Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya menjelaskan sanksi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Setiap pelanggar dikenai denda administratif Rp75.000 dan wajib membersihkan sampah liar, menurut keterangan yang dikutip Surya.co.id.
Dalam operasi pada Rabu (14/10/2026) dini hari itu, petugas menjaring empat orang di tiga lokasi. Surya menghitung total denda administratif untuk keempatnya mencapai Rp300.000.
Rincian sanksi OTT sampah di Surabaya
Menurut Surya.co.id, OTT DLH kembali menyasar warga yang membuang sampah di kawasan jalan umum. Lokasinya meliputi Jalan Tengku Umar, Jalan Sam Ratulangi, dan Jalan Pandegiling. Penindakan dilakukan Tim Yustisi DLH Kota Surabaya.
Selain sanksi administratif, para pelanggar diberi sanksi sosial. Mereka harus membersihkan sampah liar di area yang terdampak.
“Masing-masing pelanggar dikenai denda administratif sebesar Rp75.000. Selain sanksi administratif, para pelanggar juga diberikan sanksi sosial berupa kewajiban membersihkan sampah liar di area tersebut”
— M Fikser, Kepala DLH Kota Surabaya
Pernyataan itu disampaikan Fikser pada Kamis (15/10/2026) dan dikutip Surya dari laman resmi Pemkot Surabaya. Ia menyebut penindakan ini bagian dari upaya meningkatkan kedisiplinan warga dalam mengelola sampah.
Dengan kombinasi denda dan sanksi sosial, DLH berharap warga tidak hanya memahami larangan, tetapi juga bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan.
Empat warga yang terjaring dan dasar hukumnya
Keempat warga yang ditindak ialah Anang Fauzi, warga Jalan Keputran Panjunan; Syariyadi, warga Jalan Pandegiling; Nimbrah, warga Jalan Wonorejo; dan Nani Sumarni, warga Jalan Kupang Panjunan. TribunJatim mencatat, Jalan Pandegiling berada di Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari.
Penindakan mengacu pada Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan kota. Aturan pelaksananya ialah Perwali Surabaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran perda tersebut.
Latar belakang penindakan
Menurut TribunJatim, penindakan berawal dari laporan warga yang resah atas pembuangan sampah sembarangan di lingkungan mereka. Pemkot menindaklanjutinya dengan meningkatkan pengawasan di sejumlah titik.
“Pembuangan sampah sembarangan tidak hanya mengganggu keindahan kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan lingkungan apabila tidak ditangani dengan baik”
— M Fikser, Kepala DLH Kota Surabaya
Fikser menyatakan sanksi sosial diharapkan menjadi pembelajaran dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dengan membersihkan sampah liar, pelanggar juga diharapkan ikut memulihkan area yang terdampak dan tidak mengulangi perbuatannya.
Ia menambahkan bahwa kebersihan kota membutuhkan peran seluruh lapisan masyarakat, tidak cukup bertumpu pada petugas kebersihan. Warga diimbau tidak menjadikan jalan, trotoar, atau ruang publik lain sebagai tempat membuang sampah.
Surya menyebut jalan dan kawasan sekitarnya tidak semestinya dipakai untuk membuang sampah karena dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu kenyamanan warga. Pemkot juga mengingatkan bahwa sampah liar berpotensi menyumbat saluran air hingga memicu genangan.
Pada November 2025, Pemkot Surabaya pernah menyebut sampah penyumbat saluran sebagai salah satu persoalan utama penanganan banjir. Sampah berukuran besar seperti sofa dan kasur, menurut keterangan saat itu, dapat mengganggu operasional rumah pompa.


