Surabaya dikenal sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur dan salah satu kota terbesar di Indonesia. Menurut detikJatim, posisi itu tidak muncul tiba-tiba: ada andil lokasi kota yang menguntungkan, pertumbuhan ekonomi, serta riwayat pemerintahan yang dimulai sejak era kolonial.
Selain dijuluki Kota Pahlawan karena Pertempuran 10 November 1945, Surabaya lama berperan sebagai pusat perdagangan, pelabuhan, dan pemerintahan di bagian timur Pulau Jawa. Penjelasan ini merangkum faktor-faktor tersebut bagi warga yang ingin memahami asal-usul peran kotanya.
Letak geografis: pesisir, sungai, dan akses pedalaman
Surabaya terletak di pantai utara Jawa Timur, menghadap Selat Madura. Di sisi selatan kota bersebelahan dengan Kabupaten Sidoarjo, sedangkan di sisi barat dengan Kabupaten Gresik.
Lokasi itu memberi kota ini pintu ke perdagangan lewat laut, sekaligus ke jalur darat menuju pedalaman. Dengan begitu, daerah pesisir dan wilayah penghasil komoditas di pedalaman saling terhubung secara ekonomi.
Sungai Kalimas ikut berperan. Menurut detikJatim, aliran ini terkait dengan sistem Sungai Brantas dan sejak dulu dipakai untuk mengangkut barang dari pedalaman ke pesisir. Laman Pemkot Surabaya tentang buku "Meneropong Sejarah Surabaya dari Sungai Kalimas" menyebut sungai itu bagian penting perjalanan kota sejak masa kerajaan hingga era kolonial.
Kawasan di sepanjang aliran sungai tersebut turut tumbuh menjadi bagian dari kegiatan perkotaan. Bersama pelabuhan dan jalur menuju pedalaman, sungai menjadikan Surabaya simpul perdagangan: aneka komoditas bisa disalurkan lewat kota ini, sementara barang dari luar wilayah masuk melalui laut.
Kegiatan niaga itu, menurut detikJatim, memperkuat peran Surabaya dalam perekonomian Jawa Timur. Makin berkembang kotanya, makin besar pula kebutuhan akan pusat administrasi yang mengatur aktivitas kota dan daerah di sekitarnya.
Sejarah pemerintahan: dari Gezaghebber hingga residen
Pada 1743, pemerintah kolonial Belanda memindahkan Gezaghebber van den Oosthoek, pejabat yang mengurus Jawa bagian timur, dari Semarang ke Surabaya. Langkah ini menguatkan kedudukan Surabaya sebagai pusat administrasi kolonial di timur Jawa.
Dengan kedudukan itu, Surabaya tidak sekadar tempat berdagang. Kota ini juga menjadi lokasi kegiatan administrasi dan pengambilan keputusan bagi wilayah yang dijangkau pemerintah kolonial, menurut detikJatim.
Pada 1817, Surabaya menjadi tempat kedudukan Residen Surabaya dan berstatus ibu kota keresidenan, yakni pusat administrasi bagi wilayah keresidenan itu. Kehadiran pejabat dan kantor pemerintahan mendorong pusat kota berkembang, sekaligus menambah kebutuhan sarana transportasi, komunikasi, dan layanan perkotaan.
detikJatim menegaskan bahwa ibu kota keresidenan di zaman kolonial berbeda dengan ibu kota Jawa Timur dalam sistem pemerintahan Indonesia sekarang. Keduanya adalah babak yang berlainan dalam sejarah administrasi kota.
Ekonomi: pusat dagang dan industri
Menurut Purnawan Basundoro dalam kajian "Sejarah Pemerintahan Kota Surabaya Sejak Masa Kolonial Sampai Masa Reformasi (1960-2012)", Surabaya tumbuh menjadi salah satu kota dagang dan industri terpenting di Indonesia dari abad ke-19 sampai awal abad ke-20.
Pertumbuhan itu disokong hinterland, yaitu daerah pedalaman penyuplai hasil produksi bagi perdagangan. Pemerintah kolonial memanfaatkannya melalui kebijakan ekonomi, di antaranya Sistem Tanam Paksa dan liberalisasi ekonomi setelah Undang-Undang Agraria 1870.
Hubungan antara pelabuhan, pusat dagang, industri, dan daerah penghasil membuat Surabaya penting bagi distribusi barang dan pergerakan orang. Pemkot Surabaya mencatat, sesudah 1900 banyak kantor dagang membuka cabang di kota ini karena ekonomi dan investasi bergerak maju. Kawasan pergudangan dan kantor perdagangan pun bertambah.
Menurut detikJatim, pertumbuhan tersebut mengukuhkan Surabaya sebagai salah satu pusat ekonomi utama di Jawa Timur. Kegiatan kota yang kian rumit menuntut pengelolaan pemerintahan yang lebih tertata.
Gemeente Surabaya 1906
Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan desentralisasi, yakni menyerahkan kewenangan tertentu kepada pemerintahan kota. Pada 1 April 1906, Surabaya ditetapkan sebagai Gemeente Surabaya berdasarkan Staatsblad Nomor 149 Tahun 1906, sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Desentralisasi 1903.
Status gemeente menandai lahirnya pemerintahan kota yang mengurus keperluan warga, antara lain pembangunan dan perawatan jalan, jembatan, pasar, penerangan, serta kebersihan. Pusat kota yang semula berada di sekitar Jembatan Merah mulai meluas ke arah selatan.
detikJatim mencatat bahwa tahun 1906 menandai awal pemerintahan kota di masa kolonial, bukan penetapan Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur dalam sistem pemerintahan Indonesia modern.
Rangkuman faktor yang membentuk peran Surabaya
- Letak: pesisir utara Jawa Timur di Selat Madura, dengan akses laut dan darat.
- Sungai Kalimas: jalur historis pergerakan barang dari pedalaman ke pesisir.
- 1743: kedudukan Gezaghebber van den Oosthoek pindah dari Semarang ke Surabaya.
- 1817: Surabaya menjadi tempat kedudukan Residen Surabaya dan ibu kota keresidenan.
- 1 April 1906: Surabaya menjadi Gemeente Surabaya lewat Staatsblad Nomor 149 Tahun 1906.
Catatan untuk pembaca
Menurut detikJatim, pada 1906 pemerintahan kota mulai mengurus jalan, jembatan, pasar, penerangan, dan kebersihan. Pada masa yang sama, pusat kota bergeser dari sekitar Jembatan Merah ke arah selatan.
Perlu dicatat, sumber yang digunakan tidak merinci dasar hukum penetapan Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur pada masa Indonesia. Karena itu, penjelasan ini terbatas pada latar sejarah geografis, ekonomi, dan pemerintahan yang dipaparkan detikJatim.



