Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Rencana itu muncul setelah seorang asisten rumah tangga (ART) diduga ditahan perusahaan penyalur di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, seperti dilaporkan Surya.co.id.
Perwali Perlindungan PRT Disiapkan
Menurut Surya.co.id, pekerja dalam kasus itu diduga tak boleh pulang dan harus membayar denda Rp3,5 juta. Aturan baru dimaksudkan memberi kepastian hukum, menjamin hak pekerja, dan menutup celah penempatan kerja yang merugikan PRT.
Pemkot Surabaya juga menginginkan perlindungan bagi pekerja sejak tahap perekrutan sampai penempatan. Eri menyatakan pemerintah kota akan menempuh langkah regulasi demi melindungi warga Surabaya, dengan tetap merujuk ketentuan pemerintah pusat.
“Saya akan buat Perwali-nya. Saya harus melindungi orang-orang yang ada di Surabaya. Kalau tidak diatur di dalam Peraturan Menteri (Permen), maka kita atur dalam Perwali”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Larangan Pungutan Tanpa Kepastian Kerja
Eri menjelaskan, Perwali itu tidak hanya soal kepastian hukum, tetapi juga memastikan pekerja memperoleh haknya selama proses penempatan. Pemerintah ingin mencegah pungutan yang membebani pekerja, terutama saat mereka belum mendapat pekerjaan.
Menurut Eri, pekerja tidak boleh ditarik uang untuk makan atau sewa tempat tinggal bila tidak ada kepastian pekerjaan. Ia mengatakan membutuhkan kepastian keselamatan bagi warga Surabaya dan kepastian mereka mendapat kerja.
Penyusunan Perwali diharapkan menjadi landasan bagi Pemkot Surabaya dalam mengawasi perusahaan penempatan pekerja rumah tangga (P3RT). Dengan aturan itu, perekrutan dan penempatan PRT diharapkan lebih transparan serta memperhatikan hak dan keselamatan pekerja.
Baca jugaWarga Karah Agung Surabaya Dijanjikan Kerja di Dishub, 6 Bulan Menunggu dan Rp7,5 Juta Terbayar
Latar: Pengakuan Siti Cholifah
Siti Cholifah mengaku mengenal perusahaan penyalur itu lewat promosi di TikTok yang menjanjikan gaji sekitar Rp3 juta. Setelah menunggu 13 hari, ia mendapat tawaran kerja di Bali, tetapi hanya bekerja sekitar satu minggu sebelum diminta kembali ke perusahaan, sebagaimana dilaporkan detik.com dan Surya.co.id.
Cholifah menyebut perusahaan mengizinkannya pulang bila membayar denda Rp3,5 juta. Setelah dikurangi gaji Rp417 ribu, ia mengaku masih harus membayar Rp3,083 juta. Keterangan ini berasal dari pengakuan Cholifah.
Eri mendatangi perusahaan itu pada Minggu (27/9/2026) setelah menerima laporan anak Cholifah. Ia mendapati beberapa pekerja dari luar Surabaya yang juga ingin pulang. Menurut Eri, hak mereka yang ditahan perusahaan dibayarkan seluruhnya dan ia mengantar mereka pulang.
Pemkot Surabaya sebelumnya juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disperinaker) mendampingi para pekerja melapor ke Polrestabes Surabaya, menurut Surya.co.id.
Dalam sumber yang dihimpun, belum ada tanggapan dari perusahaan penyalur yang bersangkutan. Redaksi belum memperoleh konfirmasi dari pihak perusahaan atas dugaan tersebut.



