Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur memperingatkan seluruh kadernya, termasuk yang menjabat di pemerintahan, agar tidak bermain-main dengan narkoba. Peringatan itu muncul setelah tiga anggota DPRD dari partai tersebut diamankan polisi dalam kasus narkoba di hotel Surabaya. Sikap itu disampaikan Jumat (2/10/2026), seperti dilaporkan TribunJatim.
Peringatan untuk kader dan pejabat publik
Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD Gerindra Jatim Hidayat, yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim, mengatakan partainya punya aturan tegas. Menurut dia, sumpah kader antara lain menegaskan agar tidak terjerumus kasus narkoba.
Hidayat meminta kader, terutama yang memegang jabatan publik, sangat berhati-hati. Ia juga mengingatkan bahwa Ketua Umum Gerindra yang juga Presiden Prabowo Subianto disebut tengah getol memberantas peredaran narkoba. Karena itu, kata dia, semua kader harus taat.
Sanksi menjadi wewenang Mahkamah Partai
Soal nasib ketiga anggota DPRD di internal partai, Gerindra Jatim menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Partai di DPP. Hidayat memastikan penentuan sanksi, termasuk kemungkinan pemecatan, adalah kewenangan lembaga itu.
“Mahkamah Partai akan melihat hasil proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian”
— Hidayat, Ketua Bidang OKK DPD Gerindra Jatim dan Wakil Ketua DPRD Jatim
Sebelumnya, Sekretaris DPD Gerindra Jatim Kharisma Febriansyah mengatakan, seperti dikutip detikJatim, kader yang terlibat proses hukum dinonaktifkan sementara sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Ia menegaskan partai tetap mengutamakan asas praduga tak bersalah. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq, menurut Surya.co.id, juga menyebut sanksi bukan wewenang DPC.
Latar kasus di hotel Surabaya
Menurut TribunJatim, Polrestabes Surabaya mengamankan delapan orang dari kamar hotel atas dugaan penyalahgunaan sabu dan ekstasi pada Senin (28/9/2026) dini hari. Sumber lain menulis Selasa (29/9/2026). Tiga di antaranya anggota DPRD Kabupaten Situbondo, Banyuwangi, dan Malang, semuanya kader Gerindra.
Barang bukti berupa satu plastik sabu bekas pakai, dua butir ekstasi kuning, alat isap, korek, dan bungkus rokok tempat menyimpan sabu, menurut detikJatim. Tes urine menunjukkan tujuh orang positif ekstasi, sedangkan N positif sabu dan ekstasi.
Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menyatakan barang bukti berada di bawah batas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), sehingga kedelapan orang diproses lewat restorative justice.
“Kami proses restorative justice untuk delapan pelaku ini. Kami pastikan semua kami proses sesuai prosedur”
— AKP Hadi Ismanto, Kasi Humas Polrestabes Surabaya
Penyidik juga menetapkan seorang berinisial C sebagai daftar pencarian orang (DPO). Surya.co.id melaporkan, N mengaku memperoleh sabu dan ekstasi dari C, tetapi dugaan peran C sebagai pemasok masih perlu dibuktikan melalui penyidikan lebih lanjut.



