Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memantau 76 jalur pedestrian di wilayah kota agar tidak dipakai pedagang kaki lima (PKL) berjualan. Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya, Irna Pawanti, menyampaikan hal itu kepada detikJatim pada Selasa (17/11).
Menurut Irna, pemantauan dilakukan Satpol PP bersama kecamatan dan petugas bantuan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Tujuannya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sekaligus menjaga kota tetap bersih.
Dasar aturan larangan berjualan di trotoar
Irna menjelaskan, pemantauan itu mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang ketenteraman dan ketertiban umum. Salah satu isinya menyebut bahu jalan dan trotoar tidak boleh dipakai untuk berjualan.
Ia mengatakan petugas menyisir dan berpatroli setiap hari di sejumlah lokasi untuk memeriksa apakah masih ada PKL yang berjualan di bahu jalan.
“Kita selalu sisir ya, setiap hari kita melakukan satu patroli, melakukan patroli di lokasi-lokasi dan PKL-PKL itu sudah sering kita datangi dan kita edukasi”
— Irna Pawanti, Plt. Kepala Satpol PP Surabaya
Sentra Wisata Kuliner sebagai tempat berjualan
Selain patroli, Pemkot menyosialisasikan penyediaan Sentra Wisata Kuliner (SWK) sebagai tempat berjualan milik pemerintah kota. SWK tersedia di beberapa wilayah Surabaya.
Sosialisasi disampaikan lewat kecamatan dan kelurahan, atau langsung kepada para PKL, bahwa pemerintah kota menyediakan pusat-pusat berjualan tersebut.
Baca jugaPasar Burung eks Dolly Surabaya Mati Suri, 34 Lapak Kosong dan Pedagang Beralih Kerja Serabutan
Sanksi bagi PKL yang tetap melanggar
Irna menyebut PKL yang masih berjualan di pedestrian akan ditertibkan Satpol PP. Petugas akan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tempat dan mengenakan tindak pidana ringan atas pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2014.
Barang bukti akan diambil, lalu perkara disidangkan di pengadilan negeri, dan pelanggar membayar denda kepada pengadilan. Menurut Irna, sanksi dan besaran denda melihat seberapa sering pedagang melakukan pelanggaran.
“Yang memutuskan hakim, ya bukan Satpol PP, jadi hakim yang akan menentukan dendanya berapa terhadap pelanggar tersebut”
— Irna Pawanti, Plt. Kepala Satpol PP Surabaya
Alur penindakan menurut Satpol PP
Berdasarkan penjelasan Irna, berikut tahapan yang disebutkan, mulai dari pencegahan hingga sanksi:
- Petugas berpatroli setiap hari dan mengedukasi PKL di lokasi.
- Pemkot menyosialisasikan SWK lewat kecamatan, kelurahan, atau langsung kepada PKL.
- PKL yang masih melanggar ditertibkan Satpol PP.
- Petugas membuat BAP di tempat dan mengambil barang bukti.
- Perkara disidangkan di pengadilan negeri, dan hakim menentukan denda.
Tujuan penertiban menurut Satpol PP
Irna menyatakan pengawasan dan penertiban dilakukan agar tercipta lingkungan yang taat aturan dan bersih. Dengan begitu, menurutnya, Surabaya nyaman dikunjungi wisatawan sebagai tujuan wisata yang menyenangkan.
Irna juga menyebut kondisi tersebut dapat membuat arus ekonomi bergerak dengan baik di Surabaya.
Sumber tidak merinci daftar lokasi 76 pedestrian yang dipantau, jumlah PKL yang telah ditindak, maupun nominal denda yang pernah dijatuhkan.



