Pemkot Surabaya menutup aktivitas usaha penampungan penyalur asisten rumah tangga (ART) di Jalan Kedung Anyar, Kelurahan Sawahan, karena tempat itu diduga belum memenuhi persyaratan perizinan dasar. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, menyampaikan hal itu, Selasa (27/10/2026), seperti dilaporkan TribunJatim.
Lokasi tersebut adalah rumah penyalur tempat 10 calon ART yang diduga disekap ditemukan pada akhir pekan lalu. Sumber yang ada belum memuat tanggapan pemilik atau pengelola usaha.
Izin dasar yang disoroti Pemkot
Menurut Hebi, izin usaha penyalur tenaga kerja memang diterbitkan pemerintah pusat. Namun pelaku usaha tetap harus memenuhi syarat dasar yang berkaitan dengan bangunan dan kelayakan tempat usaha, yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta ketentuan lain yang berlaku.
Hebi mengatakan tidak semua perusahaan penyalur tenaga kerja telah memenuhi izin tersebut. Ia meminta masyarakat jeli memilih perusahaan penyalur.
Berdasarkan pemeriksaan awal, kata Hebi, tempat usaha di Kedung Anyar diduga belum memenuhi sejumlah persyaratan perizinan. Pengurus RT setempat juga menyampaikan persoalan soal pelaporan keberadaan penghuni dan aktivitas penampungan.
“Kami dari Pemkot Surabaya menindak tegas dari sisi legalitas dan izin usaha penampungan tersebut”
— Agus Hebi Djuniantoro, Kepala Disperinaker Surabaya
Langkah berikutnya terhadap pemilik
Di lokasi, Pemkot memasang garis pembatas untuk menghentikan aktivitas usaha. Disperinaker berencana memanggil pemilik atau pengelola guna meminta klarifikasi dan memeriksa kelengkapan dokumen perizinan.
Hebi menegaskan penutupan hanya menyasar aktivitas usaha, bukan kegiatan rumah tangga sehari-hari, karena bangunan itu juga dipakai sebagai rumah tinggal. Alasan penutupan menurut dia ada dua: izin dasar ditengarai belum ada dan pengurus RT mengeluhkan gangguan lingkungan.
Baca jugaRPH Surabaya Tawarkan RPHU Lakarsantri Berkapasitas 5.000 Ekor per Hari bagi Pelaku RPU Bratang Gede
Latar: penutupan awal dan nasib calon ART
Menurut detikJatim, pada Minggu (25/10/2026) Disperinaker bersama Satpol PP, Camat Sawahan, kepolisian, dan Ketua RT mendatangi rumah tiga lantai itu, tetapi pemilik tidak ditemukan. Saat itu Hebi meminta Satpol PP memasang segel. Ia juga menyebut tidak ada laporan tamu 1x24 jam maupun laporan penginapan maksimal tiga hari kepada RT, sebagaimana diatur dalam peraturan wali kota.
Hebi, seperti dikutip detikJatim, menyebut dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kemungkinan diselesaikan kepolisian, sedangkan Pemkot menangani perizinan usaha. Kepala Satpol PP bidang ketenteraman, Mudita Dhira Widaksa, juga menyatakan penyekapan merupakan ranah kepolisian.
Sepuluh calon ART itu dibawa Satpol PP ke Liponsos pada Sabtu (24/10). Kepala Dinas Sosial Surabaya, Antiek Sugiharti, menyatakan pada Senin (26/10/2026) bahwa Disperinaker masih mendata mereka, termasuk foto, dokumentasi, dan pemeriksaan kesehatan. Data sementara menunjukkan sebagian berasal dari Blitar, Malang, dan Karanganyar, Jawa Tengah, tanpa warga Surabaya. Setelah pendataan selesai, Dinsos akan berkoordinasi dengan dinas sosial daerah asal untuk pemulangan.
Ketua RT 4 RW 12 Sawahan, Sutaji, mengatakan kepada detikJatim bahwa surat izin usaha itu sudah lama tidak berlaku. Keterangan tersebut belum dikonfirmasi Pemkot dalam sumber yang tersedia. Menurut dia, para calon ART berusia sekitar 50-60 tahun, kebanyakan perempuan, dan sudah tinggal berbulan-bulan di sana.



