Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) meluncurkan program Polisi Jogo Sekolah untuk mencegah perundungan, tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan pengaruh negatif lain yang mengancam masa depan pelajar. Peluncuran ditandai dengan apel Satuan Tugas (Satgas) Preemptive Strike di Lapangan Mapolda Jatim, Surabaya, yang dipimpin Kapolda Jatim Irjen Dekananto Eko Purwono.
detikNews, mengutip Antara, menyebut pernyataan Kapolda itu bertanggal Rabu (21/10/2026). Suara Surabaya mengutip keterangan Kapolda yang disampaikan Jumat (23/10/2026). Perbedaan tanggal ini belum dijelaskan dalam kedua laporan tersebut.
Apa itu program Polisi Jogo Sekolah
Menurut Dekananto, program ini bertumpu pada pendekatan preemtif, persuasif, dan humanis. Artinya, polisi berupaya lebih dulu mencegah masalah muncul, bukan menunggu pelanggaran terjadi, dan mengutamakan cara-cara yang tidak represif.
Dalam skema itu, personel kepolisian ditempatkan sebagai mitra sekaligus pendamping pelajar. Tujuannya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif, seperti dilaporkan Suara Surabaya dan detikNews.
“Kami ingin polisi menjadi orang tua asuh sekaligus sahabat bagi anak sekolah. Mereka harus merasa dekat, tidak takut, dan percaya bahwa kepolisian hadir untuk melindungi,”
— Irjen Dekananto Eko Purwono, Kapolda Jawa Timur
Pernyataan itu menunjukkan arah program: kehadiran polisi di sekolah diharapkan tidak menimbulkan rasa takut, melainkan rasa dekat dan percaya di antara pelajar.
Bagaimana polisi bekerja di sekolah
Personel akan memberi edukasi dan pendampingan kepada pelajar. Materinya mencakup batasan dalam pergaulan, pentingnya saling menghormati, serta konsekuensi hukum bagi tindakan yang melanggar aturan.
Kapolda juga meminta seluruh personel mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis saat mendampingi pelajar. Mereka diminta membangun komunikasi dengan siswa dan berkoordinasi dengan sekolah serta orang tua, sehingga faktor yang berpotensi mengganggu keamanan dan perkembangan anak dapat dikenali sejak dini.
Dekananto turut menyoroti perundungan yang sering dianggap gurauan. Menurut dia, perilaku itu dapat berdampak serius bagi korban dan pada kondisi tertentu berpotensi masuk ke ranah hukum.
Baca jugaPemprov Jatim Deklarasikan Perisai Anak, Apa Isinya dan Apa Artinya bagi Orang Tua di Jawa Timur?
Pemetaan sekolah dan penerapan di daerah
Polda Jatim akan memetakan sekolah sebagai dasar penempatan personel dan penentuan pola pendampingan. Sekolah yang dinilai perlu penguatan pencegahan akan mendapat pendampingan lebih intensif, terutama soal potensi tawuran, perundungan, dan penyalahgunaan narkoba.
Program ini direncanakan berjalan serentak di seluruh kepolisian resor (Polres) jajaran Polda Jatim. Pelaksanaannya akan dievaluasi berkala untuk mengukur efektivitas dan manfaatnya bagi pelajar, sekolah, dan masyarakat.
Artinya, pola pendampingan tidak akan sama di setiap sekolah. Hasil pemetaan menjadi penentu sekolah mana yang memperoleh pendampingan lebih intensif dan bagaimana personel ditempatkan.
Peran sekolah, orang tua, dan dinas pendidikan
Kepolisian menyatakan akan bekerja sama dengan guru Bimbingan dan Konseling (BK), kepala sekolah, wali kelas, orang tua, dan dinas pendidikan. Menurut Dekananto, pencegahan perlu lintas sektor karena perkembangan remaja dipengaruhi lingkungan sekolah, keluarga, pergaulan, dan lingkungan sosial.
Ia menegaskan perlindungan pelajar merupakan tanggung jawab bersama, termasuk kepolisian, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Pelajar, kata dia, adalah bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Generasi muda ini yang akan mengisi momentum Indonesia Emas 2045. Kita harus menjaga mereka dari perundungan, tawuran, narkoba, serta pengaruh negatif lainnya,”
— Irjen Dekananto Eko Purwono, Kapolda Jawa Timur
Dekananto juga menekankan alasan pencegahan dini. Menurut dia, anak-anak memiliki masa depan panjang dan jangan sampai terjerumus persoalan hukum karena kurang pemahaman.
Mengapa program ini penting menurut Polda Jatim
Dari kedua laporan, setidaknya ada tiga alasan yang disampaikan Kapolda. Pertama, pelajar dipandang sebagai generasi yang kelak mengisi Indonesia Emas 2045. Kedua, perundungan kerap dianggap sepele padahal dampaknya bisa serius. Ketiga, kurangnya pemahaman dapat membuat anak berurusan dengan hukum.
Karena itu, edukasi tentang batasan pergaulan dan konsekuensi hukum diberikan sejak dini, bukan setelah masalah muncul. Polda Jatim menyebut pendekatan ini sebagai upaya bersama yang tidak hanya bertumpu pada aparat.
Apa artinya bagi warga Surabaya
Peluncuran dilakukan di Mapolda Jatim di Surabaya, dan program dirancang berlaku di seluruh Polres jajaran. Karena itu, orang tua dan pihak sekolah di Surabaya dapat memantau kabar penerapannya di wilayah masing-masing.
Bagi orang tua, program ini membuka jalur komunikasi karena kepolisian menyatakan akan berkoordinasi dengan keluarga. Bagi sekolah, guru BK, kepala sekolah, dan wali kelas disebut sebagai mitra kerja polisi.
Kedua sumber tidak menyebut sekolah mana di Surabaya yang lebih dulu dijangkau, kapan personel mulai bertugas, atau berapa jumlah personel yang dilibatkan. Informasi itu kemungkinan menunggu hasil pemetaan sekolah yang disebut Polda Jatim.
Apa selanjutnya
Tahap berikutnya adalah pemetaan sekolah, penentuan pola pendampingan, dan penerapan serentak di tingkat Polres. Evaluasi berkala akan menunjukkan apakah pendekatan preemtif dan humanis ini berjalan sesuai tujuan.
Kedua laporan tidak memuat tanggapan dari dinas pendidikan atau pihak sekolah atas program ini.



