Akmarawita Kadir, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, meminta pemerintah lekas menyelaraskan data kesejahteraan warga sampai level RT. Permintaan itu ia sampaikan Senin (26/10/2026), seperti dilaporkan Surya.co.id, setelah menerima banyak keluhan warga soal status desil mereka.
Desil adalah peringkat kesejahteraan keluarga. Keluhan serupa kini menjadi sorotan warga Surabaya karena status tersebut dapat memengaruhi akses bantuan dan layanan kesehatan.
Apa keluhan warga soal desil di Surabaya
Menurut Surya.co.id, Akmarawita yang berasal dari Partai Golkar menerima keluhan itu saat reses beberapa hari lalu. Sejumlah warga berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kota (UMK) disebut masuk kategori Desil 6 ke atas. Kelompok itu digolongkan sebagai keluarga sejahtera atau mampu.
Warga juga mengaku tidak memahami dasar penetapan klasifikasi tersebut. Pemeringkatan dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
“Sangat bisa dipahami kegelisahan dan kecemasan masyarakat. Mereka yang semula masuk kategori miskin atau pramiskin kini dikategorikan sejahtera atau mampu”
— Akmarawita Kadir, Ketua Komisi D DPRD Surabaya
Pernyataan itu menggambarkan inti polemik. Ada warga yang sebelumnya tercatat miskin atau pramiskin, lalu kini berada dalam kelompok yang dianggap mampu, padahal pendapatan mereka disebut masih di bawah UMK.
Mengapa perubahan desil berdampak bagi warga
Akmarawita menilai perubahan status desil yang tidak sesuai kondisi riil dapat berdampak luas. Menurut dia, ada warga yang menggantungkan diri pada bansos, Program Keluarga Harapan (PKH), beasiswa, dan layanan kesehatan tanpa biaya.
Perubahan status itu juga dapat membuat warga kehilangan kepesertaan sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Hal ini berlaku baik bagi peserta yang dibiayai skema JKN pusat maupun APBD Kota Surabaya.
Dengan kata lain, satu perubahan angka peringkat berpotensi menggeser banyak hal sekaligus bagi sebuah keluarga: bantuan tunai atau sosial, dukungan pendidikan, hingga jaminan kesehatan. Itulah sebabnya akurasi data menjadi perhatian utama dalam keluhan yang diterima sang legislator.
Baca jugaPemkot Surabaya Klaim 99,9 Persen dari 20.179 Aduan Warga di Hotline Lapor Cak Eri Sudah Direspons
Bagaimana desil ditentukan lewat DTSEN
Pemeringkatan desil berkaitan dengan pemutakhiran dan verifikasi data yang diselaraskan dengan sejumlah sumber nasional, termasuk data BKKBN dan Sensus Ekonomi. Seluruh data itu dihimpun dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Status desil bersifat dinamis. Posisi sebuah keluarga dihitung sistem secara relatif di tingkat nasional, jadi tidak hanya bergantung pada petugas kelurahan. Karena itu, saat data baru masuk, peringkat ekonomi keluarga bisa bergeser walau kondisi keuangannya tidak berubah.
Artinya, naik atau turunnya peringkat tidak selalu mencerminkan perubahan nasib sebuah keluarga. Bisa saja yang bergerak adalah data keluarga lain di tingkat nasional, sehingga posisi relatif keluarga tersebut ikut berubah.
Indikator yang dikeluhkan kurang transparan
Warga juga mengeluhkan minimnya keterbukaan tentang indikator yang membuat mereka masuk kategori sejahtera. Temuan di lapangan menunjukkan peringkat dapat berubah otomatis ketika sistem mendeteksi tambahan aset keluarga.
Indikator yang disebut antara lain pembelian kendaraan bermotor baru, kenaikan daya listrik rumah, dan riwayat pinjaman bank atau kredit, termasuk transaksi secara berutang. Surya.co.id tidak merinci bobot masing-masing indikator maupun pihak yang menetapkannya.
Istilah yang perlu dipahami warga
Beberapa istilah muncul berulang dalam polemik ini. Desil adalah peringkat kesejahteraan yang ditetapkan lewat sistem pemerintah pusat. Gakin berarti warga miskin, sedangkan pragakin berarti warga pramiskin. Dua kategori terakhir itulah yang dalam keluhan warga disebut berubah menjadi kelompok sejahtera atau mampu.
Adapun DTSEN adalah himpunan data sosial dan ekonomi nasional yang menjadi rujukan pemeringkatan. Sementara PBI merujuk pada peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibantu pemerintah, baik dari pusat maupun dari APBD Kota Surabaya.
Apa yang diminta DPRD dan langkah bagi warga
Akmarawita menekankan perlunya sinkronisasi data terintegrasi secara berjenjang, dari RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan. Menurut dia, semua tingkat pemerintahan harus memiliki pemahaman sama tentang definisi desil, warga miskin (gakin), dan warga pramiskin (pragakin).
“Apa pun itu, semua harus sesuai data faktual. Untuk itu perlu ada penguatan sinkronisasi antara data desil dengan data miskin dan pramiskin. Data pusat dengan data Pemkot harus sinkron”
— Akmarawita Kadir, Ketua Komisi D DPRD Surabaya
Dalam ringkasan beritanya, Surya.co.id menyebut warga yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan sanggah lewat Aplikasi Cek Bansos. Warga juga dapat meminta verifikasi ulang di kelurahan.
Bagi warga, langkah praktisnya adalah memeriksa status desil melalui kanal tersebut, lalu mengajukan sanggah atau verifikasi ulang bila merasa datanya tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Tanggapan pemerintah
Sumber yang dipakai dalam artikel ini belum memuat tanggapan Pemkot Surabaya maupun Kemensos atas keluhan tersebut. Redaksi akan memperbarui naskah bila tanggapan resmi tersedia.


