Pemerintah Kota Surabaya meraih dua penghargaan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada 2026. Keduanya diberikan untuk komitmen dukungan pemda dalam program pengendalian resistensi antimikroba (PPRA) dan untuk predikat kabupaten/kota dengan tata kelola kesehatan tradisional terbaik.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya dr Billy Daniel Messakh menjelaskan capaian itu di Surabaya, Jumat (20/11/2026). Keterangannya dilaporkan ANTARA Jatim dan Bicara Surabaya.

Pengendalian antibiotik di rumah sakit dan puskesmas

Menurut Billy, Pemkot menerbitkan kebijakan dan surat edaran agar antibiotik dipakai secara rasional di rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Bicara Surabaya menulis, pemakaian yang keliru atau berlebihan bisa memicu resistensi antimikroba, yakni kondisi ketika obat tak lagi ampuh menangani infeksi tertentu.

“Pengendalian resistensi antimikroba menjadi bagian penting dari upaya menjaga keamanan kesehatan masyarakat.”

— dr Billy Daniel Messakh, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Tiap rumah sakit wajib memiliki Komite atau Tim PPRA yang berjalan aktif. Fasilitas juga harus punya panduan antibiotik untuk terapi dan pencegahan infeksi, lalu secara berkala menilai apakah pemakaiannya masih sesuai kebutuhan medis.

Di 63 puskesmas, Dinkes mengawasi dan mengevaluasi kebiasaan dokter meresepkan antibiotik. Perhatian utama tertuju pada penyakit yang belum tentu perlu antibiotik, misalnya ISPA nonpneumonia dan diare nonspesifik.

Baca jugaKKN NR9 Ampel 3 Gelar MCU Gratis 100 Peserta di Balai RW 15 Ampel Surabaya bersama Dokter Muda Hang Tuah

Apa artinya bagi warga

Warga yang punya sisa obat atau obat kedaluwarsa bisa memasukkannya ke drop box di puskesmas. Cara ini dimaksudkan agar antibiotik tidak berakhir di tempat sampah biasa dan mencemari lingkungan.

Dinkes juga menjalankan kampanye Surabaya Bijak Antibiotik. Pesertanya mencakup organisasi profesi kesehatan, institusi pendidikan, ormas, dan kader kesehatan di Balai RW seluruh kota. Billy menegaskan antibiotik tidak boleh diminum atas inisiatif sendiri, melainkan harus berdasarkan pemeriksaan dan indikasi medis.

Untuk layanan tradisional, Bicara Surabaya mencatat layanan itu sudah ada di 63 puskesmas dan ditopang Griya Sehat milik Pemkot yang menyediakan tenaga kesehatan tradisional. Selain itu, sejumlah Rumah Anak Prestasi menyediakan akupunktur gratis sebagai layanan komplementer bagi anak berkebutuhan khusus.

Kelompok Asman dan tanaman obat keluarga

Dinkes membentuk 333 kelompok Asuhan Mandiri (Asman) yang tersebar di seluruh kelurahan. Kelompok ini menjadi wadah bagi warga untuk memanfaatkan tanaman obat keluarga (TOGA) demi merawat kesehatan secara mandiri. Pemkot turut menyiapkan Pusat Pengembangan TOGA sebagai tempat belajar.

Billy menyebut keamanan dan mutu layanan tetap harus dijaga. Untuk itu Dinkes mendata fasilitas serta tenaga kesehatan tradisional, memeriksa perizinan, dan memantau praktik di lapangan, menurut Bicara Surabaya.

Rencana ke depan

Ke depan, surveilans dan pelaporan pemakaian antibiotik akan didigitalkan dan dapat dipantau real-time di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Pemkot juga berencana menambah kampung percontohan bijak antibiotik.

Di bidang kesehatan tradisional, Dinkes menargetkan kelompok Asman hadir di setiap RW. Kelompok itu diharapkan menggunakan TOGA untuk pencegahan penyakit sekaligus menghasilkan produk kesehatan tradisional yang bernilai ekonomi.