Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuka pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler tahun 1448 H/2027 M mulai Selasa, 10 November 2026. Jemaah dari Embarkasi Surabaya dan Dhoho harus membayar pelunasan sebesar Rp58.146.279, seperti dilaporkan Suara Surabaya.

Pembukaan ini disampaikan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj, Nurchalis, di Jakarta, Senin (9/11/2026). Menurut Viva dan Kompas.com, langkah ini merujuk pada regulasi teknis soal kuota, besaran biaya, dan tata cara pelunasan.

Artikel ini merangkum informasi dari tiga media agar calon jemaah di Surabaya dan sekitarnya mendapat gambaran utuh: berapa yang dibayar, kapan batas waktunya, siapa yang berhak, dan bagaimana prosesnya.

Berapa biaya pelunasan haji 2027 di Embarkasi Surabaya

Suara Surabaya mencatat, jemaah yang berangkat lewat Embarkasi Surabaya dan Dhoho membayar Rp58.146.279. Angka ini disebut sebagai biaya pelunasan untuk kelompok embarkasi tersebut.

Kompas.com menjelaskan cara memahami nominal itu. Jumlah yang ditagihkan adalah Bipih sesuai embarkasi masing-masing, setelah dipotong setoran awal dan saldo Rekening Virtual (RV). Artinya, besaran yang akhirnya dibayar tiap orang bergantung pada dana yang sudah tersimpan atas namanya.

Sumber yang kami rujuk tidak merinci komponen biaya maupun selisih antar-embarkasi. Calon jemaah yang ingin memastikan nominal yang harus dibayar dapat menanyakannya ke Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota sesuai domisili.

Jadwal pelunasan haji reguler dalam dua tahap

Layanan pelunasan berjalan pada hari kerja, pukul 08.00 sampai 15.00 WIB. Tahap pertama dibuka dari 10 November hingga 10 Desember 2026.

Sasaran tahap pertama adalah peserta berstatus lunas tunda berangkat, calon jemaah yang kebagian kuota untuk musim haji ini, dan lansia yang mendapat prioritas.

Tahap kedua dijadwalkan pada 16 sampai 31 Desember 2026, tetapi hanya bila kuota tahap pertama belum terserap seluruhnya. Pesertanya mencakup jemaah yang gagal melunasi karena sistem bermasalah, pendamping lansia, penyandang disabilitas bersama pendampingnya, serta jemaah yang terpisah dari mahram atau keluarga. Cadangan sebesar 50 persen dan pembimbing KBIHU juga masuk kelompok ini.

Dengan demikian, jemaah yang termasuk kelompok tahap kedua perlu memantau apakah kuota tahap pertama masih bersisa sebelum jadwal 16 Desember 2026.

Syarat yang harus dipenuhi sebelum melunasi

Menurut Kompas.com dan Viva, calon jemaah harus aktif di SISKOHAT dan terdaftar sebagai peserta Program JKN. Usia minimal 16 tahun per 10 April 2027, dan jemaah harus lolos istitaah kesehatan.

Syarat lain: calon jemaah belum pernah berhaji, atau terakhir berhaji setidaknya 18 tahun lalu. Untuk jalur prioritas lansia, usia minimal 65 tahun per 10 April 2027 dan pendaftaran dilakukan sebelum 10 April 2022.

Baca jugaBPJS Kesehatan Surabaya: 104.353 Peserta PBI JK Nonaktif, Ini Cara Cek Status dan Reaktivasi

Karena kepesertaan JKN menjadi syarat, status BPJS Kesehatan yang aktif perlu dicek lebih dulu. Kemenhaj menekankan hal ini bersama pemeriksaan kesehatan untuk memenuhi ketentuan istitaah.

Cara membayar dan melapor setelah pelunasan

Jemaah membayar lewat Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih yang dulu dipakai untuk setoran awal, atau lewat BPS pengganti. Transaksi bisa lewat ATM, mobile banking, dan kas keliling bagi daerah yang belum terjangkau perbankan.

Setelah pembayaran berhasil, jemaah wajib melapor dan menyerahkan bukti transaksi ke Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota sesuai domisili. Kompas.com mengingatkan agar jemaah memperhatikan jadwal transaksi perbankan supaya pelunasan selesai sebelum batas waktu.

Langkah yang bisa disiapkan calon jemaah

Berdasarkan ketentuan di ketiga sumber, urutan persiapan yang masuk akal adalah memastikan status di SISKOHAT dan kepesertaan JKN aktif, menjalani pemeriksaan kesehatan untuk istitaah, lalu menyiapkan dana sesuai nominal pelunasan. Setelah itu jemaah bertransaksi melalui BPS pada jam layanan hari kerja.

Jemaah yang membayar di ujung masa tahap pertama berisiko terbentur batas waktu transaksi perbankan, sebagaimana diingatkan Kemenhaj. Karena itu, pembayaran lebih awal dalam rentang 10 November hingga 10 Desember 2026 lebih aman.

Imbauan Kemenhaj

“Kami mengimbau seluruh jemaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, melakukan pemeriksaan kesehatan guna memenuhi syarat istitaah kesehatan, serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif,”

— Nurchalis, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj

Nurchalis menjelaskan, skema dua tahap dirancang supaya kuota di semua daerah terserap optimal dan transparan. Tahap kedua, kata dia, berfungsi sebagai pengaman bagi jemaah terpisah keluarga dan lansia yang membutuhkan pendampingan resmi, sehingga seluruh alokasi kuota provinsi dapat terserap maksimal.

Ringkasan tanggal penting

  • 10 November 2026: pelunasan tahap pertama dibuka
  • 10 Desember 2026: batas akhir tahap pertama
  • 16–31 Desember 2026: tahap kedua, bila kuota bersisa
  • 10 April 2027: tanggal acuan batas usia jemaah