PT Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya Perseroda memperketat pengawasan terhadap sapi gelonggongan di RPH Tambak Osowilangun (TOW), Surabaya, dan menargetkan sertifikat halal terbit akhir November 2026. Direktur Utama RPH Surabaya, Fajar Arifianto Isnugroho, menyampaikannya seusai sosialisasi Jaminan Produk Halal dan Perlindungan Konsumen, Jumat (13/11/2026), seperti dilaporkan ANTARA dan beritajatim.
Pengawasan sapi gelonggongan di RPH Tambak Osowilangun
Menurut Fajar, di antara 65 jagal yang bekerja di RPH TOW, sebagian masih menggelonggong sapi. Hal itu menjadi catatan dalam pengajuan ulang sertifikat halal setelah fasilitas pemotongan berpindah dari Pegirian. Ia menilai pindah lokasi ini sebagai kesempatan menyusun sistem baru dengan manajemen, aturan, dan pengawasan yang lebih ketat, kata ANTARA.
Surya.co.id menjelaskan, sapi gelonggongan adalah sapi yang dipaksa minum air lewat selang keran atau disuntik air sebelum disembelih. Fajar menilai praktik itu merugikan konsumen karena daging berpotensi berkadar air berlebih, serta menciptakan persaingan usaha tidak sehat bagi jagal yang mengikuti aturan, menurut detikJatim dan beritajatim.
Laporan media berbeda soal skalanya. Suara Surabaya menulis separuh dari 65 mitra jagal masih menggelonggong. Surya.co.id mengutip Fajar bahwa hasil evaluasi masih menemukan banyak jagal menerima sapi gelonggongan. ANTARA, beritajatim, dan detikJatim tidak menyebut persentase. Sumber-sumber tersebut tidak memuat tanggapan jagal yang bersangkutan.
Syarat sertifikat halal dan tahapan penertiban
RPH Surabaya akan menyeleksi mitra jagal. Sertifikat halal nantinya hanya untuk jagal yang tertib, mengikuti ketentuan pemotongan, dan tidak menggelonggong. Penertiban berjalan bertahap lewat sosialisasi, edukasi, dan peringatan, yang sudah mulai disampaikan sekarang.
Fajar berharap aturan lebih tegas berlaku setelah Lebaran. Surya.co.id menyebut sanksi tegas direncanakan berlaku penuh setelah Lebaran 2027; bentuk sanksinya tidak dirinci dalam sumber.
“Ini bukan sekadar sertifikat selembar kertas. Di belakangnya harus ada tanggung jawab. Jangan sampai sertifikat halal sudah keluar, tetapi praktik di lapangan justru tidak menjamin kehalalan”
— Fajar Arifianto Isnugroho, Direktur Utama RPH Surabaya Perseroda
Papan Mitra RPH dan asal daging di pasar
Untuk melindungi konsumen, RPH mengoptimalkan Papan Mitra RPH di pasar tradisional. Menurut ANTARA, papan itu membantu warga mengenali pedagang yang memasok daging dari jagal mitra RPH Surabaya.
“Contohnya di Pasar Wonokromo. Dari sekian banyak penjual daging, yang memiliki Papan Mitra RPH hanya 10 pedagang. Selebihnya mengambil pasokan dari Krian dan Sidoarjo. Artinya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai asal daging yang mereka beli”
— Fajar Arifianto Isnugroho, Direktur Utama RPH Surabaya Perseroda
Fajar juga menyebut tidak semua pedagang memperoleh daging dari RPH Surabaya; ada yang dari luar daerah atau lokasi potong tanpa pemantauan. Karena itu, RPH akan berkoordinasi dengan DKPP Kota Surabaya dan Dinas Peternakan Jawa Timur untuk mengawasi sapi hidup yang siap dipotong hingga peredaran dagingnya di pasar tradisional maupun modern.
Tanggapan MUI Jawa Timur
Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Solihin Hasan, mengatakan RPH Surabaya sebelumnya sudah memegang sertifikat halal untuk fasilitas Pegirian. Fasilitas baru di Tambak Osowilangun harus melalui audit lagi. Dalam audit itu auditor masih menemukan sejumlah kekurangan, termasuk penggelonggongan, sehingga MUI meminta pembenahan menyeluruh, menurut ANTARA.
Menurut Solihin, penggelonggongan bermasalah karena mengandung unsur penipuan terhadap konsumen dan bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan. MUI meminta pemeriksaan dilakukan sejak sapi diterima hingga penyembelihan, seperti ditulis beritajatim. MUI berharap sertifikat segera terbit dan akan terus mendampingi perbaikan, kata detikJatim.
“Kalau sertifikat halal sudah keluar, tetapi ternyata masih ada praktik yang tidak sesuai di lapangan, ini tidak boleh terjadi. Karena itu, perlu langkah komprehensif. Tidak hanya RPH, tetapi juga dukungan pemerintah kota dan dinas terkait”
— Solihin Hasan, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur
Apa artinya bagi konsumen
Solihin mengingatkan bahwa daging yang belum bersertifikat halal tidak otomatis berstatus haram. Menurutnya, sertifikat adalah legalitas sekaligus jaminan kepatuhan terhadap ketentuan pemotongan, menurut beritajatim.
Fajar menargetkan seluruh pemotongan di RPH bebas gelonggongan dan menekankan edukasi bagi jagal, pedagang, dan konsumen. Sertifikat halal baru untuk RPH Tambak Osowilangun belum terbit; target waktunya akhir November 2026.



