Pemerintah Kota Surabaya menertibkan jaringan utilitas yang tidak berizin dan belum memenuhi kewajiban sewa, dengan sasaran 224 ruas jalan. Hingga Jumat, baru 10 ruas jalan dengan total 56 tiang yang sudah ditertibkan, seperti dilaporkan ANTARA Jatim dan Koran Jakarta.

Penertiban jaringan utilitas dimulai 7 Oktober

Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Kota Surabaya, Agnis Juistityas, mengatakan penertiban ini menindaklanjuti permohonan bantuan dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya. Sasarannya adalah jaringan utilitas yang melanggar ketentuan, yakni tidak punya izin dan belum memenuhi kewajiban sewa.

“Kami menerima permohonan dari DSDABM untuk melakukan penertiban jaringan utilitas yang menyasar 224 ruas jalan di Kota Surabaya. Kami mulai melakukan penertiban pada 7 Oktober 2026. Hingga hari ini, kami telah menertibkan 10 ruas jalan dengan total 56 tiang.”

— Agnis Juistityas, Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Kota Surabaya

Artinya, sejak penertiban dimulai pada 7 Oktober 2026, hingga Jumat 10 dari 224 ruas jalan sasaran sudah ditertibkan. Ruas-ruas lainnya masih menjadi sasaran penertiban.

Tahapan survei, penandaan, hingga pemotongan

Agnis menjelaskan, penertiban dilakukan melalui beberapa tahapan. Satpol PP bersama DSDABM terlebih dahulu melakukan survei serta menandai kabel dan tiang yang menjadi sasaran sebelum pembongkaran dilaksanakan.

“Survei tersebut dilakukan untuk memastikan kabel dan tiang mana saja yang akan dibongkar. Setelah dilakukan penandaan, selanjutnya dilakukan pemotongan jaringan.”

— Agnis Juistityas, Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Kota Surabaya

Sebelum penertiban, Pemkot Surabaya sudah mengirim surat pemberitahuan kepada penyedia layanan internet atau provider. Surat itu meminta mereka membongkar sendiri jaringan yang melanggar ketentuan.

Agnis menyebut DSDABM menjalankan mekanisme penertiban sesuai peraturan daerah dan peraturan wali kota yang berlaku.

Pengawasan lewat Tim KPJU dan aduan warga

Selain menindak, Pemkot Surabaya memperkuat pengawasan melalui Tim Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas (KPJU). Tim ini bertugas memantau dan menata jaringan utilitas, termasuk memeriksa kesesuaian pemasangan serta status perizinannya.

“Tim KPJU setiap hari Kamis melakukan perapian sekaligus mengawasi jaringan utilitas yang berizin dan tidak berizin. Kami juga menerima aduan warga apabila menemukan pemasangan tiang baru yang perlu diperiksa.”

— Agnis Juistityas, Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Kota Surabaya

Yang perlu diketahui warga

Bagi warga Surabaya, Satpol PP menerima aduan bila ada pemasangan tiang baru yang perlu diperiksa. Selain penindakan, pengawasan rutin oleh Tim KPJU dilakukan setiap hari Kamis.

Rincian nama ruas jalan yang sudah ditertibkan serta penyedia layanan yang terdampak belum disampaikan oleh Satpol PP Surabaya.