Pakar ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Gigih Prihantono, menilai wacana pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) mengandung banyak risiko. Ia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana itu. Pernyataan tersebut disampaikan kepada detikJatim pada Selasa (20/10/2026).

Risiko yang disorot pakar Unair

Menurut Gigih, kebijakan itu diambil secara serampangan tanpa urgensi yang jelas. Dalam wawancara tersebut, ia juga melontarkan penilaian keras yang menyasar level menteri. Gigih menyebut skema ini berpotensi menimbulkan inefisiensi dan peningkatan biaya, serta perlu estimasi yang matang.

“Justru dengan pembayaran melalui Kopdes ini banyak risiko. Satu, kurang efisiensi dari segi biaya. Kedua, peningkatan biaya, perlu estimasi ke sana juga”

— Gigih Prihantono, pakar ekonomi Universitas Airlangga Surabaya

Gigih khawatir keputusan itu akan menurunkan pendapatan masyarakat bila tetap dijalankan. Alasannya, mekanisme pemotongan biaya serta sumber daya manusia Kopdes Merah Putih menurutnya belum berjalan. Ia mempertanyakan besaran potongan dan aspek keamanan sistemnya.

Ia juga memprediksi dampak terburuk berupa turunnya konsumsi masyarakat, ketidakpuasan ASN, dan menurunnya kinerja. Karena itu, Gigih tidak melihat dampak positif dari kebijakan tersebut dan menyarankan pemerintah mempertimbangkannya kembali.

Pernyataan Menkop sebelumnya

Menurut detikJatim, Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya mengusulkan pembayaran gaji PNS lewat koperasi. Rencana itu, kata Ferry, telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan pemerintah sedang menyiapkan mekanisme penyalurannya. Ferry mengatakannya di Kantor Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026), enam hari sebelum Gigih berbicara.

Saat ditanya apakah pembayaran akan dimulai pada 2027 atau tahun ini, Ferry menjawab singkat bahwa pembayaran dilakukan tahun ini. DetikJatim juga menulis bahwa pemerintah menargetkan kebijakan ini berlaku pada 2026. Dalam laporan itu belum ada tanggapan Ferry atas kritik Gigih.

Baca jugaTim Monitoring Mabes TNI Cek Progres KDKMP di Kodim 0830/Surabaya, Evaluasi Progres Pembangunan KDKMP

Kritik sebelumnya dari Ketua Komisi E DPRD Jatim

Sebelum kritik Gigih, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur sekaligus tokoh koperasi, Sri Untari Bisowarno, pada Sabtu (17/10/2026) juga meminta pemerintah mengkaji ulang wacana ini, seperti dilaporkan Surya.co.id dan Tribun Mataraman.

Untari menyebut gaji ASN pemerintah pusat selama ini ditopang bank-bank Himbara, sedangkan pemerintah daerah banyak memakai Bank Pembangunan Daerah (BPD). Menurutnya, penguatan koperasi semestinya dimulai dari pembenahan kelembagaan dan usaha anggota, bukan dengan mengalihkan transaksi gaji. Ia juga menilai kapasitas pengurus dan manajemen Kopdes di berbagai daerah belum merata.

Apa selanjutnya

Dalam laporan yang dirujuk, belum ada rincian dari pemerintah soal besaran biaya atau potongan, sistem keamanan, maupun jadwal pasti penyaluran gaji lewat Kopdes. Pernyataan Gigih dan Untari adalah penilaian keduanya, bukan keputusan kebijakan. Redaksi akan memperbarui informasi bila ada penjelasan resmi dari pemerintah.