Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya menyegel 246 kamar rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Penyegelan dilakukan karena penghuni tidak memenuhi kewajiban membayar sewa atau terjadi pengalihan hak penghunian, seperti dilaporkan ANTARA Jatim.

Plt Kepala Satpol PP Surabaya, Irna Pawanti, menyampaikan hal itu di Surabaya pada Jumat. Menurut dia, langkah tersebut ditempuh agar pemanfaatan hunian sesuai peruntukan sekaligus menegakkan aturan perizinan dan tata bangunan.

Alasan penyegelan Rusunawa

Irna menjelaskan, ada dua alasan yang menjadi dasar tindakan itu: penghuni tidak membayar sewa, atau hak huni kamar berpindah ke pihak lain.

“Kalau rusun kita kemarin ada 246 (kamar) rusun yang kita segel, karena dia (penghuni) tidak membayar atau beralih tangan”

— Irna Pawanti, Plt Kepala Satpol PP Kota Surabaya

Sumber tidak merinci lokasi rusunawa yang disegel, jadwal pelaksanaannya, nasib penghuni kamar tersebut, maupun cara penghuni mengurus status kamarnya. Belum ada pula tanggapan penghuni yang kamarnya disegel dalam pemberitaan tersebut.

Kos lima lantai di Kandangan Jaya, Benowo

Satpol PP tidak hanya mengurus Rusunawa. Petugas juga menindak sejumlah kos yang tak sesuai aturan izin, dan salah satu kasusnya ditemukan di Kandangan Jaya, Kecamatan Benowo.

Di lokasi itu petugas mendapati tiga bangunan kos milik satu orang, masing-masing setinggi lima lantai. Dua bangunan sudah beroperasi dan dihuni, sedangkan satu lainnya masih dalam tahap pembangunan. Seluruh aktivitas di ketiga bangunan dihentikan karena tidak dilengkapi perizinan.

“Di Kandangan itu ternyata satu gang kos-kosan semua. Nah, ada tiga bangunan yang dibangun lima lantai. Yang dua sudah beroperasi, yang satu sedang pembangunan. Jadi ini kita stop semuanya. Itu satu pemilik kemarin”

— Irna Pawanti, Plt Kepala Satpol PP Kota Surabaya

Baca jugaPolsek Benowo Mediasi Keributan di Kolong Tol JLLB Sememi Surabaya, Kedua Pihak Sepakat Damai

Batas tiga lantai menurut Perda Hunian yang Layak

Irna menyebut batas maksimal bangunan rumah kos di kawasan permukiman adalah tiga lantai. Ketentuan itu, katanya, diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian yang Layak.

Ia menambahkan, pemilik bangunan di Kandangan Jaya tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Karena itu, pembangunan hingga lima lantai di kawasan permukiman dinilai tidak sesuai aturan.

Rencana pembongkaran dan langkah selanjutnya

Soal tindak lanjut bangunan itu, Satpol PP berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP). Pemkot, menurut Irna, juga menyiapkan rencana membongkar bangunan yang menyalahi ketentuan.

“Di pemukiman (berdiri) lima lantai, itu pasti nanti akan kita bongkar”

— Irna Pawanti, Plt Kepala Satpol PP Kota Surabaya

Sumber tidak memuat tanggapan pemilik kos maupun penghuni dua bangunan yang sudah beroperasi, serta belum menyebut tenggat pembongkaran. Penghentian aktivitas pada dua bangunan yang berpenghuni tersebut disebut sebagai bagian dari penertiban.