Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Hiperhu) Kota Surabaya mengkritik moratorium izin baru Rumah Hiburan Umum (RHU) yang ditegaskan Wali Kota Eri Cahyadi. Ketua Hiperhu Surabaya, George Handiwiyanto, berpendapat menutup izin baru bukanlah cara yang bijak untuk membenahi industri hiburan malam. Kritik itu disampaikan Selasa (6/10/2026), seperti dilaporkan Beritajatim.
Kritik Hiperhu atas moratorium dan penyegelan
Menurut Beritajatim, George berpendapat pemerintah daerah semestinya memperketat pengawasan dan selektivitas, bukan menghentikan seluruh peluang investasi. Ia juga menyesalkan penyegelan tempat hiburan yang tidak dibarengi jalan keluar bagi para pengelola.
“Lebih selektif dalam memberikan izin untuk meminimalisasi dampak, bukan melarang,”
— George Handiwiyanto, Ketua Hiperhu Kota Surabaya
George mengusulkan agar izin baru ditempatkan di kawasan pertokoan besar. Menurutnya, bangunan di lokasi itu sebaiknya berpenampilan sederhana supaya ketertiban lingkungan sekitar tidak terganggu.
Kontribusi PAD dan tenaga kerja
George memaparkan bahwa hingga Oktober 2026 industri RHU telah menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya sekitar Rp 12,77 miliar. Menurut dia, sektor ini juga menghidupkan usaha warga di sekitarnya, seperti kos-kosan, warung makan, dan moda transportasi.
Ia menambahkan, RHU berperan menyerap tenaga kerja di tengah efisiensi di sektor manufaktur. Menurutnya, pemerintah seharusnya merawat sektor padat karya itu, bukan menakutinya dengan ancaman penutupan.
Latar: DPRD dukung moratorium dan siapkan Raperda
Beritajatim menyebut pemicu polemik moratorium adalah temuan pelanggaran operasional di tiga lokasi hiburan, yang mendorong publik meminta pemerintah kota bertindak tegas. Menurut sumber itu, DPRD Surabaya meminta prosedur operasional diperketat, mulai dari menyiapkan tim medis sampai mengawasi pengunjung.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menyatakan pada Senin (5/10/2026) bahwa DPRD menginisiasi Raperda Pembatasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol untuk menjadi payung hukum moratorium, seperti dilaporkan Surya.co.id. Dalam usulan itu, Satpol PP diberi kewenangan menindak, termasuk menutup usaha yang berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol.
Menurut Surya.co.id, DPRD juga mengusulkan pengelola RHU dapat disanksi, termasuk dicabut izinnya, jika terbukti membiarkan pengunjung mabuk berat lalu terjadi insiden fatal di ruang publik. Pemkot, menurut laporan itu, menilai 13 diskotek yang beroperasi sudah cukup.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya Budi Leksono dari Fraksi PDIP meminta pengawasan izin, SOP, dan keselamatan pengunjung hiburan malam diperketat, termasuk lewat penyediaan tenaga kesehatan.
Yang belum dijelaskan
Sumber yang dirujuk tidak memuat tanggapan Pemkot Surabaya atas kritik Hiperhu. Sumber itu juga tidak merinci lokasi yang disegel maupun dasar penyegelannya.



