Warga RT 06 RW 10 Kelurahan Darmo, Surabaya, memprotes sebuah klub malam di Jalan Diponegoro. Mereka menilai dentuman musik DJ dari tempat itu bocor hingga ke permukiman dan mengganggu waktu istirahat, seperti dilaporkan Beritajatim.

Warga menandatangani petisi yang menuntut manajemen klub memperbaiki sistem peredam suara. Mereka juga meminta Pemkot Surabaya bertindak tegas.

Keluhan warga soal kebisingan malam hari

Perwakilan warga, Binsar Sirait, mengatakan warga, Pemkot Surabaya, dan manajemen klub sebenarnya sudah bertemu pada 12 Agustus 2026. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa manajemen harus segera mencari solusi atas dentuman musik yang sampai ke permukiman.

“Musik itu keluar sampai ke pemukiman di waktu warga ini beristirahat. mulai pukul 22.00-03.00 WIB”

— Binsar Sirait, perwakilan warga RT 06 RW 10 Darmo

Beritajatim melaporkan, sepasang lansia yang tinggal tepat di sebelah klub, dengan riwayat sakit jantung dan demensia, dilarikan ke rumah sakit pada dini hari sebelum berita itu terbit. Menurut laporan tersebut, keduanya warga yang paling terdampak dan kesehatannya menurun drastis sejak klub beroperasi. Sumber tidak menyebut siapa pemberi keterangan itu, dan informasi ini belum diverifikasi secara independen.

Dugaan pelanggaran izin dan aturan

Binsar menyebut klub itu ternyata beroperasi tanpa persyaratan lengkap atau ilegal, sebagaimana terungkap dalam pertemuan tersebut. Ia merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Usaha bar atau klub malam, katanya, masuk kategori risiko tinggi.

Menurut Binsar, usaha semacam itu wajib memiliki NIB dan Sertifikat Standar sebelum beroperasi. Tanpa NIB, seluruh kegiatan, termasuk penjualan minuman beralkohol dan hiburan, dikategorikan ilegal.

Ia juga menyebut sejumlah aturan daerah yang diduga dilanggar. Di antaranya Perda Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan (Pasal 8 dan 15) soal izin usaha pariwisata. Lalu Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang ketertiban umum (Pasal 22 Ayat 1) yang melarang gangguan kebisingan. Terakhir Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian beserta Perwali Nomor 116 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa penjualan minuman beralkohol wajib terintegrasi dengan NIB dan izin resmi.

“Kami menuntut agar Pemkot Surabaya segera melakukan penyegelan. karena usaha tersebut berjalan ilegal”

— Binsar Sirait, perwakilan warga RT 06 RW 10 Darmo

Baca jugaEri Cahyadi: Sanksi untuk Valhalla Spectaclub Surabaya Wewenang Pemprov Jatim

Dampak bagi warga sekitar

Bagi warga RT 06 RW 10, persoalan ini menyangkut kenyamanan di lingkungan tempat tinggal mereka. Menurut warga, musik terdengar dari pukul 22.00 hingga 03.00 WIB, saat penghuni semestinya beristirahat.

Tuntutan warga tercantum dalam petisi yang mereka tandatangani, yakni agar manajemen memperbaiki sistem peredam suara. Selain itu, melalui Binsar, warga menuntut Pemkot Surabaya menyegel klub malam tersebut karena dinilai berjalan tanpa izin.

Tanggapan manajemen

Beritajatim telah menghubungi manajemen klub malam di Jalan Diponegoro, Kelurahan Darmo, berinisial MT. Hingga berita ditulis, MT belum memberikan jawaban.

Pernyataan warga soal status izin klub berasal dari perwakilan warga. Belum ada keterangan dari Pemkot Surabaya maupun manajemen dalam sumber yang tersedia.