Pemerintah Kota Surabaya menyatakan 99,9 persen aduan warga yang masuk lewat Hotline Lapor Cak Eri telah mendapat respons dari perangkat daerah (PD) terkait. Menurut data pemkot, total aduan sejak hotline dibuka pada 6 Mei hingga 30 September 2026 mencapai 20.179 laporan.
Seluruh angka dalam berita ini bersumber dari keterangan Pemkot Surabaya. Tiga media yang memuat informasi tersebut, yakni ANTARA Jatim, JATIMPOS, dan detikNews, menandai tulisannya dengan label (ADV), tanda konten advertorial. Angka itu belum diverifikasi pihak independen, dan sumber tidak memuat tanggapan warga pelapor maupun pengamat.
Hotline tersebut dapat dihubungi di nomor 0811338884. Menurut keterangan Pemkot Surabaya, layanan itu menjadi jembatan komunikasi langsung antara warga dan wali kota.
Rincian aduan warga Surabaya
Dalam pengelompokan Pemkot Surabaya, parkir menjadi topik yang paling sering dikeluhkan, dengan 3.697 laporan. Isinya meliputi parkir liar, pemakaian QRIS, pembayaran nontunai, serta tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan.
Di urutan kedua ada isu lalu lintas dan pedagang kaki lima (PKL) dengan 1.753 aduan. Persoalan sosial kemasyarakatan menyusul dengan 1.691 laporan.
- Pendidikan: 1.321 laporan
- Infrastruktur jalan: 1.058 laporan
- Gangguan ketenteraman: 963 laporan
- Ketenagakerjaan: 956 laporan
- Drainase dan saluran air: 815 laporan
- Fasilitas umum dan sosial: 665 laporan
- Kategori lain-lain: 1.130 laporan
Dari sisi PD yang menerima laporan, Dinas Perhubungan menempati posisi pertama dengan 4.738 laporan. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mencatat 2.364 laporan. Badan Pendapatan Daerah menerima 1.266 laporan dan Dinas Lingkungan Hidup 1.255 laporan. Sisanya, Dinas Pendidikan 1.131 laporan, Dinas Sosial 1.128 laporan, dan Satpol PP 1.065 laporan.
Baca jugaPemkot Surabaya Batasi Jam Usaha Distributor Miras hingga 22.00 WIB, Ini Aturan dan Dampaknya
Respons bukan berarti tuntas
Angka 99,9 persen merujuk pada aduan yang telah direspons atau ditangani PD, bukan jumlah aduan yang sudah selesai sepenuhnya. Eddy Christijanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya, mengatakan penyelesaian sejumlah persoalan memerlukan waktu lebih panjang.
Menurut Eddy, aduan yang belum ditindaklanjuti umumnya masih butuh keterangan tambahan dari pelapor, terutama kejelasan titik lokasi.
“Ada beberapa laporan yang masih memerlukan konfirmasi, misalnya aduan parkir liar yang belum mencantumkan lokasi secara spesifik.”
— Eddy Christijanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya
Eddy menjelaskan, tindak lanjut pada prinsipnya dilakukan dalam waktu 1x24 jam. Sebagian persoalan butuh waktu lebih lama karena melibatkan koordinasi lintas PD atau instansi di luar kewenangan Pemkot Surabaya. Bila belum tuntas dalam waktu itu, PD diminta memastikan tahapan penanganan dan rencana waktunya.
Pernyataan wali kota dan ajakan ke warga
Eri Cahyadi mengapresiasi partisipasi warga yang mengawal pembangunan kota. Ia juga meminta maaf bila masih ada kinerja jajarannya yang kurang.
“Saya mohon maaf jika selama saya menjabat sebagai wali kota bersama jajaran Pemkot Surabaya masih ada kinerja kami yang kurang. Namun, percayalah saya bersama dinas-dinas tidak pernah tinggal diam”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Selain lewat hotline, warga dapat melapor melalui aplikasi WargaKu dan akun media sosial resmi Eri Cahyadi. Menurut Eri, setiap laporan dipantau agar solusinya tuntas. Ia juga mengajak warga ikut membangun kota melalui program Kampung Pancasila.
Eddy menambahkan, aduan warga menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pelayanan, koordinasi antarperangkat daerah, dan kehadiran petugas di lapangan.



