Warga Surabaya yang membuang puntung rokok sembarangan kini terancam denda administratif Rp1 juta. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 45 Tahun 2026 yang berlaku sejak 14 September 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya, M. Fikser, menjelaskan isinya pada Sabtu (7/11/2026), seperti dilaporkan detikJatim, KilasJatim.com, dan IDN Times Jatim.
Apa yang diatur dalam Perwali 45/2026
Perwali baru ini mengubah Perwali Nomor 10 Tahun 2017 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. Menurut laporan tiga media itu, perubahan mencakup penyesuaian besaran denda dan perincian jenis pelanggaran.
Besaran denda kini lebih tinggi dari aturan sebelumnya. Pemkot menyebut tujuannya memberi efek jera, menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, dan memulihkan kualitas lingkungan yang rusak.
“Ini merupakan upaya untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan kualitas lingkungan yang rusak serta agar masyarakat mematuhi peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”
— M. Fikser, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya
Daftar pelanggaran dan besaran denda
Berikut rincian yang disampaikan Fikser, berdasarkan volume sampah dan jenis pelanggarannya.
- Menaruh sampah di sungai, selokan, riol, trotoar, atau badan jalan: Rp1 juta untuk volume hingga satu meter kubik (contohnya kantong plastik, tisu, atau puntung rokok), dan Rp3 juta bila melebihi satu meter kubik.
- Membuang sampah melebihi kapasitas di TPS/TPST atau TPA dengan volume lebih dari satu meter kubik: denda maksimal Rp3 juta.
- Membuang puing atau sisa bongkaran bangunan (gragal) ke TPS/TPST atau TPA: Rp1,5 juta untuk volume kurang dari satu meter kubik, dan Rp3 juta bila lebih.
- Membawa sampah dari luar Surabaya ke TPS, TPST, atau TPA tanpa izin tertulis wali kota: dikenai denda.
- Meninggalkan gerobak hingga menumpuk di kawasan TPS/TPST: Rp1 juta.
- Menumpuk sampah di luar area landfill TPA: Rp3 juta.
- Membakar sampah secara terbuka tanpa memenuhi syarat teknis pengelolaan lingkungan: Rp1,5 juta.
- Mengelola sampah hingga memicu pencemaran atau kerusakan lingkungan: sanksi denda lebih besar.
Fikser juga menyinggung penumpukan sampah liar di luar kontainer TPS/TPST sebagai sasaran penindakan, sebagaimana dimuat IDN Times Jatim dan KilasJatim.com. Dua media itu tidak mencantumkan nominal denda untuk jenis pelanggaran tersebut.
Ringkasan tiga tingkat denda
Agar mudah diingat, denda dalam Perwali ini bertingkat. Tingkat Rp1 juta berlaku, antara lain, bagi sampah kecil di sungai, selokan, trotoar, atau jalan, serta bagi pemilik gerobak yang ditinggalkan menumpuk di kawasan TPS/TPST.
Tingkat Rp1,5 juta dikenakan pada pembuangan puing bangunan dalam volume kurang dari satu meter kubik dan pada pembakaran sampah terbuka yang tidak memenuhi syarat teknis. Adapun Rp3 juta menjadi angka teratas yang disebut dalam laporan, yakni untuk volume di atas satu meter kubik dan penumpukan sampah di luar area landfill TPA.
Apa artinya bagi warga
Bagi perokok, poin paling relevan adalah puntung rokok yang dibuang ke jalan, trotoar, selokan, atau sungai. Fikser menyebut puntung rokok masuk kategori volume kecil dengan denda Rp1 juta, sehingga ukuran sampah yang kecil tidak membuat pelanggaran dibebaskan.
KilasJatim.com memberi contoh lain bagi pengguna jalan, yakni bungkus makanan yang dilempar begitu saja ke jalan. Media itu menekankan bahwa kebiasaan kecil semacam itu bisa berujung denda.
Fikser juga menegaskan bahwa warga yang membuang sampah di TPS atau TPA dalam volume di bawah satu meter kubik tidak akan didenda untuk kategori kelebihan kapasitas. Penjelasan ini menyangkut pembuangan di fasilitas pengelolaan sampah, bukan pembuangan di sungai, selokan, trotoar, atau jalan.
Pelaku usaha atau pihak yang mengangkut sampah juga perlu memperhatikan aturan ini. Sampah dari luar Surabaya yang dimasukkan ke TPS, TPST, atau TPA wajib disertai izin tertulis wali kota, dan puing bongkaran bangunan pun tidak boleh dibuang sembarangan ke fasilitas tersebut.
Cara penindakan di lapangan
Menurut Fikser, tim yustisi dan pengawas dari DLH Surabaya langsung menindak pelanggar di tempat kejadian. Petugas berhak meminta KTP pelanggar sebagai dasar menerbitkan denda administratif sesuai Perwali.
IDN Times Jatim dan KilasJatim.com melaporkan bahwa hasil denda masuk ke kas daerah melalui bendahara penerimaan. Dana itu kemudian dipakai kembali untuk pemulihan lingkungan serta program edukasi bagi masyarakat dan sekolah.
Perbedaan penyajian antarmedia
Ketiga media memuat angka denda yang sama. KilasJatim.com menulis kategori pertama sebagai sampah dengan volume maksimal satu meter kubik, sedangkan detikJatim dan IDN Times Jatim memakai frasa volume kecil atau sama dengan satu meter kubik. Detail soal alur penagihan atau tempat pembayaran denda tidak dijelaskan dalam ketiga laporan itu.
Fikser menyatakan aturan tersebut telah berlaku penuh dan kini menjadi pedoman baru bagi para petugas.


