Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membina 12 perwakilan pengelola perusahaan penempatan pekerja rumah tangga (P3RT) di Surabaya pada awal pekan ini, setelah Pemkot menemukan praktik penahanan pekerja, denda, dan pemotongan gaji yang dinilai tidak transparan. Pemkot juga menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk menertibkan usaha tersebut.
Pembinaan ini menyusul sidak Eri ke sebuah penyalur asisten rumah tangga di Gunung Anyar, yang bermula dari laporan anak seorang pekerja bernama Siti Cholifah. Menurut detikJatim, Cholifah mengaku tidak bisa pulang dari penyalur itu kecuali membayar denda Rp3,5 juta.
Temuan Pemkot di Perusahaan Penempatan
Suara Surabaya melaporkan, Pemkot mendapati sejumlah pekerja tinggal di penampungan sampai berbulan-bulan tanpa jaminan segera ditempatkan. Meski menunggu, mereka tetap ditagih biaya makan dan penginapan setiap hari.
Temuan lain mencakup larangan bagi pekerja untuk berkomunikasi dengan keluarga, denda jika pekerja memilih berhenti, serta potongan gaji yang dilakukan lewat surat pernyataan yang dibuat sepihak.
“Siapa pun yang beroperasi di Kota Surabaya harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jangan memanfaatkan kemiskinan dan keterbatasan orang lain dengan membuat aturan perjanjian atau penalti denda yang mencekik”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Persoalan Izin dan Lapor RT/RW
Selain perlindungan pekerja, Pemkot menyoroti soal perizinan. Menurut ANTARA Jatim, banyak P3RT beroperasi di rumah tinggal biasa yang izinnya belum diubah menjadi rumah usaha, dan keberadaan penghuninya belum dilaporkan kepada pengurus RT/RW.
“Setiap orang asing atau tamu yang menginap wajib melapor 1x24 jam ke RT/RW. Ini rumah tinggal dipakai menampung puluhan orang hingga berminggu-minggu tanpa laporan. Peruntukan bangunannya harus diubah menjadi tempat usaha agar dapat diverifikasi kelayakan fasilitas”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Perwali, Daftar Terbuka, dan Sanksi
Perwali yang sedang disusun akan memuat standar kelayakan P3RT, kepastian lama penempatan, keterbukaan soal gaji, dan pelarangan denda yang ditetapkan sepihak. Pemkot juga berencana mengumumkan 12 P3RT yang berizin dan memenuhi standar lewat situs resmi Pemkot Surabaya sebagai acuan bagi pencari kerja.
Eri memerintahkan DPM-PTSP, DPRKPP, dan Satpol PP memeriksa P3RT lain di luar 12 perusahaan berizin itu. Pengelola yang belum memenuhi ketentuan diminta segera membenahi izin dan tata kelolanya.
“Saya minta seluruh pengelola P3RT melengkapi dan membenahi perizinan. Jika peruntukannya benar dan niatnya membantu orang mencari nafkah, pemerintah pasti mempermudah. Namun jika ada penindasan dan pelanggaran aturan di Surabaya, kami tidak akan tinggal diam”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Surya.co.id melaporkan, sanksi terberat dapat berupa penutupan operasional. Menurut Eri, wewenang mencabut izin P3RT ada pada pemerintah provinsi dan kementerian, sedangkan Pemkot berwenang menindak pelanggaran perizinan berbasis lokasi, seperti NIB dan PBG. Media itu mencatat pembinaan berlangsung Senin (28/9/2026), sementara Suara Surabaya menuliskan Senin (29/9/2026).
Anna Kurnianingsih, Ketua Tim Kerja Pembinaan Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja, menyebut penataan ini bagian dari upaya membangun tata kelola pekerja rumah tangga yang bermartabat dan terbuka, serta tanpa eksploitasi. Ia menjelaskan operasional P3RT punya payung hukum, antara lain Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Latar: Sidak di Gunung Anyar
Sebelumnya, menurut detikJatim, Cholifah mengaku bekerja di Bali lewat penyalur itu sekitar satu minggu sebelum diminta kembali. Ia mengatakan boleh pulang dengan membayar Rp3,5 juta yang dikurangi gajinya Rp417 ribu, sehingga harus membayar Rp3,083 juta.
Dalam sidak, Eri mendapati beberapa pekerja dari luar Surabaya masih bertahan di lokasi. Menurut Eri, hak pekerja yang ditahan perusahaan dibayarkan seluruhnya dan ia mengantar mereka pulang. Surya.co.id menyebut Pemkot juga meminta para pekerja didampingi melapor ke Polrestabes Surabaya.
Sumber yang ada belum memuat tanggapan pihak perusahaan penyalur di Gunung Anyar atas tuduhan penahanan dan denda tersebut.



