Sekitar 1.000 buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur dijadwalkan berdemonstrasi di depan Kantor DPRD Jatim dan Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, pada Kamis (1/10/2026). Massa diperkirakan berkumpul di depan Royal Plaza sekitar pukul 12.00 WIB. Surya.co.id mengimbau warga mewaspadai kepadatan lalu lintas, terutama di Jalan Ahmad Yani, Jalan Indrapura, dan Jalan Pahlawan.
Imbauan lalu lintas dan titik kumpul massa
Menurut Surya.co.id, aksi buruh ini berlangsung bersamaan dengan sejumlah agenda lain di Surabaya hari ini. Di antaranya Festival Dunia Dinosaurus di Grand City Convex, Islamic Education Fair di Royal Plaza, dan DBS Travel Fair di Ciputra World Surabaya. Warga yang beraktivitas diminta memperhatikan jadwal acara dan potensi kepadatan lalu lintas.
Seperti dilaporkan detikJatim sebelumnya, massa berasal dari FSPMI Jatim. Mereka datang dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, Probolinggo, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi.
Sebelum bergerak, massa berkumpul di Jalan Frontage A Yani, depan Royal Plaza, untuk konsolidasi dan orasi. Setelah itu mereka menuju Kantor DPRD Jatim di Jalan Indrapura, lalu Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan.
Tuntutan nasional FSPMI
Ketua DPW FSPMI Jatim Jazuli menyebut aksi ini bagian dari demonstrasi serentak FSPMI di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota. Menurut dia, FSPMI mendorong percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang baru. FSPMI Jatim meminta Ketua DPRD Jatim menyampaikan aspirasi itu kepada Ketua DPR RI melalui Panja Komisi IX DPR RI.
FSPMI juga meminta pembahasan dan pengesahan RUU tersebut merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 31 Oktober 2024.
Di bidang perpajakan, buruh meminta Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinaikkan menjadi sekurang-kurangnya Rp 10 juta per bulan. Mereka juga meminta penghapusan pajak atas pesangon, THR, dan Jaminan Hari Tua (JHT), serta evaluasi Tarif Efektif Rata-rata (TER). Buruh pun meminta perubahan perlakuan pajak penghasilan bagi pekerja perempuan yang telah menikah dan/atau memiliki tanggungan.
Buruh juga menolak pengali pesangon 0,5 dan meminta revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, dengan pembatasan penggunaan tenaga kerja alih daya.
Agenda daerah: upah, jaminan sosial, dan K3
Jazuli menyebut FSPMI Jatim turut membawa agenda daerah soal pengupahan, jaminan sosial, pencegahan PHK, perlindungan pekerja, dan K3. FSPMI meminta UMP Jatim 2027 ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jatim yang mereka sebut Rp 3,5 juta.
Mereka juga meminta UMK Jatim 2027 naik 7,5%-9% dari UMK 2026. Untuk upah sektoral, FSPMI meminta UMSP Jatim 2027 sebesar 5% dari UMP 2027 dan UMSK Jatim 2027 sebesar 5% dari UMK 2027.
FSPMI mendesak DPRD Jatim dan Pemprov Jatim segera membahas Raperda Jaminan Pesangon Jawa Timur. Pemprov Jatim juga diminta menerbitkan Pergub tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja/Buruh dan membentuk Satgas Pencegahan PHK dan Perlindungan Hak Buruh yang mengalami PHK.
Di bidang K3, FSPMI meminta pemerintah memperkuat pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan. Salah satu yang disorot adalah kecelakaan kerja di PT Great Wall Steel, Jalan Brigjend Katamso, Janti, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Mereka meminta pemeriksaan menyeluruh, dan bila ditemukan pelanggaran, pihak bertanggung jawab dikenai sanksi sesuai peraturan.
Menurut Jazuli, FSPMI berharap DPRD Jatim dan Pemprov Jatim menampung tuntutan itu, lalu meneruskannya ke pemerintah pusat dan DPR RI sesuai kewenangan masing-masing.



