Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih penghargaan Satya JKN Awards 2026 untuk kategori Kota Paling Berkomitmen dalam Mendukung Kepatuhan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penghargaan diserahkan dalam acara penganugerahan di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, menerima penghargaan itu mewakili Wali Kota Eri Cahyadi, seperti dilaporkan ANTARA Jatim, detikNews, dan TribunJatim.

Tiga aspek yang menjadi dasar penghargaan

Menurut Agus Hebi, penghargaan ini diberikan kepada daerah yang memenuhi tiga aspek: menerbitkan regulasi daerah yang mendukung kepatuhan JKN, menjalankan regulasi itu secara efektif, dan menindaklanjutinya secara konsisten sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013.

Ia menyebut penghargaan tersebut berkaitan dengan upaya Pemkot mendorong perusahaan menyertakan seluruh pekerja penerima upah dalam program JKN. Dalam penjelasannya, tingkat keikutsertaan pekerja di Surabaya merupakan yang tertinggi.

“Penghargaan ini bukan sekadar apresiasi, melainkan bukti nyata dari dedikasi, inovasi, dan kerja keras bersama dari seluruh elemen ekosistem yang ada di Kota Surabaya”

— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya

Angka kepesertaan JKN di Surabaya

Berdasarkan data Pemkot Surabaya, cakupan kepesertaan JKN di kota ini telah mencapai 99 persen. Tingkat keaktifan pesertanya hampir 90 persen. Sumber menyebut angka keaktifan itu yang mengantarkan Surabaya memperoleh apresiasi dari BPJS Kesehatan.

Adapun sisa satu persen yang belum tercakup, kata Agus Hebi, umumnya bukan pekerja penerima upah. Kelompok itu adalah warga mandiri atau bukan penerima upah, yang status keaktifannya sedang diverifikasi Pemkot.

Baca jugaBPJS Kesehatan Gresik Jelaskan Cara Cek Status dan Reaktivasi bagi Peserta PBI JK yang Dinonaktifkan

Apa artinya bagi pekerja dan pelaku usaha

Agus Hebi menyatakan Pemkot mengawasi agar pelaku usaha mendaftarkan semua karyawan tanpa terkecuali, baik pekerja penuh waktu, paruh waktu, maupun yang bekerja dengan sistem bagi hasil.

Ia mengingatkan bahwa perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan dapat dikenai sanksi pidana menurut aturan yang berlaku. Karena itu, Disperinaker secara proaktif mengirim surat kepada perusahaan-perusahaan agar mendaftarkan seluruh karyawannya ke JKN.

Eri Cahyadi menambahkan, penghargaan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjamin hak dasar pekerja, terutama di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Ia mengajak semua pihak memperkuat sinergi demi lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi pekerja di Surabaya.

Target berikutnya: cakupan kesehatan semesta

Menurut detikNews, Pemkot menyiapkan langkah lanjutan dengan mengoptimalkan peran perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu warga yang membutuhkan. Langkah ini ditujukan untuk mencapai cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) sebesar 100 persen.

“Harapan kami jelas, bisa mencapai 100 persen dengan konsisten menjalankan regulasi dan pendekatan kepada seluruh pelaku usaha di Surabaya,”

— Agus Hebi Djuniantoro, Kepala Disperinaker Kota Surabaya

Sebagian naskah sumber berlabel advertorial (ADV), dan angka kepesertaan yang dikutip berasal dari data Pemkot Surabaya sendiri.