Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, meminta pemerintah pusat lebih fleksibel dalam menerapkan kebijakan operasional koperasi. Permintaan itu muncul pada usia dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran, seperti dilaporkan TribunJatim.

Ketua KKMP Tanjung Perak, Moh Kamil, menyampaikannya saat ditemui di Kantor Kelurahan Tanjung Perak, Surabaya, pada Sabtu sore (17/10/2026).

Evaluasi program dan permintaan penyesuaian

Menurut TribunJatim, dua tahun pemerintahan dipandang pengurus KKMP sebagai momentum untuk mengevaluasi salah satu program pemerintah, yakni koperasi kelurahan. Mereka mendorong pemerintah pusat tidak kaku dalam menerapkan aturan operasional.

Para pengurus berharap ada ruang penyesuaian, sehingga program dapat berjalan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Dengan begitu, pelaksanaan di tiap kelurahan tidak harus persis sama.

Kamil menilai sejumlah ketentuan yang berlaku seragam belum sepenuhnya cocok dengan keadaan di lapangan. Salah satu yang ia singgung adalah pembangunan gerai. Sumber yang tersedia tidak merinci bentuk ketentuan maupun penyesuaian yang diinginkan.

Usaha sembako dan gandeng toko kelontong

Usaha yang dijalankan KKMP Tanjung Perak berupa penjualan sembako. Barang dagangannya antara lain beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Minyakita, serta gula dan minuman yang diperoleh lewat kerja sama dengan Koperasi Kana.

Kamil mengatakan sebagian besar pengambil barang dari koperasi ini adalah toko kelontong di sekitar lokasi. Koperasi sengaja mengutamakan toko-toko tersebut untuk menjadi anggota atau mitra.

Lewat skema itu, toko kelontong memperoleh pasokan sembako dari koperasi, lalu menjualnya kembali kepada konsumen. Menurut Kamil, skema ini diterapkan agar keberadaan koperasi tidak mematikan usaha kecil yang sudah lebih dulu dijalankan warga.

Dari kegiatan tersebut, omzet KKMP Tanjung Perak diperkirakan mendekati Rp 100 juta per bulan, menurut Kamil.

Dampak bagi warga Surabaya

Bagi warga sekitar, pasokan sembako dari koperasi kelurahan ini mengalir lewat toko kelontong di lingkungan mereka, yang kemudian menjualnya kembali kepada konsumen. Barang yang tersedia mencakup beras SPHP dan Minyakita.

Di sisi lain, permintaan fleksibilitas dari pengurus menjadi masukan dari lapangan tentang bagaimana kebijakan nasional berjalan di tingkat kelurahan. Pengurus menekankan perlunya penyesuaian dengan kondisi wilayah, khususnya terkait pembangunan gerai.

Tanggapan pemerintah atas permintaan ini belum tercantum dalam sumber yang dirujuk, sehingga belum diketahui apakah ada perubahan aturan yang akan dilakukan.