Tim gabungan yustisi massal akan diturunkan Pemkot Surabaya ke lapangan untuk menertibkan pelaku pembuangan sampah sembarangan, setelah Perwali Nomor 45 Tahun 2026 terbit. Rencana itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya M. Fikser pada Minggu (8/11/2026), seperti dilaporkan Suara Surabaya.
Yustisi massal serentak di 94 titik sampah liar
Menurut Fikser, penindakan tidak lagi dikerjakan sebagian-sebagian oleh personel DLH saja, melainkan lewat operasi serentak berskala besar. Operasi digelar per kawasan, dengan semua titik di satu kawasan disisir pada waktu bersamaan.
“Konsep yustisinya serentak di satu kawasan. Misalnya kawasan utara, semua titik di sana langsung kita sisir bersamaan. Kita libatkan jajaran samping seperti kepolisian, TNI, Satpol PP, hingga jajaran kecamatan dan kelurahan”
— M. Fikser, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Personel gabungan ditargetkan menyisir 94 titik tumpukan sampah liar yang tersebar merata di seluruh kecamatan. Sampah yang kerap dibuang sembarangan berupa limbah rumah tangga, puing material bangunan, dan sampah dari kegiatan usaha.
Bagi pelaku usaha yang kedapatan membuang sampah liar, sanksinya tidak berhenti pada denda administratif. Menurut ANTARA Jatim dan JATIMPOS, pemkot juga akan memeriksa kelengkapan perizinan hingga dokumen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Denda baru dibanding aturan lama
Menurut ANTARA Jatim dan JATIMPOS, pengetatan ini dipicu rendahnya kesadaran sebagian warga, sementara denda lama hanya Rp75.000. Fikser menilai sanksi lama terlalu ringan sehingga kurang menimbulkan efek jera dan pelanggaran berulang di lokasi yang sama.
- Volume sampah di bawah 1 meter kubik: denda Rp1.000.000.
- Volume sampah di atas 1 meter kubik: denda Rp3 juta.
- Denda sebelumnya: Rp75.000.
Perwali itu merupakan aturan pelaksana Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, berisi tata cara sanksi administratif. Fikser berharap sanksi yang lebih besar menimbulkan efek jera dan mengurangi sampah liar secara signifikan.
Baca jugaPuntung Rokok Dibuang Sembarangan di Surabaya Didenda Rp1 Juta, Ini Aturan Perwali 45/2026
Apa artinya bagi warga: cara melapor dan hadiah
Pemkot Surabaya juga membuka sistem pelaporan warga (citizen reporting). Warga yang melihat pembuangan sampah sembarangan diminta memotret atau merekam pelanggar, lalu mengirimkannya ke media sosial DLH atau kanal Bangga Surabaya.
Pelapor yang laporannya valid akan mendapat apresiasi berupa hadiah Rp300 ribu, kata Fikser. Ia menekankan pemerintah kota tidak bisa bergerak sendiri dan membutuhkan kolaborasi publik, menurut JATIMPOS.
Sosialisasi bertahap dan hal yang belum jelas
DLH tetap menjalankan sosialisasi secara bertahap. Sekretariat Daerah Kota Surabaya dijadwalkan menerbitkan surat edaran resmi untuk para camat dan lurah, yang diteruskan hingga pengurus RT dan RW.
Soal waktu keterangan, JATIMPOS mencantumkan Sabtu (7/11/2026), Suara Surabaya mencantumkan Minggu (8/11/2026), sedangkan teks ANTARA Jatim tidak mencantumkan tanggal. Sumber-sumber tersebut belum menyebut tanggal mulai operasi serentak maupun kawasan yang lebih dulu disisir.



