Jaksa menduga mantan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah (GAT) Dinas ESDM Jawa Timur, Ertika Dinawati, menggunakan sebagian hasil pungutan liar perizinan untuk membeli sapi kurban dan kebutuhan masjid. Dugaan itu muncul dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (14/10/2026), seperti dilaporkan Surya.co.id.
Dugaan aliran uang dan tarif pungli
Menurut Surya.co.id, jaksa penuntut umum (JPU) memaparkan bahwa pungli perizinan air tanah itu diduga dimulai pada Februari 2024. Pemohon disebut diminta membayar antara Rp1 juta dan Rp10 juta.
Jaksa juga menyebut pemohon diancam, yakni berkas tidak akan diproses bila uang percepatan tidak diserahkan. Padahal, menurut jaksa, proses perizinan tersebut semestinya tidak dipungut biaya.
Jaksa turut mengungkap dugaan aliran uang. Sebagian dana disebut dipakai membeli sapi kurban, juga untuk kebutuhan masjid di Dinas ESDM Jatim. Sumber yang tersedia tidak merinci jumlah dana untuk keperluan itu.
Ertika didakwa terkait penerbitan rekomendasi Izin Penguasaan Air Tanah (IPAT). Ia dijerat dengan tiga ketentuan pidana.
Profil dan status hukum Ertika Dinawati
Surya.co.id mencatat Ertika dilantik sebagai Kabid Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jatim pada Januari 2024. Media itu mengutip profil Kumparan tertanggal 29 Juli 2026 yang menyebut ia berpendidikan Sarjana Teknik (S1) dan Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Rekam jejak kariernya sebelum jabatan itu, menurut Surya.co.id, belum banyak diuraikan dalam pemberitaan publik. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Ertika sebagai tersangka pada 28 Juli 2026, dan kini ia berstatus terdakwa.
Perkara terpisah dengan Aris Mukiyono dan Hermawan
Ertika didakwa bersama mantan Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono dan mantan Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah Hermawan. Menurut Surya.co.id, ketiganya menjalani sidang dengan berkas perkara terpisah.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Surya.co.id menyebut dugaan pungli di tingkat dinas mencapai Rp8,4 miliar dari 217 pemohon pada 2024–2025. ANTARA dan JPNN Jatim melaporkan angka berbeda, yakni dugaan pemerasan dan gratifikasi sekitar Rp4,09 miliar yang didakwakan kepada Aris. Sumber yang ada tidak menjelaskan penyebab selisih tersebut.
Menurut Surya.co.id, ketiga terdakwa tidak mengajukan eksepsi. ANTARA mengutip kuasa hukum Aris Mukiyono, Habib Zaini, yang menyatakan pihaknya tidak mengajukan eksepsi. Dengan begitu, sidang berlanjut ke pemeriksaan saksi.
ANTARA melaporkan JPU akan menghadirkan saksi untuk menelusuri dugaan aliran uang, proses perizinan, dan peran masing-masing terdakwa.
Seluruh dugaan itu masih berupa dakwaan yang harus diuji di pengadilan. Para terdakwa tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.



