Pemerintah pusat membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya persetujuan mendirikan bangunan, yang dulu disebut IMB, bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Keringanan ini bagian dari Program 3 Juta Rumah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/10/2026). Kebijakan ini diedarkan ke seluruh kepala daerah, sehingga berkaitan pula dengan warga Surabaya.
Apa isi kebijakan pembebasan BPHTB dan IMB
Suara Surabaya melaporkan bahwa lewat Program Tiga Juta Rumah, pemerintah menyiapkan beberapa keringanan untuk MBR yang hendak punya tempat tinggal layak. Di antaranya penghapusan BPHTB dan Persetujuan Mendirikan Bangunan (PMB), nama baru untuk izin yang sebelumnya lebih dikenal sebagai IMB.
Harian Disway memakai istilah sedikit berbeda untuk izin itu, yaitu Persetujuan Bangunan Gedung. Dari kedua laporan, yang dimaksud adalah biaya penerbitan persetujuan untuk membangun atau memperbaiki bangunan.
Tito menggambarkan beban yang selama ini harus dipikul warga ketika membangun atau membenahi rumah. Ia menyebut tarif BPHTB sebesar 5 persen dari nilai jual objek pajak, dan angka itu kini dinolkan bagi MBR.
“Yang kalau mau memperbaiki rumah, membangun rumah, itu harus bayar 5 persen dari nilai jual objek pajak. Kita nolkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah”
— Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri
Istilah kunci dalam kebijakan ini
Agar tidak keliru memahami berita ini, berikut istilah yang muncul dalam laporan kedua media dan maknanya menurut sumber.
- BPHTB: bea atas perolehan hak tanah dan bangunan. Tito menyebut tarifnya 5 persen dari nilai jual objek pajak, kini dinolkan bagi MBR.
- IMB/PMB/Persetujuan Bangunan Gedung: izin untuk mendirikan bangunan. Suara Surabaya dan Harian Disway memakai nama berbeda, tetapi sama-sama menyebut biayanya dibebaskan.
- MBR: masyarakat berpenghasilan rendah, yang kriterianya mengikuti pendapatan nyata.
- Bedah rumah: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi warga yang tanahnya belum bersertifikat resmi.
Siapa yang disebut masyarakat berpenghasilan rendah
Salah satu dukungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada program perumahan adalah menentukan siapa yang masuk kategori MBR. Menurut kedua sumber, ukurannya adalah pendapatan nyata seseorang, dan tidak hanya mengacu pada kelompok 40 persen penduduk di lapisan terbawah.
Harian Disway menulis bahwa penentuan kriteria yang pas penting agar kebijakan perumahan mengenai sasaran, yakni warga yang betul-betul memerlukan. Batas penghasilan tidak disebutkan dalam kedua sumber, sehingga warga perlu menunggu penjelasan teknis dari pemerintah.
Baca jugaBRI Consumer Expo 2026 di Ciputra World Surabaya Tawarkan Bunga KPR Mulai 0,31 Persen
Mengapa program ini dianggap penting
Tito menilai urusan perumahan masih menjadi tantangan mendasar bangsa. Ia memperkirakan ada sekitar 30 juta keluarga yang belum punya rumah sendiri ataupun menempati hunian yang tidak layak.
“Masalah perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Dan Pak Presiden semua programnya pro rakyat, rakyat kecil terutama”
— Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri
Harian Disway menulis bahwa pelonggaran aturan ini diharapkan menumbuhkan iklim pembangunan perumahan yang kuat dan menarik keterlibatan swasta. Dengan demikian, penyediaan hunian tidak hanya mengandalkan dana APBN, tetapi juga peran para pengembang.
Bagaimana dengan warga Surabaya
Kedua sumber tidak menyebut Surabaya secara khusus. Namun, menurut Harian Disway, kebijakan bebas biaya persetujuan bangunan sudah diperkenalkan lewat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah di berbagai wilayah.
Secara umum, warga berpenghasilan rendah yang berencana membangun atau memperbaiki rumah berpotensi terbantu karena dua pos biaya itu tidak lagi dibebankan. Meski begitu, cara mengajukan, dokumen yang diperlukan, dan loket layanan di Surabaya belum dijelaskan dalam sumber. Tanggapan Pemerintah Kota Surabaya juga belum ada dalam laporan yang dirujuk.
Bantuan bedah rumah untuk warga tanpa sertifikat
Tito menambahkan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, atau bedah rumah, terus dimaksimalkan untuk warga yang tanahnya belum bersertifikat resmi. Menurut Harian Disway, penghuni permukiman padat atau kumuh di Jakarta bisa mengajukannya dengan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan kepala kampung atau kelurahan.
Contoh syarat itu disebut untuk Jakarta. Apakah skema yang sama berlaku di Surabaya tidak dijelaskan dalam sumber. Menurut Harian Disway, pelaksanaan program secara langsung di lapangan diperlukan agar pemerintah dapat memantau kondisi fisik hunian secara akurat.
Apa selanjutnya
Tito berharap rangkaian kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut berjalan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Warga Surabaya yang merasa termasuk kategori MBR dapat menunggu informasi pelaksanaan dari pemerintah daerah, termasuk syarat dan prosedurnya.
Hingga naskah ini ditulis, sumber yang dirujuk belum memuat angka batas penghasilan MBR, tanggal mulai berlaku di tiap daerah, maupun pernyataan resmi dari Pemkot Surabaya. Redaksi akan memperbarui informasi bila keterangan tersebut tersedia.



