Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di 153 kelurahan. Layanan ini ditujukan agar warga dapat menyelesaikan persoalan hukum, terutama perselisihan ringan, lewat musyawarah. Hal itu disampaikan pejabat Pemkot dalam program siaran Suara Surabaya, Kamis (23/10/2026).
Posbankum mendekatkan akses keadilan
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Daerah (Setda) Kota Surabaya, Sidharta Praditya Revienda Putra, mengatakan Posbankum bertujuan mendekatkan akses keadilan kepada warga. Menurut dia, persoalan warga tidak perlu selalu berakhir di pengadilan, seperti dilaporkan Suara Surabaya.
Sidharta menjelaskan, Posbankum melibatkan tokoh masyarakat dan warga sekitar yang peduli pada persoalan hukum. Mereka mendapat pelatihan sebagai paralegal untuk membantu warga sesuai kewenangannya. Para lurah di Surabaya juga telah dilatih sebagai peacemaker atau juru damai.
Ia mencontohkan perselisihan antartetangga. Menurutnya, masalah seperti itu semestinya lebih dulu diupayakan selesai melalui musyawarah di kelurahan, sehingga tidak perlu sampai ke tingkat kota. Dengan layanan ini, warga diharapkan tidak membawa setiap persoalan ke pemkot atau pengadilan bila bisa diselesaikan lewat kesepakatan bersama.
“Terutama perselisihan warga. Jadi seharusnya itu juga bisa diselesaikan melalui posbankum, di kelurahan, sehingga tidak perlu naik menjadi perhatian kota,”
— Sidharta Praditya Revienda Putra, Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Setda Kota Surabaya
Rumah Restorative Justice bersama kejaksaan
Pemkot Surabaya juga mendukung program Rumah Restorative Justice (RJ) yang dijalankan bersama kejaksaan. Berbeda dengan Posbankum, program ini berfokus pada penyelesaian perkara pidana tertentu lewat keadilan restoratif, yang mengutamakan pemulihan hubungan pelaku dan korban.
Menurut Sidharta, hampir seluruh kelurahan di Surabaya telah dilibatkan sebagai Rumah RJ. Ia menilai langkah ini juga dapat membantu mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, khususnya di Surabaya.
Baca jugaPemkot Surabaya Klaim 99,9 Persen dari 20.179 Aduan Warga di Hotline Lapor Cak Eri Sudah Direspons
Syarat penerapan keadilan restoratif
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, Ida Bagus Putu Widnyana, mengatakan kejaksaan turut melatih tokoh masyarakat dalam mediasi agar mampu membantu menyelesaikan konflik di lingkungannya. Salah satu contoh perkara yang bisa diupayakan adalah penganiayaan ringan akibat perselisihan antartetangga, selama memenuhi syarat hukum dan ada kesepakatan damai.
Ia menegaskan tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan dengan cara ini. Syarat utamanya, ancaman pidana di bawah lima tahun, perkara bukan pengulangan tindak pidana oleh residivis, dan pelaku mendapat maaf dari korban. Bisa pula ada ganti rugi, misalnya biaya pengobatan atau perbaikan barang yang rusak.
Dalam kasus pencurian bernilai kecil, penyelesaian lewat RJ belum tentu bisa dilakukan jika cara melakukannya membuat ancaman pidananya lebih berat. Perkara korupsi dan kekerasan seksual juga tidak dapat diselesaikan lewat mekanisme ini karena ancamannya di atas lima tahun.
Agar perdamaian berlangsung tanpa tekanan atau kepentingan tertentu, kejaksaan memeriksa latar belakang tersangka lewat bidang intelijen. Pemeriksaan itu mencakup karakter, kondisi sosial, keluarga, dan alasan seseorang melakukan tindak pidana. Proses tersebut disebut profiling dan dilakukan pada tahap awal sebelum RJ.
Sidharta juga menyebut Kementerian Hukum mendorong pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, untuk kelak menyelenggarakan paralegal justice award.



