Komunitas Kampung Dolanan menyatakan resmi berhenti menggelar lapak mainan tradisional di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Tunjungan, Surabaya. Pengumuman itu disampaikan lewat akun Instagram @kampoeng_dolanan, seperti dilaporkan detikJatim. Komunitas tersebut menyebut keputusan diambil karena kebijakan Pemkot Surabaya yang dinilai kurang berpihak.
Menurut detikJatim, komunitas ini telah berdiri selama 10 tahun. Berhentinya kegiatan itu terjadi di tengah polemik penertiban lapak di kawasan CFD Tunjungan.
“Terima kasih Pemkot karena kebijakanmu membuat kami harus mengakhiri program kami di CFD Tunjungan”
— Unggahan akun Instagram @kampoeng_dolanan, dikutip detikJatim
Alasan Kampung Dolanan berhenti dari CFD Tunjungan
Founder Kampung Dolanan, Mustofa Sam, membenarkan informasi tersebut. Kepada detikJatim pada Rabu (14/10/2026), ia mengatakan lokasi relokasi dinilai kurang efektif. Ia menyebut tiga masalah: area itu panas, menjorok sehingga tidak terlihat orang yang lalu lalang, dan menjadi tempat bertemunya angin.
Akibat angin, kata Mustofa, pegiat lebih sering membetulkan spanduk dan banner yang jatuh. Ia menyebut lokasi baru mereka kini berada di Pertigaan Genteng, dan menilainya kurang sesuai untuk anak-anak.
Mustofa juga mengatakan pihaknya berulang kali diminta pindah dengan alasan trotoar Jalan Tunjungan tidak boleh dipakai. Menurut dia, hal itu terjadi sejak 2016 dan terulang pada 2026. Ia mengaku komunitas sudah memiliki surat izin sejak 2016 atau 2017, setelah sempat terjadi cekcok besar dengan Satpol PP, Linmas, dan Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup kemudian, menurut dia, mengarahkan komunitas membuat surat izin penggunaan CFD Tunjungan. Keterangan tersebut berasal dari pihak komunitas dan belum dikonfirmasi Pemkot Surabaya dalam sumber yang tersedia.
“Jadi dari berbagai macam pertimbangan itu akhirnya kami putuskan untuk berakhir program ini. Selama 10 tahun kita berjuang menggunakan budaya di sana, yang kemudian kita tutup memang karena adanya kebijakan”
— Mustofa Sam, Founder Kampung Dolanan
Harapan komunitas dan penjelasan Pemkot
Mustofa menyayangkan kebijakan itu. Menurutnya, tujuan komunitas adalah menggelar kegiatan budaya sekaligus mengenalkan permainan tradisional anak yang kini kurang dikenal. Ia menyebut permainan tradisional termasuk dalam amanat undang-undang.
Ia berharap unggahan di Instagram mendapat respons Pemkot Surabaya dan membuka mediasi. Ia juga meminta adanya ruang bagi komunitas, termasuk penyandang disabilitas, untuk berkegiatan di CFD. Mustofa mengatakan sejak 2016 pihaknya telah mengusulkan zona komunitas di area CFD kepada pemkot. Klaim soal usulan itu juga belum dikonfirmasi Pemkot dalam sumber yang tersedia.
Terpisah dari pernyataan komunitas, Pemkot Surabaya memberikan klarifikasi umum soal penertiban pegiat mainan tradisional di CFD Tunjungan. Klarifikasi itu dikutip Surya.co.id dari laman resmi Pemkot pada Kamis (15/10/2026). Plt Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irna Pawanti, menyatakan penertiban bertujuan menjaga kenyamanan dan keselamatan warga yang berjalan kaki, berolahraga, dan beraktivitas di kawasan CFD.
“Prinsipnya Pemkot Surabaya tidak pernah melarang warga melakukan edukasi mainan tradisional. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan estetika dan tertib ruang publik. Lapak tidak boleh digelar di pedestrian atau bahu jalan karena menghambat pejalan kaki,”
— Irna Pawanti, Plt Kepala Satpol PP Kota Surabaya
Menurut ringkasan Surya.co.id, Pemkot menyebut Jalan Genteng Besar dan halaman area komersial berizin sebagai lokasi alternatif bagi pedagang dan pegiat edukasi. Kegiatan non-komersial, seperti edukasi publik dan aksi sosial, dapat mengajukan izin pemakaian ruang publik ke DLH Surabaya.
Dua pandangan yang berbeda
Pemkot menegaskan penertiban bukan pelarangan edukasi, melainkan penjagaan fungsi trotoar dan bahu jalan. Di sisi lain, komunitas menilai lokasi pengganti tidak memadai sehingga kegiatan tak dapat dilanjutkan.
Klarifikasi Pemkot menanggapi isu penertiban secara umum, bukan keputusan komunitas untuk berhenti. Dalam sumber yang tersedia, belum ada tanggapan Pemkot terhadap keputusan tersebut.


