Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 45 Tahun 2026 untuk mempertegas aturan pengelolaan sampah. Pembuangan sampah sedikitnya satu meter kubik di lokasi terlarang kini bisa langsung berujung denda hingga Rp3 juta, seperti dilaporkan Surya.co.id, Selasa (17/11/2026).

Isi aturan Perwali 45 Tahun 2026 tentang sampah

Perwali ini memuat sanksi administratif berupa denda bagi pelaku pembuangan sampah liar. Sanksi dikenakan bila volume sampah yang dibuang mencapai minimal satu meter kubik dan lokasinya termasuk tempat yang dilarang.

Menurut laporan tersebut, besaran denda yang dibahas berkisar dari Rp1 juta hingga Rp3 juta. Batas atasnya, Rp3 juta, menjadi angka yang disebut sebagai denda maksimal.

Mengapa Pemkot menerapkan sanksi denda

Aturan ini bertujuan mengatasi puluhan lokasi pembuangan sampah ilegal yang menyebar di banyak wilayah Surabaya. Pemkot dan DPRD, menurut sumber, telah sepakat menyelesaikan persoalan sampah di sembilan puluh empat titik liar.

Baca jugaEri Cahyadi dan Risma Ajak Warga Surabaya Olah Sampah Organik dari Rumah Lewat Teba, Banyak RW Minta Kompos

Tanggapan Komisi C DPRD Surabaya

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan menyatakan dukungan atas aturan ini. Politisi Fraksi PDIP itu menyampaikannya kepada Surya.co.id pada Selasa (17/11/2026).

“Kita melihat ini wujud keseriusan Pemkot dalam menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan perkotaan,”

— Eri Irawan, Ketua Komisi C DPRD Surabaya

Eri mengingatkan bahwa keberhasilan aturan tidak diukur dari besarnya uang denda yang terkumpul. Ukuran utamanya, kata dia, adalah perubahan perilaku warga dan berkurangnya titik sampah liar secara signifikan.

Catatan DPRD: fasilitas, SOP, dan keadilan penindakan

Eri meminta agar penindakan diiringi penyediaan tempat penampungan yang layak. Pemerintah, menurut dia, perlu memastikan tempat penampungan sementara tersedia dan jadwal pengangkutan sampah tepat waktu.

DPRD juga mengingatkan bahwa warga tidak semestinya dituntut disiplin bila dukungan fasilitas dari pemerintah belum sepenuhnya memadai.

Soal denda Rp1 juta hingga Rp3 juta, Eri meminta aspek keadilan dan proporsionalitas diperhatikan. Petugas lapangan, katanya, harus punya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk mengukur volume sampah dan mengidentifikasi pelaku.

Ia pun menegaskan penindakan tidak boleh hanya menyasar masyarakat kecil. Menurutnya, aturan harus menjangkau pelaku usaha, kontraktor, dan pengembang yang menghasilkan limbah dalam skala besar.

Apa artinya bagi warga Surabaya

Bagi warga, aturan ini menetapkan ambang yang cukup jelas: volume sampah sedikitnya satu meter kubik yang dibuang di tempat terlarang. Pada kondisi itu, sanksi administratif berupa denda dapat langsung dikenakan.

  • Membuang sampah sedikitnya satu meter kubik di lokasi terlarang dapat langsung didenda hingga Rp3 juta.
  • Sasaran aturan adalah titik pembuangan liar; Pemkot dan DPRD menyebut sembilan puluh empat titik yang hendak dituntaskan.
  • DPRD meminta tempat penampungan sementara dan jadwal angkut sampah dijamin pemerintah.
  • Penindakan diminta adil dan juga mencakup pelaku usaha, kontraktor, dan pengembang.

Yang sudah jelas dan yang belum

Yang sudah jelas dari sumber adalah nomor dan tahun Perwali, ambang volume sampah, denda maksimal, serta tujuan kebijakan. Pandangan DPRD juga tercatat, yakni dukungan disertai tuntutan perbaikan layanan dan penindakan yang merata.

Yang belum terjawab dalam sumber adalah penjelasan langsung dari Pemkot Surabaya. Belum ada keterangan mengenai mekanisme penindakan, daftar lokasi yang termasuk tempat terlarang, maupun tanggal mulai penegakan denda. Rincian itu perlu ditunggu dari keterangan resmi Pemkot.