Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim menerima gratifikasi senilai Rp33,94 miliar. Dakwaan dibacakan dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026), seperti dilaporkan Suara Surabaya yang mengutip Antara.
Jaksa membagi nilai itu menjadi dua bagian. Pertama, uang tunai Rp2,56 miliar. Kedua, dana pembelian saham di beberapa perusahaan sekuritas yang terdaftar atas nama Silmy, senilai Rp31,38 miliar. Penerimaan itu diduga terjadi ketika ia menjabat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM serta Wamen Imipas.
Rincian dugaan gratifikasi uang tunai dan saham
JPU Achmad Husin Madya menyatakan, seluruh penerimaan tersebut tidak memiliki dasar hak yang sah. Jaksa membacakan hal itu di hadapan majelis hakim.
“Seluruh penerimaan uang tersebut merupakan gratifikasi yang dianggap suap, yang diterima oleh terdakwa dan tidak ada alas hak yang sah menurut hukum,”
— Achmad Husin Madya, Jaksa Penuntut Umum KPK
Uang tunai itu tercatat lewat setoran berketerangan “Dana Operasional Wakil Menteri IMIPAS”. Setoran pertama Rp960 juta diterima pada 19 Agustus 2025. Sisanya Rp1,6 miliar diduga diterima bertahap pada 25 Agustus 2025 hingga 11 Mei 2026, dengan nominal Rp160 juta per bulan.
Adapun dana untuk membeli saham, kata jaksa, patut diduga berasal dari pihak lain. Pembelian saham di beberapa perusahaan sekuritas itu dilakukan sejak 1 Agustus 2023 sampai 11 September 2025. Suara.com, yang juga melaporkan sidang tersebut, mencatat angka rincinya Rp31.381.119.000 untuk saham dan Rp2.560.000.000 untuk uang tunai.
Dakwaan pemerasan izin tinggal WNA
Di luar perkara gratifikasi, Silmy juga menghadapi dakwaan pemerasan terhadap biro jasa atau perusahaan penjamin warga negara asing (WNA) senilai Rp168,92 miliar. Perkara ini berkaitan dengan pengurusan izin tinggal pada periode 2021–2026.
Menurut jaksa, caranya dengan mempersulit, memperlambat, atau tidak menerbitkan dokumen yang diajukan pemohon. Dokumen itu mencakup Izin Tinggal Kunjungan (termasuk keadaan terpaksa dan darurat), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta alih status (ALTUS).
Silmy didakwa melakukan perbuatan itu bersama Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, Gusti Bernardiansyah alias Obin, Saffar Muhammad Godam, dan Jaya Saputra. Dari pemerasan tersebut, Silmy diduga menerima Rp1,2 miliar. Nilai itu merupakan bagian dakwaan yang berbeda dari gratifikasi Rp33,94 miliar.
Jaksa menyebut penerimaan para terdakwa lain berbeda-beda: Saffar Rp500 juta, Jaya Rp6,53 miliar, Tessar Rp2,88 miliar, Bagus Rp4,25 miliar, Obin Rp50,97 miliar, dan Juniadi Rp16,31 miliar.
Pasal yang didakwakan
Silmy didakwa melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan terkait dalam KUHP Nasional.
Dalam sumber yang dirujuk, belum tercantum tanggapan Silmy Karim maupun kuasa hukumnya atas dakwaan tersebut. Seluruh poin di atas masih berupa dakwaan jaksa yang akan diuji dalam proses persidangan.



