Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendeklarasikan program Perisai Anak pada Jumat (23/10/2026). Program ini bertujuan melindungi anak di ruang digital dan diikuti sekitar 34 ribu peserta di 38 kabupaten/kota, seperti dilaporkan ANTARA Jatim, detikJatim, dan Surya.

Apa itu Perisai Anak

Menurut detikJatim, Perisai Anak merupakan program yang dikembangkan Dinas Kominfo Jatim. Peluncurannya ditandai Deklarasi dan Edukasi Publik Serentak Pelindungan Anak di Ruang Digital dengan tema “Tumbuh Aman di Ruang Digital”.

Tujuannya mencegah penyalahgunaan teknologi, menangani kasus yang muncul, dan menggandeng banyak sektor supaya anak terlindungi saat berinternet. Sherlita Ratna Dewi Agustin, Kepala Dinas Kominfo Jatim, menyebut keterlibatan banyak pihak menjadi kunci agar perlindungan itu tidak berhenti pada deklarasi.

Menurut Sherlita, anak berhak mendapat ruang digital yang aman sehingga bisa memanfaatkan teknologi untuk belajar, bermain, berkreasi, dan mengembangkan potensi tanpa dibayangi ancaman. Surya melaporkan, ancaman yang dimaksud mencakup penyalahgunaan teknologi hingga risiko terhadap keamanan data pribadi.

Siapa saja yang terlibat

Pesertanya beragam. Ada pelajar dan akademisi, pemuka agama dan tokoh masyarakat, serta perwakilan ormas, organisasi wanita, dan organisasi profesi. Dinas Kominfo Provinsi Jatim menggelarnya secara daring, sedangkan 38 Dinas Kominfo kabupaten/kota menjalankannya secara luring, daring, dan hibrida.

Setiap daerah menghadirkan narasumber untuk memberi edukasi. Cakupan program meliputi seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur, dan sumber tidak menyebut kegiatan khusus untuk satu kota tertentu. Sherlita menyampaikan pernyataannya kepada media di Surabaya.

Deklarasi serentak dipimpin Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jatim, Dedi Irwansa. Ia menyatakan para pemangku kepentingan bertekad menyusun sistem perlindungan anak yang bersifat protektif, tertib, responsif, inklusif, terpadu, dan berkelanjutan.

Dedi menambahkan, upaya itu memerlukan koordinasi pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara platform digital. Menurut Surya, keterlibatan 38 kabupaten/kota diharapkan memperluas jangkauan edukasi sehingga pemahaman keamanan digital bisa diterapkan di lingkungan keluarga dan sekolah.

“Kami mengajak seluruh peserta untuk menyimak dan meneguhkannya dalam hati sekaligus berjanji bahwa kita akan mengambil bagian dari perlindungan anak di ruang digital,”

— Sherlita Ratna Dewi Agustin, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Dasar aturan: PP TUNAS

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid hadir secara daring dan mengapresiasi Pemprov Jatim bersama 38 kabupaten/kota. Ia menyebut landasan kebijakan pusat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau PP TUNAS. Beleid itu menegaskan tanggung jawab platform digital.

“Pemerintah berkomitmen memperkuat pelindungan anak di ruang digital dengan menegaskan tanggung jawab platform digital melalui penyediaan layanan yang aman sejak dirancang (safety by design). Perisai Anak diharapkan menjadi gerakan berkelanjutan dalam mewujudkan ruang digital yang aman bagi anak,”

— Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital

Menurut Meutya, pelaksanaan kebijakan itu butuh dukungan pemda, sekolah, orang tua, dan masyarakat melalui pendampingan serta kebiasaan bermedia digital yang sehat. Ia mengajak semua pihak memulai langkah bersama itu dari Jawa Timur.

Baca jugaBNPT Minta Pelajar Terapkan 3T Saat Bermedia Sosial, Waspadai Konten Kekerasan dan Ujaran Kebencian

Pesan edukasi untuk keluarga

Edukasi publik disampaikan tiga narasumber. Nancy Laura Sitinjak dari Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan perlunya orang tua, pemerintah, dan masyarakat berperan mencegah risiko digital, serta menguraikan beberapa regulasi perlindungan anak yang telah terbit.

Muhammad Ihsan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai keluarga, pemerintah, masyarakat, dan platform digital harus sama-sama berperan. Ia mengingatkan agar anak diajari merahasiakan data pribadi, mengenali bahaya di dunia maya, berani melapor bila merasa tidak aman, dan memakai teknologi dengan seimbang.

Ignatius Setiawan Cahyo Nugroho, Child Protection Specialist UNICEF Indonesia, mendorong kerja sama pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan yang cocok dengan karakter tiap wilayah. Menurutnya, anak juga perlu diedukasi dan didampingi agar menghadapi risiko digital, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (AI), secara aman dan kritis.

Ignatius menyatakan UNICEF mendukung penyusunan sejumlah aturan dan aplikasi untuk anak di dunia digital, antara lain Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan, PP TUNAS, dan Perisai Anak.

Apa artinya bagi orang tua di Jawa Timur

Pesan para narasumber bagi orang tua dan guru bersifat praktis. Nancy menekankan peran orang tua dalam mencegah risiko digital, Muhammad Ihsan menyoroti pentingnya anak menjaga data pribadi dan berani melapor, sedangkan Meutya menyebut perlunya pendampingan serta pembiasaan perilaku digital yang sehat.

Apa selanjutnya

Sumber yang tersedia belum merinci fitur aplikasi Perisai Anak, jadwal kegiatan lanjutan, maupun layanan khusus bagi warga di tiap kota. Penyelenggara hanya menyampaikan harapan agar program ini menjadi gerakan berkelanjutan dan pemahaman keamanan digital dipraktikkan di rumah maupun sekolah.