Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyegel 64 unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tanah Merah II Blok A pada Rabu (7/10/2026). Penindakan ini dilakukan setelah ditemukan pelanggaran administratif oleh penghuni, seperti dilaporkan Harian Bhirawa dan Harian Merah Putih.

Apa yang terjadi di Rusunawa Tanah Merah

Pemkot menyebut penertiban ini untuk menegakkan aturan administrasi dan memastikan pengelolaan hunian rusunawa berjalan tertib. Sebelum menyegel, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya lebih dulu menggelar sosialisasi dan mengirim surat pemberitahuan kepada penghuni.

Kepala UPTD Rumah Susun DPRKPP Kota Surabaya, Adinda Setiyoningrum, mengatakan penyegelan adalah tindak lanjut atas pelanggaran peraturan daerah (Perda). Sanksi dijatuhkan bertahap, dari peringatan pertama hingga ketiga, sebelum unit disegel bersama Satpol PP.

“Penyegelan kali ini dilakukan karena ada pelanggaran peraturan daerah dan sudah diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dari peringatan satu, peringatan dua, peringatan tiga, sampai penyegelan dan akhirnya ada bantuan penertiban ke Satpol PP”

— Adinda Setiyoningrum, Kepala UPTD Rumah Susun DPRKPP Kota Surabaya

Harian Merah Putih menulis bahwa penyegelan itu bukan tindakan tanpa prosedur. Menurut media tersebut, langkah ini menjadi bentuk ketegasan Pemkot dalam menertibkan pengelolaan hunian milik pemerintah, dan Pemkot tidak ingin pelanggaran administratif terus berulang.

Peran Satpol PP dan tujuan sanksi

Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Kota Surabaya, Agnis Juistityas, menjelaskan pihaknya melaksanakan penyegelan dan pengosongan di Rusun Tanah Merah tahap II Blok A. Langkah itu berdasarkan permohonan penertiban dari DPRKPP untuk 64 unit.

Menurut Adinda, sanksi dimaksudkan sebagai pengingat bagi penghuni agar pelanggaran tidak terulang. Ia berharap penertiban ini menyadarkan penghuni untuk memenuhi kewajiban dan menaati ketentuan dalam Perda maupun Peraturan Wali Kota (Perwali).

“Tujuan dari diadakannya penerapan sanksi ini adalah sebagai pengingat kepada para penghuni rusun. Jadi diharapkan ke depannya tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan”

— Adinda Setiyoningrum, Kepala UPTD Rumah Susun DPRKPP Kota Surabaya

Imbauan bagi penghuni rusunawa lain

Agnis menyampaikan Pemkot berharap seluruh penghuni rumah susun di Surabaya tertib menjalankan kewajibannya. Menurut Harian Merah Putih, ia juga menyatakan pengosongan unit dapat dilakukan apabila penghuni terbukti melalaikan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Karena jika para penghuni ini melalaikan kewajiban, maka kami bersama dengan DPRKPP akan melakukan penyegelan dan pengosongan”

— Agnis Juistityas, Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Kota Surabaya

Dalam keterangan Pemkot yang dimuat kedua media, jenis pelanggaran administratif yang dilakukan penghuni belum dijelaskan. Nasib penghuni 64 unit setelah penyegelan juga belum diuraikan, dan belum ada tanggapan dari penghuni unit yang disegel. Adinda menyampaikan keterangan itu pada Sabtu (10/10/2026).

Redaksi membuka ruang bagi penghuni Rusunawa Tanah Merah II maupun pihak terkait lain untuk menyampaikan tanggapan atau klarifikasi.