Polda Jawa Timur melalui Ditlantas mengadakan sosialisasi sekaligus diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan pada Rabu (21/10/2026), seperti dilaporkan detikJatim. Pertemuan itu bertujuan menyiapkan penerapan zero over dimension over loading (ODOL) 2027, yang diharapkan menambah keselamatan berlalu lintas dan melindungi jalan dari kerusakan.
Untuk saat ini polisi belum menindak truk ODOL. Polda Jatim masih menanti petunjuk dari Korlantas Polri.
Sosialisasi zero ODOL di Jawa Timur
Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jatim AKBP Wawan Andi Susanto menjelaskan bahwa peserta diskusi berasal dari unsur Forkopimda, bidang hukum, dan asosiasi pengusaha angkutan. Tujuannya merumuskan pola penanganan terbaik untuk zero ODOL 2027.
Menurut Wawan, aturan ini ditargetkan berlaku di seluruh Jawa Timur. Ia menyebut kendaraan ODOL jadi sorotan sebab bila terlibat kecelakaan, korbannya berpeluang mengalami fatalitas yang tinggi.
Pemetaan kepolisian menunjukkan insiden yang melibatkan kendaraan ODOL sering terjadi di jalan arteri. Salah satunya ruas yang menghubungkan Surabaya dengan Jawa Tengah.
“Sementara kami masih sosialisasi, untuk penindakan belum, kita tunggu petunjuk arahan dari Korlantas Polri seperti apa untuk menindaklanjuti zero odol 2027”
— AKBP Wawan Andi Susanto, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jatim
Wawan menyebut upaya mewujudkan zero ODOL membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk pengusaha angkutan dan pemilik barang.
Tanggapan pengusaha angkutan
Ketua DPD Klub Logindo Jatim Christin Adni menyatakan dukungan atas rencana tersebut. Meski begitu, ia meminta pemerintah turut membantu pengusaha yang harus mengganti atau memperbarui armadanya.
“Kami juga berharap adanya dukungan dari pemerintah untuk menyediakan alternatif peremajaan”
— Christin Adni, Ketua DPD Klub Logindo Jatim
Menurut Christin, kebijakan ini semestinya tak sebatas regulasi dan edukasi. Ia meminta agar kelangsungan usaha serta kepentingan pengusaha angkutan, pemilik barang, dan sopir juga dipertimbangkan.
Baca jugaPolda Jatim Hubungkan Lebih dari 1.500 CCTV ke Aplikasi MQR untuk Pantau Lalu Lintas di Jawa Timur
Latar: usulan jembatan timbang di kawasan industri
Sebelumnya, pakar transportasi Djoko Setijowarno mengusulkan agar pengendalian ODOL dimulai dari kawasan industri. Ia akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat. Usulnya disampaikan lewat keterangan tertulis yang diterima Suara Surabaya pada Senin (19/10/2026).
Djoko berpendapat jembatan timbang di kawasan industri bisa memastikan muatan kendaraan sesuai ketentuan sebelum masuk jalan raya. Dalam tulisannya di Tribunnews.com, ia merujuk data Kementerian Perindustrian (2026): Indonesia punya 181 kawasan industri, 14 di antaranya di Jawa Timur.
Djoko juga memandang target Zero ODOL pada Januari 2027 kemungkinan belum bisa dijalankan penuh. Ia menyoroti kebutuhan dana dalam APBN 2027 serta efisiensi anggaran yang masih berlangsung. Tulisan itu dimuat di kanal Tribunners, platform jurnalisme warga, sehingga merupakan pandangan penulis, bukan sikap redaksi maupun kebijakan resmi pemerintah.
Apa selanjutnya
Menurut sumber yang tersedia, jadwal penindakan belum ditetapkan. Polda Jatim menyatakan masih pada tahap sosialisasi dan menunggu arahan Korlantas Polri. Bentuk dukungan peremajaan armada yang diharapkan pengusaha juga belum dirinci.



