benar menetap dan membutuhkan bantuan harus dipastikan tidak terlewat.

Proses sampai tingkat RT dilakukan agar pemerintah tidak hanya bergantung pada catatan administratif, tetapi juga mengklarifikasi langsung kondisi warga di lapangan.

Penjelasan Dinsos dan arah kebijakan Wali Kota

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya Antiek Sugiharti menyebut pendataan tersebut bagian dari upaya memperdalam informasi tentang masyarakat yang membutuhkan intervensi. Informasi dari lingkungan tempat tinggal warga diharapkan membantu pemerintah memahami perbedaan kondisi sosial ekonomi tiap warga.

“Pemerintah Kota Surabaya dalam beberapa minggu ini melakukan kegiatan Muskel. Dimana Muskel ini kita ingin lebih dalam lagi sehingga prosesnya dilakukan hingga di tingkat RT.”

— Antiek Sugiharti, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya

Antiek menyampaikan hal itu pada Rabu (14/10/2026), sebagaimana dikutip Surya.co.id dari laman resmi Pemkot Surabaya. Hasil pendataan nantinya menjadi salah satu dasar untuk menentukan bentuk bantuan atau program yang cocok dengan kebutuhan warga.

Dengan cara itu, kebijakan sosial diharapkan tidak semata bertumpu pada data administratif. Pemkot ingin turut mempertimbangkan keadaan nyata para penerima manfaat di lapangan.

Temuan ini sejalan dengan kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi. Sebelum ini, Eri telah menyatakan bahwa pemegang KTP dan kartu keluarga (KK) Surabaya yang bermukim di luar kota tidak lagi diutamakan sebagai penerima bantuan pemkot.

Baca jugaLansia Pemulung Kedungdoro Surabaya Kini Desil 1: Penjelasan Status Desil dan Proses Bantuan PKH

Perlinsos dan rencana transparansi data

Pemkot menguatkan langkah itu lewat verifikasi langsung dan penggunaan aplikasi Perlinsos oleh Dinsos. Pemkot juga berencana membuka data kemiskinan dan kelayakan penerima bantuan secara transparan.

Menurut ringkasan sumber, Eri menekankan bahwa bantuan, beasiswa, dan alokasi anggaran lebih dulu diarahkan kepada warga yang sungguh-sungguh menetap di Surabaya.

Yang belum dijelaskan

Sumber belum merinci jumlah warga yang ditemukan tinggal di luar kota, jenis bantuan yang akan dicoret, maupun jadwal pelaksanaannya. Sumber juga tidak memuat keterangan tambahan dari pemkot di luar yang dikutip dari laman resmi Pemkot Surabaya.

Bagi warga, kejelasan status tempat tinggal menjadi penting karena data yang akurat menentukan siapa yang masuk daftar penerima bantuan. Pemerintah harus memastikan warga yang benar-benar menetap di Surabaya dan membutuhkan bantuan tidak terlewat dari pendataan.