Persoalan kemacetan panjang di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, kembali disorot lewat dua laporan berbeda dalam sepekan terakhir. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, saat meninjau Pelabuhan Tanjung Wangi dan Ketapang pada Selasa (22/9/2026), menyatakan Pemprov Jatim telah menganggarkan Rp6 miliar untuk membenahi Dermaga Bulusan guna menekan risiko kemacetan di jalur itu.
Enam hari berselang, Ketua DPC Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Banyuwangi, Nurjatim, menyampaikan pernyataan terpisah di Banyuwangi pada Senin (28/9/2026) sebagaimana dilansir Antara. Ia melaporkan antrean kendaraan menuju pelabuhan itu mencapai 9 hingga 17 kilometer, sekaligus mendesak penguatan fasilitas dermaga di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
Kedua pernyataan itu sama-sama menyoroti keterbatasan fasilitas dermaga sebagai akar masalah kemacetan. Pemprov Jatim sendiri memiliki lahan yang selama ini digunakan untuk beberapa titik dermaga di Pelabuhan Ketapang, yakni Dermaga MB 4, Dermaga LCM, dan Dermaga Bulusan.
Dermaga Bulusan Terkendala Fasilitas Dolphin yang Rusak
Dalam kunjungannya pada 22 September, Emil menyebut Dermaga Bulusan sebagai area docking kapal yang belakangan juga dimanfaatkan untuk bongkar muat kapal pengangkut truk-truk besar. Kendati demikian, pemanfaatannya masih terbatas karena hanya bisa digunakan saat cuaca dan arus laut mendukung, sebab fasilitas dolphin atau struktur penunjang sandar kapal di dermaga itu rusak akibat pernah tertabrak kapal.
“Kekhawatiran dari Kadishub Pemrov Jatim adalah apabila dolphin itu dibangun lagi, bisa tertabrak dan rusak kembali. Jadi, kami meminta Kadishub berkoordinasi dengan Syahbandar untuk membahasnya.”
— Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur
Selain itu, pemprov juga berencana mengembangkan Dermaga LCM yang selama ini menjadi tulang punggung penyeberangan truk tronton, dari yang kini hanya bisa dimanfaatkan untuk tiga titik sandaran kapal menjadi empat titik. Namun peningkatan struktur landasan itu baru bisa dilakukan setelah ASDP merampungkan pembangunan dermaga Ponton di Pelabuhan Ketapang, karena prosesnya berpotensi mengganggu lalu lintas kapal.
“Untuk dermaga ini, akan kita optimalkan agar bisa menambah kapasitas.”
— Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur
Wagub Jatim Minta Maaf, Sebut Solusi Tak Bisa Instan
Masih dalam pernyataan pada 22 September, Emil menyampaikan permintaan maaf apabila kemacetan di jalur menuju Ketapang masih mungkin terjadi dalam waktu dekat. Ia menegaskan langkah-langkah pembenahan yang diambil pemprov membutuhkan proses dan tidak bisa dikerjakan secara instan, sehingga memerlukan kerja sama seluruh pihak terkait.
“Intinya kami menatap ke depan. Semua pihak baik Pemprov, ASDP, Kementerian Perhubungan, hingga Pemerintah Kabupaten bersama-sama mencari solusi.”
— Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur
ASDP Genjot Dermaga Ponton, Pemkab Perkuat Jalur Alternatif
Pada kesempatan yang sama, General Manager ASDP Cabang Ketapang Media Syahrianto mengatakan pembangunan dermaga Ponton yang akan menjadi Dermaga MB 5 masih berlangsung dan ditujukan untuk menunjang penyeberangan kendaraan besar. Kapasitas dermaga tersebut akan meningkat dari 30 ton menjadi 50 ton, dengan target penyelesaian sebelum Idul Fitri.
“Nantinya secara bertahap akan ditingkatkan kapasitasnya untuk dermaga-dermaga MB yang ada.”
— Media Syahrianto, General Manager ASDP Cabang Ketapang
Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, yang juga hadir dalam kunjungan 22 September itu, menyebut pemerintah kabupaten akan fokus meningkatkan fasilitas penunjang di lahan milik pemda, termasuk memperluas area parkir di Terminal Sri Tanjung yang selama ini menjadi lokasi penampungan truk besar saat kemacetan terjadi.
“Supaya ke depan semakin banyak truk yang tertampung di sana.”
— Mujiono, Wakil Bupati Banyuwangi
Pemkab Banyuwangi juga berencana meningkatkan kapasitas Jalur Lingkar Ketapang yang berfungsi sebagai rute pengalihan kendaraan saat kemacetan terjadi di jalur utama menuju pelabuhan.
“Ini menjadi jalur alternatif saat macet, sehingga nanti kendaraan bisa dialihkan ke jalur tersebut.”
— Mujiono, Wakil Bupati Banyuwangi
Gapasdap: Kapasitas Dermaga Harus Sebanding dengan Jumlah Armada
Berbeda dari laporan sepekan sebelumnya, pernyataan Nurjatim pada 28 September berasal dari konteks terpisah, yakni desakan Gapasdap agar fasilitas dermaga di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk diperkuat. Nurjatim menegaskan pentingnya penyesuaian antara jumlah armada kapal dan kemampuan dermaga agar layanan penyeberangan di Selat Bali dapat berjalan optimal.
“Di tengah antrean kendaraan yang mencapai 9-17 kilometer, optimalisasi seluruh armada yang tersedia menjadi penting. Saat ini, dengan adanya perbaikan dermaga MB 2 Gilimanuk, sekitar 23 kapal atau 40 persen dari total 58 kapal yang dapat beroperasi. Karena itu, penguatan kapasitas dermaga perlu menjadi bagian dari solusi bersama.”
— Nurjatim, Ketua DPC Gapasdap Banyuwangi
Nurjatim menambahkan, Gapasdap telah menyediakan armada untuk mendukung layanan penyeberangan. Namun pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal apabila didukung pelabuhan yang mampu melayani kapal sesuai kapasitasnya.
“Penambahan dan peningkatan kapasitas dermaga dapat membuka ruang operasi yang lebih besar bagi armada yang sudah tersedia, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.”
— Nurjatim, Ketua DPC Gapasdap Banyuwangi
Baca jugaAntrean Kendaraan ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Tembus 17 Km, Gapasdap Desak Perbaikan Dermaga
