Pemerintah Kota Surabaya melalui Satpol PP bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Dinkopumdag) menyegel toko minuman keras DrinkinQ di kawasan Barata Jaya, Surabaya. Toko itu disegel karena beroperasi tanpa izin penjualan minuman beralkohol, seperti dilaporkan Harian Bhirawa dan detikJatim.

DrinkinQ dikelola PT Sembilan Enam Perkasa Indonesia. Menurut Harian Bhirawa, penyegelan ini mengakhiri aksi kucing-kucingan pihak manajemen setelah sidak beberapa hari sebelumnya.

Dasar penyegelan toko miras DrinkinQ

Plt Kepala Satpol PP Surabaya Irna Pawanti membenarkan penindakan tersebut. Ia menyatakan DrinkinQ terbukti melanggar aturan perdagangan dan tidak mengantongi izin resmi penjualan minuman beralkohol.

“Benar, telah kami lakukan penyegelan bersama dinas terkait karena toko tersebut tidak mengantongi izin”

— Irna Pawanti, Plt Kepala Satpol PP Kota Surabaya

Sebelum penyegelan, Pemkot Surabaya menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan kepada pengelola. Sanksi itu tertuang dalam surat keputusan Kepala Dinkopumdag Nomor 500.2.1/8106/436.7.14/2026.

Satpol PP lalu menerbitkan surat perintah penyegelan pada 2 Oktober 2026. Menurut Harian Bhirawa, nomor surat perintah itu 800/12496/436.7.16/2026.

Harian Bhirawa menyebut penindakan berpijak pada Pasal 69 ayat (9) dan Pasal 71 ayat (1) Perda Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian, serta Perwali Nomor 116 Tahun 2023 sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Irna mengingatkan pengelola agar tidak merusak atau membuka segel. Menurut Harian Bhirawa, perbuatan itu terancam pidana berdasarkan Pasal 364 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Baca jugaSatpol PP Surabaya Pasang Segel Toko Miras DrinkinQ di Barata Jaya, Pengelola Diingatkan Ancaman Pidana

Penolakan warga dan tokoh agama

Warga RW 3 Barata Jaya bersama tokoh agama setempat sebelumnya telah menolak keberadaan toko tersebut dan menyampaikan penolakan kepada Pemkot Surabaya. Harian Bhirawa menyebut pimpinan MUI dan MWC NU Kecamatan Gubeng termasuk yang menolak sejak awal.

Ketua RW 3 Barata Jaya, Suyitno, mengatakan warga berharap dinas dan kecamatan bertindak tegas.

“Kami sudah melaporkan, maka dinas dan kecamatan harus tegas. Warga kami sudah menolak. Saya bersama Pak RT dan tokoh agama setempat tidak ingin wilayah kami ada toko baru yang menjual miras lagi”

— Suyitno, Ketua RW 3 Barata Jaya, Surabaya

Penertiban miras akan berlanjut

Irna menyatakan penyegelan DrinkinQ bukan yang terakhir. Menurut Harian Bhirawa, ia menyebut langkah ini sebagai awal komitmen Satpol PP memberantas peredaran miras ilegal di seluruh kota demi melindungi generasi muda.

“Satpol PP Surabaya akan terus melakukan penertiban terhadap pelanggaran peredaran miras. Kami tidak ingin barang seperti ini sampai bisa didapatkan dengan mudah oleh anak-anak di bawah usia 21 tahun”

— Irna Pawanti, Plt Kepala Satpol PP Kota Surabaya

Irna juga meminta warga tidak ragu melapor ke Satpol PP bila menemukan toko atau tempat usaha yang menjual miras tanpa izin. Laporan itu, katanya, akan segera ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Soal waktu pernyataan, Harian Bhirawa mencatat Irna berbicara pada Jumat (2/10), sedangkan detikJatim mencatatnya pada Sabtu (3/10/2026). Kedua media sepakat surat perintah penyegelan bertanggal 2 Oktober 2026.