Polrestabes Surabaya menangguhkan sementara penyidikan perkara dugaan penipuan dan penggelapan dalam proyek renovasi rumah di Sidoarjo yang nilainya sekitar Rp700 juta. Laporannya masuk sejak Juni 2024. Penasihat hukum pelapor, Mulyanto Wijaya, menyampaikan informasi ini pada Sabtu (21/11/2026), seperti dilaporkan beritajatim.com.
Menurut Mulyanto, penangguhan terjadi karena terlapor menggugat secara perdata. Gugatan itu kini sampai di tingkat kasasi.
Kronologi perkara renovasi rumah di Pondok Mutiara
Perjanjian kerja sama renovasi dibuat pada Juni 2022 untuk sebuah rumah di Pondok Mutiara, Sidoarjo. Merujuk Rencana Anggaran Biaya (RAB), pekerjaan tahap pertama dan kedua bernilai sekitar Rp700 juta, dengan target selesai dalam 210 hari.
Menurut pihak pelapor, proyek tak selesai setelah batas waktu berakhir dan dibiarkan mangkrak. Peringatan serta somasi tidak membuahkan hasil, sehingga pemilik rumah, Hartono, melaporkan kontraktor berinisial KY ke Polrestabes Surabaya. Laporan tercatat dengan Nomor LP/B/575/VI/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA.
Status perkara meningkat ke penyidikan setelah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terbit pada Maret 2025. Terlapor mengajukan gugatan perdata pada Juli 2025. Penyidik kemudian mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang menunda proses pidana sampai perkara perdata inkracht.
Alasan penangguhan dan keberatan pelapor
Mulyanto menyebut polisi merujuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1956. Ia berpendapat inti perkara adalah dugaan penipuan dan penggelapan dalam pelaksanaan proyek, bukan sengketa kepemilikan tanah.
Ia juga menyatakan laporan pidana diajukan sekitar satu tahun sebelum gugatan perdata dari kontraktor. Karena itu, kata dia, gugatan perdata tak seharusnya otomatis menghentikan penyidikan pidana.
Hasil pengecekan bangunan
Pelapor mengklaim telah mengundang tim ahli Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk mendata capaian fisik bangunan. Hasilnya 57,43 persen. Mulyanto menyebut angka itu sejalan dengan pengecekan penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya pada September 2024 dan pemeriksaan ulang pada Juli 2026.
Saat pemeriksaan kedua, bangunan telah terbengkalai hampir empat tahun. Petugas disebut menemukan ketidaksesuaian spesifikasi dan kerusakan konstruksi. Menurut Mulyanto, kusen, pintu, plafon, instalasi listrik, dan lantai belum rampung. Tangga ke lantai dua ambrol, dak beton bocor, serta dinding dan pelat lantai retak.
Harapan pelapor dan tanggapan polisi
Hartono berharap penilaian ahli dan bukti pemeriksaan lapangan dipakai penyidik untuk melanjutkan proses hukum secara transparan dan akuntabel. Ia meminta polisi mencabut penangguhan serta memberi kepastian hukum atas laporannya sejak Juni 2024.
“Persoalan gugatan perdata tidak seharusnya menjadi alasan untuk menggantung laporan pidana yang telah lebih dahulu diproses.”
— Hartono, pemilik rumah dan pelapor
Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP David Manurung belum menjawab hingga berita ini diturunkan. Beritajatim.com mengirim pesan WhatsApp kepadanya, namun belum dibalas. Terlapor, KY, juga belum memberi tanggapan dalam sumber yang tersedia. Keterangan di atas adalah pernyataan pihak pelapor.



