Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya, William Wira Kusuma, menyoroti proyek gorong-gorong di kawasan Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Saat mengecek langsung lokasi pada Rabu (4/11/2026), ia menemukan pemasangan paving yang bergelombang dan tidak rata, serta pekerjaan yang sempat terbengkalai.

Temuan ini dilaporkan TribunJatim/Surya.co.id. Dalam laporan tersebut belum tercantum tanggapan dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya maupun dari pelaksana proyek.

Temuan di lokasi proyek gorong-gorong

Kualitas pekerjaan menjadi perhatian utama William. Laporan Surya.co.id menyebut paving yang bergelombang dan tidak rata diduga berkaitan dengan pemadatan lapisan dasar yang belum dilakukan secara optimal sesuai standar teknis.

Selain soal kualitas, pengerjaan proyek terhambat karena sejumlah tukang pulang kampung. Pekerjaan sempat tertunda selama satu hari karena tidak ada tenaga pengganti, sehingga proyek terbengkalai.

“Persoalan kualitas pekerjaan ini sudah beberapa kali kami ingatkan. Harus ada pengawasan. Juga banyak tukang pulang kampung sehingga pekerjaan terbengkalai,”

— William Wira Kusuma, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya

Keluhan tersebut akhirnya disampaikan lewat Hotline Cak Wali, layanan yang dikaitkan dengan Wali Kota Eri Cahyadi, supaya mendapat tindak lanjut dari Satgas di lapangan.

Permintaan kepada DSDABM Surabaya

William meminta Kepala DSDABM Kota Surabaya beserta kepala bidang terkait segera menindaklanjuti temuan itu dan memperbaiki pekerjaan di lokasi.

Alumnus pendidikan di Jerman tersebut juga menilai pelaksana proyek perlu membenahi manajemen tenaga kerja, mulai dari pengawasan hingga kedisiplinan pekerja. Menurut laporan itu, tertundanya pekerjaan memunculkan pertanyaan tentang kesiapan kontraktor mengatur tenaga kerja agar proyek berjalan sesuai jadwal.

Standar kualitas yang disorot

Laporan tersebut menyebut pemasangan paving semestinya memperhatikan pemadatan lapisan dasar, ketepatan elevasi, dan kerapian hasil akhir. Bila ditemukan paving bergelombang dan tidak rata, perlu pemeriksaan teknis serta perbaikan sesuai ketentuan.

“Pembangunan infrastruktur menggunakan uang rakyat sehingga kualitas dan pertanggungjawabannya harus menjadi prioritas,”

— William Wira Kusuma, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya

Laporan itu juga menyebut proyek jangan sampai hanya mengejar penyelesaian administratif dan target penyerapan anggaran, sementara hasil di lapangan tidak sesuai standar. Masyarakat disebut berhak atas pembangunan yang berkualitas, aman, rapi, dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Pengawasan sejak awal proyek

Laporan TribunJatim/Surya.co.id menyebut persoalan ini menjadi catatan penting bagi DSDABM Kota Surabaya dalam mengawasi pembangunan yang memakai anggaran pemerintah.

Pengawasan, menurut laporan itu, tidak semestinya menunggu pengaduan warga atau sorotan anggota DPRD. Pengendalian kualitas diharapkan berjalan sejak awal hingga pekerjaan selesai, dan kontraktor perlu merencanakan tenaga kerja dengan memadai agar pekerjaan tidak berhenti hanya karena pekerja pulang kampung.

Hingga naskah ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari DSDABM Surabaya atau pelaksana proyek dalam sumber yang tersedia mengenai rencana perbaikan.