Pemerintah Kota Surabaya melanjutkan penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas hingga 2027. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan hal itu di Balai Kota, Rabu (30/9/2026). Pengadaan dilakukan lewat skema sewa untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sekaligus menghemat anggaran.
42 mobil listrik sudah dipakai jajaran Pemkot
Menurut detikJatim dan ANTARA Jatim, saat ini terdapat 42 mobil listrik yang dipakai untuk operasional jajaran Pemkot Surabaya. Kendaraan yang digunakan Eri Cahyadi termasuk di dalamnya. Menurut ANTARA Jatim, unit-unit itu digunakan melalui skema sewa.
Eri mengatakan kendaraan dinas berbahan bakar bensin dan solar akan diganti secara bertahap dengan kendaraan listrik. Penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk kendaraan yang dipakai kepala perangkat daerah. Ia memastikan penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas berlanjut pada 2027.
“Jadi nanti insyaallah mobil-mobil yang butuhnya seperti solar, bensin, itu kita ganti semuanya. Sehingga yang memegang nanti pun juga tidak semuanya dinas, tapi hanya kepala dinas, itu pun mobil listrik”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Hitungan sewa dibandingkan beli dan harga BBM
Eri menyebut Pemkot telah menghitung skema pengadaan kendaraan dengan mempertimbangkan biaya sewa, pembelian kendaraan, dan kenaikan harga BBM. Menurutnya, sewa mobil listrik lebih murah dibandingkan membeli sekaligus bila harga BBM yang naik ikut diperhitungkan.
“Insyaallah karena kalau hitungan sewa (mobil listrik lebih murah) dengan hitungan kita beli sekaligus dengan harga BBM yang naik”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Baca jugaEri Cahyadi Paparkan RAPBD Surabaya 2027 Rp12,82 Triliun, Bedah Rumah Butuh Sekitar Rp600 Miliar
Kendaraan khusus tetap disediakan
Di tengah efisiensi, Pemkot tetap menyediakan kendaraan operasional bagi perangkat daerah yang mobilitasnya tinggi dan tugasnya memerlukan kendaraan berfungsi khusus. Eri mencontohkan kendaraan operasional Satpol PP serta truk yang dipakai Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya.
“Kalau di dinas-dinas lainnya tidak ada lagi mobil operasional yang hanya untuk kepentingan yang tidak diperlukan.”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Artinya, dinas di luar kategori tersebut tidak lagi mendapat mobil operasional untuk keperluan yang dinilai tidak mendesak. Kendaraan listrik akan dipegang kepala dinas, sementara unit berfungsi khusus tetap diberikan kepada perangkat daerah yang membutuhkannya.
Efisiensi belanja daerah dan rapat daring
Eri menjelaskan efisiensi kendaraan dinas merupakan bagian dari evaluasi Pemkot bersama DPRD Surabaya dalam menjaga belanja daerah. Tujuannya, anggaran dapat dikendalikan dan diarahkan ke kebutuhan yang memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Dalam kaitan itu, Eri juga menyinggung perpindahan kantor ke Balai RW. Menurutnya, langkah tersebut mendekatkan pemerintah kepada warga, sehingga tidak ada lagi jarak yang panjang ketika warga membutuhkan layanan.
Untuk koordinasi antarperangkat daerah, Eri mendorong pemanfaatan teknologi guna mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu. Ia mencontohkan rapat lewat aplikasi Zoom yang memungkinkan keputusan diambil pada hari yang sama.
“Bisa rapat pakai zoom, diputuskan hari itu,”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Sumber yang dirujuk tidak memuat nilai kontrak sewa, jumlah mobil listrik yang akan dipakai pada 2027, maupun rincian jadwal penggantian kendaraan berbahan bakar minyak.
