Proses pemilihan rektor (pilrek) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya akan dipercepat setelah Akh Muzakki mundur dan diberhentikan dari jabatan rektor. Kesepakatan itu dicapai dalam dialog Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Amien Suyitno dengan pimpinan rektorat, fakultas, pascasarjana, Guru Besar UINSA, dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Khairunnas pada Sabtu (26/9/2026), seperti dilaporkan detikJatim.

Tahapan pemilihan rektor dimampatkan

Menurut detikJatim, pertemuan tersebut menyepakati pemampatan durasi teknis setiap tahapan. Tahapan yang dimaksud meliputi pendaftaran, verifikasi berkas, penilaian kualitatif oleh Senat, sampai penyerahan rekomendasi ke Kemenag Pusat di Jakarta. Sumber yang dirujuk belum memuat jadwal baru pemilihan maupun tanggal pelantikan rektor definitif.

Irjen Kemenag Khairunnas meminta agar semua keputusan tetap berpijak pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68. Tujuannya, kepemimpinan definitif yang lahir dinilai sah dan terhindar dari potensi sengketa hukum.

“Setiap percepatan atau pemampatan jadwal penjaringan harus didasarkan pada kepatuhan penuh terhadap aturan baku. Kita harus memastikan seluruh prosedur berjalan legal dan transparan agar tidak memicu celah hukum atau gugatan yang dapat merugikan institusi maupun Kementerian di masa mendatang,”

— Khairunnas, Inspektur Jenderal Kementerian Agama

Kasubdit DIKTIS Ditjen Pendis Kemenag, Muhammad Aziz Hakim, menjelaskan bahwa efisiensi ditempuh dengan menyederhanakan dokumen pendaftar. Berkas calon rektor yang sudah masuk sebelumnya dapat dievaluasi dan diperbarui pada bagian resume serta visi-misi.

“Adapun dokumen pendukung seperti SKCK atau surat keterangan kesehatan yang masa berlakunya masih aktif tidak perlu dibuat baru,”

— Muhammad Aziz Hakim, Kasubdit DIKTIS Ditjen Pendis Kemenag

Sekretaris Senat (Demisioner) UINSA, Prof Ali Arifin, menyatakan usulan percepatan sudah resmi diajukan. Perwakilan dekan turut menekankan pentingnya kepastian struktur Senat yang sah agar seluruh tahapan memiliki dasar hukum yang kuat.

“Senat mendorong agar mekanisme pemeringkatan atau rekapitulasi calon dilakukan secara terbuka untuk menghindari rumor yang tidak perlu,”

— Ali Arifin, Sekretaris Senat (Demisioner) UINSA

Latar: Muzakki mundur dan diberhentikan Menag

Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan dengan hormat Akhmad Muzakki dari jabatan Rektor UINSA lewat Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 060729/MA.KP.07/09/2026. Menurut CNN Indonesia, KMA itu terbit pada Rabu (23/9), sekitar sepekan setelah Muzakki dilantik untuk periode keduanya pada 15 September 2026.

Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenag, Muhammad Zain, menyebut keputusan itu terbit menyusul surat pengunduran diri yang disampaikan Muzakki pada 22 September 2026. Menurut CNN Indonesia, polemik sebelumnya diwarnai keberatan sivitas akademika atas proses pemilihan dan pelantikan rektor, serta aksi mahasiswa yang berujung penyegelan kampus.

Baca jugaPemilihan Rektor UINSA Surabaya Dipercepat Usai Muzakki Mundur, Irjen Kemenag Tekankan PMA Nomor 68

CNN Indonesia juga melaporkan bahwa Komisi VIII DPR RI, dalam rapat kerja bersama Menag pada Selasa (22/9), mendesak penangguhan jabatan Rektor UINSA agar polemik tidak terus mengganggu kegiatan akademik. Pada hari yang sama, Muzakki menyampaikan surat pengunduran diri ke Kemenag.

Plt rektor dan langkah selanjutnya

Setelah pemberhentian itu, Menag menunjuk Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno sebagai Plt Rektor UINSA. Penunjukan tersebut mengacu pada PMA Nomor 17 Tahun 2021, perubahan atas PMA Nomor 68 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian rektor perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan pemerintah.

“Jadi selaku Plt, Prof Suyitno akan bertugas sampai dengan dilantiknya Rektor UIN Surabaya yang baru dalam waktu secepatnya,”

— Muhammad Zain, Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Agama

Beritajatim sebelumnya memberitakan pernyataan Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UINSA, Imam Ghazali, yang menyebut Plt diperlukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan. Menurut dia, ia sempat mengusulkan agar tidak ada Plt dan langsung dilakukan pengangkatan rektor definitif, tetapi mekanisme mengharuskan penunjukan Plt.