Anggota Polri dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Polda Jawa Timur tidak lagi diperbolehkan memakai vape, di kantor maupun saat berada di luar tempat kerja. Larangan itu disampaikan di Surabaya pada Senin (2/11/2026), seperti dilaporkan ANTARA Jatim, JPNN Jatim, dan VIVA Jatim.
Kebijakan tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat edaran itu terbit pada 30 Oktober 2026.
Jadi, surat edaran terbit pada 30 Oktober 2026 dan penegasan dari Polda Jatim disampaikan di Surabaya pada 2 November 2026. Ketiga media yang dirujuk menyebut tanggal terbit dan nomor surat edaran yang sama.
Siapa yang terkena larangan vape di Polda Jatim
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast menyatakan, kewajiban mematuhi aturan ini berlaku bagi semua Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) di tiga tingkatan: polda, polres, dan polsek.
PNPP mencakup anggota Polri sekaligus ASN yang bertugas di lingkungan kepolisian. Menurut VIVA Jatim, kebijakan ini berlaku sejak surat edaran diterbitkan. Judul JPNN Jatim menekankan bahwa larangan juga berlaku di luar jam kerja.
Alasan: antisipasi penyalahgunaan narkotika
Abast menjelaskan, kebijakan ini menjadi langkah pencegahan dari dalam institusi untuk mengantisipasi perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kemungkinan perangkat vape dipakai sebagai media konsumsi narkotika dalam bentuk cair.
Ia menyebut etomidate sebagai contoh. Zat itu telah digolongkan sebagai narkotika golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.
“Perkembangan modus penyalahgunaan narkotika harus terus kita antisipasi. Untuk itu, pencegahan juga harus dimulai dari internal. Personel Polri harus mampu menjaga disiplin, integritas dan memberikan keteladanan kepada masyarakat”
— Kombes Pol Jules Abraham Abast, Kepala Bidang Humas Polda Jatim
Sosialisasi dan pengawasan internal
Agar personel patuh, Polda Jatim akan menggelar sosialisasi dan pengawasan internal secara berkelanjutan di semua satuan kerja, dari tingkat polda sampai polsek. Menurut Abast, pelanggaran yang ditemukan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Sumber tidak merinci jenis sanksi yang akan dikenakan.
Abast menambahkan, pemberantasan narkoba tidak cukup lewat penegakan hukum, tetapi juga perlu pencegahan dan pembenahan internal. Menurut dia, kebijakan ini memperkuat komitmen Polri memberantas narkotika.
“Komitmen memerangi narkoba harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita. Personel Polri harus menjadi contoh dalam menjaga disiplin, profesionalitas dan integritas”
— Kombes Pol Jules Abraham Abast, Kepala Bidang Humas Polda Jatim
Apa artinya bagi warga Surabaya
Aturan ini ditujukan bagi personel dan pegawai di lingkungan kepolisian, bukan masyarakat umum. Larangan berlaku di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
Sumber yang dirujuk tidak memuat ketentuan baru bagi masyarakat umum. Sumber juga tidak menyebut jumlah personel Polda Jatim yang terdampak maupun jadwal rinci sosialisasi dan pengawasan.


