BPJS Kesehatan Cabang Gresik mengimbau peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) rutin mengecek status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Imbauan itu disampaikan menyusul penonaktifan sejumlah peserta akibat pemutakhiran data penerima bantuan, seperti dilaporkan TribunJatim/Surya pada Jumat (30/10/2026).

Penjelasan ini disampaikan pimpinan BPJS Kesehatan di Gresik, dan sumber tidak menyebut Surabaya secara khusus. Redaksi memuatnya karena Gresik bagian dari Surabaya Raya; warga Surabaya penerima bantuan iuran disarankan memastikan prosedur yang berlaku langsung kepada BPJS Kesehatan atau Dinas Sosial setempat.

Mengapa peserta PBI JK dinonaktifkan

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Janoe Tegoeh Prasetijo, menyatakan penyesuaian status kepesertaan PBI JK dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dasarnya adalah pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh kementerian/lembaga yang berwenang mengelola data PBI.

Menurut Janoe, penyesuaian itu mengacu pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Peserta yang tidak lagi memenuhi kriteria desil 1–5 tidak termasuk kelompok sasaran penerima PBI JK.

Dengan kata lain, status aktif atau nonaktif sebuah kepesertaan PBI JK bergantung pada data kesejahteraan yang tercatat di DTSEN. Bila data itu berubah setelah pemutakhiran dan posisi peserta tidak lagi berada di desil 1–5, bantuan iuran tidak lagi mencakup peserta tersebut.

Cara cek status kepesertaan JKN

Pengecekan status dapat dilakukan lewat kanal resmi BPJS Kesehatan, mulai dari layanan PASTI JKN hingga aplikasi Mobile JKN. Janoe meminta peserta memeriksa status secara berkala agar tahu kondisi kepesertaannya.

Bila status tidak aktif, peserta disarankan mencari informasi lewat kanal resmi BPJS Kesehatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai kondisi masing-masing. Pemeriksaan lebih awal penting karena ada batas waktu, yakni masa tenggang pembaruan data dan jangka waktu pengajuan reaktivasi, seperti diuraikan di bawah.

Baca jugaDesil Warga Surabaya Dinilai Tak Akurat, Ketua Komisi D DPRD Minta Data Disinkronkan hingga RT

Jika merasa masih tergolong kurang mampu

Peserta yang masuk desil 6–10 tetapi kondisi sebenarnya masih miskin atau kurang mampu dapat memperbarui data sosial ekonominya bila tidak sesuai kondisi terkini. Mereka diberi masa tenggang 90 hari, dan pembaruan dapat dilakukan lewat kantor desa, kantor kelurahan, atau Dinas Sosial setempat.

Untuk memastikan status ekonomi sosial, peserta juga bisa memeriksanya di situs Cek Bansos Kementerian Sosial, yakni cekbansos.kemensos.go.id.

“Pembaruan data sosial ekonomi penting, agar bantuan iuran dapat diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.”

— Janoe Tegoeh Prasetijo, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik

Janoe menambahkan, peserta yang merasa kondisi ekonominya belum sesuai dengan data tercatat perlu segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah lewat perangkat desa, kelurahan, atau Dinas Sosial.

Bagi yang merasa sudah mampu

Peserta yang menilai data kesejahteraannya sudah sesuai, atau sudah sanggup membayar iuran sendiri, diimbau beralih ke segmen kepesertaan JKN mandiri. Langkah ini disebut BPJS Kesehatan agar perlindungan kesehatan peserta tetap terjaga.

Kriteria dan cara reaktivasi

Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan, tersedia mekanisme pengajuan reaktivasi sesuai ketentuan. Janoe merujuk Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026, yang menurutnya mencakup kriteria reaktivasi berikut.

  • Peserta yang dinonaktifkan dan masih dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak tanggal penonaktifan.
  • Peserta PBI JK berstatus nonaktif yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Sumber tidak menjelaskan apakah kedua kriteria tersebut harus terpenuhi sekaligus atau berdiri sendiri-sendiri. Peserta yang ingin memastikan sebaiknya menanyakannya kepada Dinas Sosial atau BPJS Kesehatan.

Soal prosedur, Janoe menyebut pengajuan reaktivasi disampaikan ke Dinas Sosial setempat. Pemohon perlu membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan.

Tiga situasi peserta dan langkahnya

Penjelasan Janoe pada dasarnya menyinggung tiga situasi peserta. Masing-masing punya langkah yang berbeda.

  • Peserta yang masih miskin atau kurang mampu, tetapi tercatat di desil 6–10: memperbarui data sosial ekonomi di kelurahan, desa, atau Dinas Sosial dalam masa tenggang 90 hari.
  • Peserta yang datanya sudah sesuai atau sudah mampu: beralih ke segmen JKN mandiri agar tetap terlindungi.
  • Peserta nonaktif: dapat mengajukan reaktivasi ke Dinas Sosial dengan surat keterangan, sesuai kriteria dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2026.

Ringkasan langkah dari redaksi

Daftar berikut adalah ringkasan redaksi dari penjelasan di atas. Urutannya bukan tahapan wajib dari BPJS Kesehatan, dan tidak semua langkah berlaku bagi setiap peserta.

  • Cek status kepesertaan lewat PASTI JKN atau aplikasi Mobile JKN.
  • Status ekonomi sosial juga dapat diperiksa di situs Cek Bansos Kemensos.
  • Bila data tidak sesuai kondisi, perbarui lewat kantor kelurahan, desa, atau Dinas Sosial dalam masa tenggang 90 hari.
  • Bila membutuhkan layanan kesehatan, ajukan reaktivasi ke Dinas Sosial dengan surat keterangan.
  • Bila sudah mampu, beralih ke segmen JKN mandiri.

Batasan informasi yang tersedia

Sumber tidak memuat jumlah peserta yang dinonaktifkan maupun rincian khusus untuk Surabaya. Karena penjelasan ini berasal dari pimpinan BPJS Kesehatan di Gresik, tata cara teknis di tiap daerah, termasuk kantor Dinas Sosial yang dituju, sebaiknya dipastikan kembali oleh peserta.

Warga yang ragu dapat menanyakan langsung lewat kanal resmi BPJS Kesehatan atau Dinas Sosial di wilayah masing-masing.