Satpol PP Kota Surabaya menyegel 246 kamar rumah susun (rusun) di kawasan Tanah Merah. Petugas juga menertibkan sejumlah kos-kosan yang tak sesuai ketentuan, termasuk satu kos lima lantai di kawasan Kandangan yang dipastikan akan dibongkar. Informasi ini disampaikan Plt Kepala Satpol PP Surabaya, Irna Pawanti, pada Jumat (30/10/2026), seperti dilaporkan detikJatim.

Penyegelan kamar rusun di Tanah Merah

Menurut Irna, penyegelan dilakukan karena penghuni kamar tidak membayar sewa atau menyerahkan hunian kepada pihak lain. Ia menyampaikan hal itu kepada wartawan di ruang kerjanya.

Irna menegaskan bahwa angka 246 merujuk pada jumlah kamar, bukan jumlah bangunan rusun. Penegasan itu ia sampaikan ketika menjelaskan penyegelan di kawasan Tanah Merah.

“Jadi kamar-kamar ya, jumlah kamarnya yang kita segel.”

— Irna Pawanti, Plt Kepala Satpol PP Kota Surabaya

Sumber tidak merinci tanggal pasti penyegelan selain menyebut hal itu dilakukan "kemarin" menurut keterangan Irna. Belum ada keterangan tentang nasib penghuni yang kamarnya disegel.

Tiga kos lima lantai di Kandangan dihentikan

Di kawasan Kandangan, petugas mendapati satu gang yang seluruh bangunannya berupa kos-kosan. Di antaranya terdapat tiga bangunan setinggi lima lantai yang dimiliki satu orang.

Dua dari tiga bangunan itu sudah beroperasi, sedangkan satu lainnya masih dalam tahap pembangunan. Satpol PP menghentikan seluruh aktivitas pembangunan maupun operasional ketiganya.

Baca jugaWarga Kandangan Jaya Benowo Keluhkan Rumah Retak, Diduga Terkait Pembangunan Tiga Kos Bertingkat

Irna menyatakan bangunan tersebut tidak mengantongi izin mendirikan bangunan. Selain soal perizinan, tinggi bangunan juga dinilai tidak sesuai ketentuan untuk kos yang berdiri di kawasan permukiman.

“Maksimal itu tiga lantai kalau kos-kosan.”

— Irna Pawanti, Plt Kepala Satpol PP Kota Surabaya

Proses pembongkaran masih berjalan

Irna memastikan kos lima lantai itu akan dibongkar. Saat ini, proses administrasi pembongkaran masih berjalan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya. Irna menyebut surat dari DPRKPP masih berproses.

Sumber tidak menyebut jadwal pembongkaran maupun nama pemilik bangunan. Laporan sumber juga tidak memuat tanggapan dari pemilik kos terkait penghentian pembangunan dan operasional tersebut.

Apa yang perlu diperhatikan warga

Dua persoalan berbeda muncul dari penertiban ini. Di rusun di Tanah Merah, penyegelan dilakukan karena sewa tidak dibayar atau unit beralih tangan. Di kawasan Kandangan, persoalannya menyangkut izin mendirikan bangunan serta jumlah lantai kos di permukiman, yang menurut Irna maksimal tiga lantai.

Warga yang menghuni rusun atau berencana membangun kos dapat mencermati keterangan Satpol PP tersebut, yakni soal pembayaran sewa, peralihan unit, izin mendirikan bangunan, dan batas jumlah lantai kos di kawasan permukiman.