Sejumlah warga Jalan Kandangan Jaya, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Surabaya, mengeluhkan kerusakan pada rumah mereka yang diduga berkaitan dengan pembangunan kos bertingkat di lingkungan itu. Keluhan tersebut dilaporkan Surya.co.id, dan mendorong Pemkot Surabaya memeriksa bangunan terkait.

Keluhan warga: dinding retak dan lantai teras turun

Menurut Surya.co.id, lantai teras sejumlah rumah dilaporkan turun hingga 5–10 sentimeter dan pagar depan retak. Kusen juga disebut miring sehingga jendela sulit dibuka, sedangkan dinding beberapa ruangan mengalami retak memanjang.

Warga cemas kerusakan akan memburuk jika tak lekas diatasi. Aduan mereka disampaikan lewat kanal Lapor Cak Eri kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Pemeriksaan pemkot: tiga kos dengan satu pemilik

Petugas pemkot, dalam pengecekan tahap awal, mendapati tiga rumah kos yang dimiliki satu pihak. Salah satunya bangunan enam lantai yang belum selesai dibangun. Ringkasan Surya.co.id menyebut bangunan yang bermasalah berlantai empat dan enam. Media itu juga menyoroti soal keselamatan bangunan, ketaatan pada aturan, dan kebutuhan lahan parkir.

Pada Selasa (27/10/2026), ANTARA Jatim dan detikJatim melaporkan Pemkot Surabaya menghentikan pembangunan kos enam lantai itu. Eri Cahyadi menyatakan pemkot menerima laporan warga, lalu meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) bersama Satpol PP memeriksa lokasi.

“Struktur bangunan kos-kosan itu tidak sesuai standar dan jelas membahayakan. Selain itu, ternyata bangunan tersebut juga belum memiliki izin yang lengkap.”

— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya

Baca jugaRPH Surabaya Tawarkan RPHU Lakarsantri Berkapasitas 5.000 Ekor per Hari bagi Pelaku RPU Bratang Gede

Stiker pelanggaran, penghentian kegiatan, dan ancaman segel

Plt Kepala Satpol PP Surabaya Irna Pawanti mengatakan pihaknya mendampingi DPRKPP menindak bangunan yang diduga melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan. Stiker pelanggaran ditempel pada tiga bangunan: satu masih dibangun dan dua kos sudah beroperasi.

Pemilik diminta segera menghentikan pembangunan dan operasional kos. Menurut Irna, bila tidak dipatuhi, petugas akan menyegel bangunan, dan setelah itu tak ada kegiatan yang boleh berlangsung di dalamnya. Pemkot juga memberi tenggat tujuh hari agar pemilik berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk soal izin.

Surya.co.id melaporkan para penghuni di dua kos yang masih aktif diberi tenggat sekitar tujuh hari untuk pindah. Kepala DPRKPP Iman Kristian sebelumnya menyebut Perda Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian yang Layak membatasi kos di kawasan hunian maksimal lima kamar dan atau 10 penghuni. Ia menegaskan pemkot tidak melarang usaha kos selama memenuhi ketentuan dan mempertimbangkan kepentingan warga sekitar.

Penyebab keretakan belum dipastikan

Surya.co.id menyatakan kondisi rumah warga masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Sumber yang kami pakai belum memuat hasil kajian teknis yang memastikan hubungan antara pembangunan kos dan kerusakan rumah warga. Tanggapan pemilik bangunan juga belum ada, dan identitasnya tidak disebutkan.