BPJS Kesehatan Cabang Surabaya mengimbau peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) memeriksa status kepesertaan JKN secara berkala. Imbauan ini muncul setelah sejumlah peserta dinonaktifkan akibat pemutakhiran data penerima bantuan. Per 1 November 2026, jumlah peserta PBI JK di Surabaya yang dinonaktifkan mencapai 104.353 jiwa.

Imbauan itu disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Muhammad Aras. Pernyataannya dimuat Suara Surabaya, IDN Times Jatim, dan KilasJatim.com. Artikel ini merangkum isi ketiganya dari sudut warga: apa yang berubah, bagaimana mengecek, dan ke mana warga bisa mengurus.

Apa yang terjadi dengan kepesertaan PBI JK

Aras menjelaskan bahwa penyesuaian status dilakukan berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data itu dikelola kementerian/lembaga yang berwenang atas data PBI.

Acuannya adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Peserta yang tidak lagi memenuhi kriteria desil 1–5 tidak termasuk kelompok sasaran PBI JK. Menurut Aras, penyesuaian ini hasil verifikasi pemerintah daerah lewat Dinas Sosial, lalu disampaikan kepada Kementerian Sosial.

Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, membenarkan kebijakan tersebut. Ia menyebut penonaktifan menyasar peserta yang tercatat berada di atas desil 5. Kebijakan itu juga berlaku bagi warga yang tingkat kesejahteraannya naik berdasarkan data terbaru, meski sebelumnya tercatat di desil 1–5.

Menurut BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial memutakhirkan data peserta PBI JK secara berkala. Tujuannya agar bantuan iuran tepat sasaran. Jadi, status seorang peserta bisa berubah mengikuti data terbaru.

Cara cek status kepesertaan

BPJS Kesehatan menyebut sejumlah kanal resmi untuk memeriksa status JKN. Peserta bisa memilih yang paling mudah dijangkau:

  • Microsite PASTI (Pantau Status Kepesertaan dan Informasi) JKN di https://pasti.bpjs-kesehatan.go.id/cek/
  • Aplikasi Mobile JKN
  • Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165
  • BPJS Kesehatan Care Center 165
  • Kantor BPJS Kesehatan terdekat

Untuk memastikan status sosial ekonomi, peserta juga bisa memakai situs Cek Bansos Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id/.

“Kami mengimbau seluruh peserta JKN, khususnya peserta PBI JK, untuk secara proaktif memeriksa status kepesertaannya melalui kanal resmi yang tersedia”

— Muhammad Aras, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya

Baca jugaPemkot Surabaya Raih Satya JKN Awards 2026, Disperinaker Tekankan Kewajiban Perusahaan Daftarkan Pekerja

Apa artinya bagi warga yang terdampak

Bagi warga yang mendapati status JKN-nya nonaktif, ada beberapa jalur sesuai kondisi masing-masing. Pilihannya bergantung pada apakah warga merasa data yang tercatat sudah sesuai atau belum.

Jika kondisi ekonomi masih tidak mampu

Aras menjelaskan, peserta di desil 6–10 yang kondisi ekonominya sebenarnya masih tergolong tidak mampu dapat mengajukan pemutakhiran data sosial ekonomi bila data tidak sesuai kondisi terkini. Mereka diberi masa tenggang 90 hari, dan pengajuan dilakukan lewat kantor kelurahan setempat.

Peserta yang merasa kondisi perekonomiannya belum sesuai dengan data yang tercatat diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui kelurahan.

Jika merasa sudah mampu

Bagi peserta yang merasa kesejahteraannya sudah sesuai data atau telah mampu secara ekonomi, BPJS Kesehatan mengimbau segera beralih menjadi peserta mandiri. Caranya dengan membayar iuran secara rutin agar perlindungan jaminan kesehatan tetap terjaga.

Jika butuh layanan kesehatan

Warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, tetapi status PBI JK-nya sudah nonaktif, dapat mengajukan reaktivasi lewat segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah (PBPU BP Pemda). Pengajuan dilakukan dengan mendatangi puskesmas terdekat, menurut Antiek.

Tanggapan Pemkot Surabaya

Antiek meminta warga tidak khawatir. Menurutnya, Dinas Sosial terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait, khususnya Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Dinas Kesehatan, kata dia, kini sudah menerima data warga yang terdampak.

Jalur reaktivasi bagi warga terdampak, lanjut Antiek, tetap berjalan melalui dinas kesehatan dan merujuk pada klaster desil masing-masing. Warga Surabaya yang terdampak dapat dialihkan ke segmen PBPU BP Pemda.

“Pemerintah Kota Surabaya tetap berkomitmen menerapkan sistem Universal Health Coverage (UHC). Warga yang terdampak penonaktifan PBI JK dan saat ini sedang mengalami kondisi kegawatdaruratan medis atau harus menjalani rawat inap di rumah sakit mitra BPJS Kesehatan, dapat dipastikan layanan medis tetap berjalan”

— Antiek Sugiharti, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya

Mengapa pengecekan rutin ditekankan

Karena pemutakhiran data berlangsung berkala, BPJS Kesehatan meminta peserta, khususnya PBI JK, aktif memeriksa status lewat kanal resmi. Bila ternyata nonaktif, peserta diharapkan segera mencari informasi langkah yang perlu ditempuh agar hak dan akses layanan kesehatan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Perlu dicatat, laporan media memuat tanggal berbeda untuk pernyataan Aras. KilasJatim.com mencatatnya pada Kamis (5/11), sedangkan Suara Surabaya dan IDN Times Jatim mencatat Jumat (6/11/2026). Keterangan Antiek, menurut KilasJatim.com, disampaikan dalam wawancara dengan awak media pada Rabu (4/11). Angka 104.353 jiwa dan tanggal 1 November 2026 konsisten di ketiga sumber.