Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menyatakan telah menjatuhkan 275 sanksi kepada SPBU bermasalah sejak Januari hingga 20 Oktober 2026. Sebanyak 96 SPBU di antaranya dikenai penghentian penyaluran sementara. Data itu disampaikan General Manager Iwan Yudha Wibowo di Mapolda Jatim, Selasa (3/11/2026), seperti dilaporkan TribunJatim dan Surya.

Rincian 275 sanksi Pertamina untuk SPBU

Menurut Iwan, data tersebut berasal dari evaluasi operasional. Rinciannya, 179 SPBU menerima surat peringatan keras dan 96 SPBU dihentikan penyalurannya untuk sementara. Angka ini mencakup wilayah kerja Jatimbalinus, yakni Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, sehingga bukan khusus SPBU di Jatim.

Iwan menjelaskan penghentian penyaluran bisa parsial atau total, tergantung berat pelanggaran. Penutupan dapat dikenakan hanya pada dispenser produk yang menyimpang. Bila yang bermasalah solar, misalnya, penyaluran Pertalite tetap berjalan.

“Namun, jika pelanggarannya berat atau mencakup kedua produk, maka seluruh operasional SPBU akan kami tutup total”

— Iwan Yudha Wibowo, General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus

Soal modus, Iwan menyebut jual beli kode QR (barcode) dan pengubahan profil kendaraan masih paling sering ditemukan. Ia mengaitkannya dengan besarnya selisih harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi.

Pengawasan dengan AI, CCTV, dan verifikasi kendaraan

Menurut Surya, Pertamina memperketat pengawasan dengan memasukkan teknologi kecerdasan buatan (AI) ke sistem digitalisasi SPBU. Pemantauan CCTV dilakukan 24 jam, dan batas kuota harian diberlakukan sesuai ketentuan pemerintah. Sistem kontrol otomatis mencocokkan data kendaraan di lapangan dengan dokumen resmi seperti STNK dan BPKB.

“Ini suatu langkah positif yang sudah dikolaborasikan dengan aparat penegak hukum dan stakeholder. Sebagai operator yang menjalankan amanah pemerintah, bila ada penyimpangan, kami secara otomatis langsung memberikan sanksi kepada SPBU sesuai tingkat kesalahannya”

— Iwan Yudha Wibowo, General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus

Dua laporan baru itu tidak menyebut apakah SPBU yang disanksi terkait langsung dengan 21 tersangka dalam perkara Polda Jatim.

Latar: Polda Jatim tetapkan 21 tersangka di 22 lokasi

Pada Senin (2/11/2026), Kapolda Jatim Irjen Dekananto Eko Purwono menyatakan polisi menetapkan 21 tersangka penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi dari pengungkapan di 22 lokasi, bersama BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, dan Kejaksaan Tinggi Jatim. Menurut detikJatim, penindakan dilakukan karena keresahan masyarakat soal kelangkaan BBM subsidi dan LPG 3 kilogram, antara lain di Mojokerto, Tulungagung, Blitar, Sidoarjo, dan Banyuwangi.

  • 2.734 liter Pertalite
  • 24.799 liter solar subsidi
  • 434 tabung LPG, terdiri atas 250 tabung 3 kg dan 184 tabung 12 kg

Kerugian negara ditaksir sekitar Rp35,7 miliar. Dekananto menyebut angka itu masih perhitungan sementara. Surya menyebut kasus bermula dari Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) sejak 19 Oktober 2026 dan menyebut cakupan 13 daerah, sedangkan detikJatim menyebut 22 lokasi; sumber tidak merinci selisihnya.

Perintah Kapolda: awasi SPBU, kawal BBM, siapkan TPPU

Dekananto memerintahkan seluruh kapolres mengamankan dan mengawasi SPBU di wilayahnya. Polda Jatim juga akan mengawal pengiriman BBM dari depo Pertamina hingga SPBU di sejumlah kabupaten/kota, dan berkoordinasi dengan Forkopimda, Pertamina, serta BPH Migas. Tujuannya memastikan stok untuk Jatim tidak dialihkan ke daerah lain.

Ia mencontohkan temuan di salah satu SPBU di Blitar yang menyatakan stok habis, padahal masih ada BBM di tempat penyimpanan. Dekananto juga menyebut para tersangka tidak berasal dari satu jaringan dan polisi akan mengembangkan perkara.

“Kita juga akan kenakan TPPU-nya”

— Irjen Dekananto Eko Purwono, Kapolda Jatim

Menurut polisi, modus yang ditemukan meliputi kendaraan dimodifikasi untuk mengisi berulang, truk tangki dipakai mengangkut BBM subsidi untuk dijual ke industri, dan pemindahan isi tabung LPG 3 kg ke tabung 12 kg. Dugaan keterlibatan oknum petugas SPBU dalam pemberian barcode masih didalami.

Dekananto menyatakan polisi akan menelusuri bagaimana para pelaku bisa memperoleh barcode, padahal barcode itu terdaftar atas nama dan alamat tertentu. Polisi juga akan mendalami penyebab sejumlah insiden tabung gas meledak, termasuk kemungkinan adanya komponen palsu dalam praktik pemindahan isi LPG.

Tanggapan dan komitmen pihak terkait

Dalam laporan Surya sebelumnya, Pertamina mengapresiasi langkah Polda Jatim dan menyatakan terus melakukan pengawasan internal serta berkoordinasi dengan penegak hukum. Ahad Rahedi menambahkan bahwa BBM dan LPG subsidi penyalurannya diatur pemerintah, dan Pertamina memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mencegah modus serupa.

Dari sisi kepolisian, Dekananto menyatakan Polda Jatim berkomitmen menegakkan hukum secara konsisten dan tidak memberi toleransi bagi siapa pun yang terlibat penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi.

Apa artinya bagi warga dan cara melapor

Pertamina, melalui Area Manager Communication, Relations & CSR Ahad Rahedi, menyatakan stok BBM dan LPG di Jatim terjaga. Warga diimbau tetap tenang dan membeli sesuai kebutuhan, hanya di lembaga penyalur resmi. LPG 3 kg dibeli di pangkalan resmi berpapan nama atau plang hijau dengan tabung tersegel.

Dugaan penyalahgunaan dapat dilaporkan ke Pertamina Contact Center 135 yang melayani 24 jam, atau lewat email [email protected]. Para tersangka belum diputus bersalah oleh pengadilan.