Pekerja rumah tangga (PRT) kini punya payung hukum khusus lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), yang disahkan pada 30 April 2026. Aturan ini kembali disorot setelah 10 calon asisten rumah tangga (ART) diduga disekap di tempat penyaluran di Jalan Kedung Anyar II, Surabaya, seperti dilaporkan detikJatim.
Kasus tersebut terbuka ketika dua orang meminta bantuan petugas Satpol PP pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Pemkot Surabaya kemudian menghentikan kegiatan penyaluran di lokasi itu. Para calon ART didata di Liponsos sebelum dipulangkan.
Mengapa hak ART penting dipahami
Menurut detikJatim, kasus di Kedung Anyar menjadi pengingat bagi calon pekerja agar memahami hak-haknya. Itu mencakup cara memeriksa legalitas penyalur dan cara melaporkan dugaan pelanggaran.
Bagi warga Surabaya, penjelasan ini relevan dari dua sisi: calon pekerja yang hendak mencari kerja lewat penyalur, dan keluarga yang mempekerjakan ART atau punya kerabat yang bekerja sebagai ART. Dugaan penyekapan di Kedung Anyar sendiri masih berstatus dugaan dalam sumber, dan sumber tidak memuat keterangan dari pihak pengelola penampungan.
Hak ART menurut UU PPRT
Menurut detikJatim, Pasal 15 UU itu memberi PRT hak untuk beribadah, bekerja dengan jam yang manusiawi, beristirahat, mengambil cuti sesuai perjanjian, dan menerima upah yang layak.
Hak lainnya meliputi Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan, jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, serta makanan sehat. PRT yang tinggal di rumah majikan (live-in) juga berhak atas tempat tinggal yang layak dan lingkungan kerja yang terjamin keamanan dan kesehatannya.
Semua ketentuan dalam hubungan kerja ini harus tercantum secara terbuka di perjanjian kerja tertulis. Dengan begitu, besaran upah, jam kerja, dan hak lain tidak bergantung pada janji lisan semata.
Aturan upah dan kewajiban penyalur
Pasal 26 menetapkan bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT) harus mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Keduanya diterbitkan melalui sistem perizinan berusaha elektronik yang terintegrasi.
Selain itu, P3RT harus menyampaikan keterangan tentang calon pemberi kerja kepada calon PRT, menggelar orientasi sebelum penempatan, dan memenuhi kewajiban administratif menurut undang-undang.
Soal upah, Pasal 28 UU PPRT melarang P3RT mengambil potongan gaji ataupun menarik pungutan dari calon PRT dan PRT, apa pun bentuk dan alasannya. Penyalur juga tidak boleh menahan dokumen pribadi yang asli, membatasi komunikasi pekerja, atau memaksa pekerja tetap terikat penempatan ketika masa perjanjian telah habis.
Cara memeriksa penyalur sebelum berangkat
detikJatim menyarankan calon pekerja meminta bukti izin perusahaan, lalu mencocokkan identitasnya dengan NIB dan Sertifikat Standar. Status izin juga bisa ditanyakan ke dinas ketenagakerjaan setempat.
Sebelum penempatan, calon pekerja perlu menanyakan siapa pemberi kerjanya, di mana alamat tempat kerja, apa saja lingkup tugas, berapa upah dan jam kerja, serta aturan penempatannya. Semua jawaban itu harus cocok dengan isi perjanjian.
Beberapa hal lain yang disarankan dipastikan sebelum berangkat ke tempat pemberi kerja:
- Catat dan simpan nama, nomor kontak, serta alamat tempat bekerja, juga data penyalur.
- Sepakati secara tertulis besaran gaji, tanggal pembayaran, dan hak atas THR.
- Pahami batas tugas harian dan hak istirahat agar beban kerja sesuai kesepakatan.
- Cari tahu soal tempat tinggal, makanan, dan kebebasan berkomunikasi bila menginap.
- Pegang salinan perjanjian kerja dan kuasai sendiri dokumen identitas.
Tanda yang perlu diwaspadai dan syarat calon pekerja
Calon pekerja diminta berhati-hati bila penyalur menarik biaya tanpa penjelasan, menyimpan KTP asli tanpa dasar yang sah, melarang pekerja berhubungan dengan keluarga, atau enggan menyebutkan di mana pekerja akan ditempatkan.
Dokumen pribadi dan salinan perjanjian sebaiknya disimpan di tempat yang bisa diakses sendiri oleh pekerja, bukan oleh penyalur.
Menurut UU PPRT sebagaimana dikutip detikJatim, calon pekerja minimal berusia 18 tahun, memiliki e-KTP, dan membawa surat keterangan sehat. Keluarga sebaiknya diberi tahu tentang rencana penempatan, dan kontak darurat disimpan di tempat yang mudah dijangkau.
Ke mana melapor
Bagi yang mengalami kekerasan, ancaman, penyekapan, atau dibatasi komunikasinya, detikJatim menyarankan agar lebih dulu menyelamatkan diri dan segera menelepon layanan darurat Kepolisian di nomor 110.
Untuk sengketa upah atau persoalan legalitas penyalur, pengaduan bisa diajukan ke dinas perindustrian dan tenaga kerja setempat, misalnya Disperinaker Kota Surabaya. Adapun laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat disampaikan ke SAPA 129 milik KemenPPPA, melalui telepon 129 atau WhatsApp 08111-129-129.
Kewaspadaan sejak proses seleksi
Menurut detikJatim, perlindungan hukum yang efektif bermula dari sikap waspada sejak tahap seleksi, disertai pemahaman tentang jalur pengaduan resmi. Masyarakat diimbau memberi perhatian khusus kepada anggota keluarga atau orang terdekat yang bekerja sebagai ART.
Dengan mengetahui hak-hak tersebut, calon pekerja maupun keluarganya diharapkan dapat mengambil langkah yang tepat bila timbul kerugian akibat perlakuan pemberi kerja.



