Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya memasang segel pada toko minuman keras (miras) DrinkinQ di kawasan Barata Jaya, Surabaya. Toko itu disebut tidak mengantongi izin penjualan minuman beralkohol, seperti dilaporkan Harian Bhirawa.
Plt Kepala Satpol PP Surabaya Irna Pawanti membenarkan penindakan tersebut pada Jumat (2/10/2026). Toko itu berada di bawah PT Sembilan Enam Perkasa Indonesia.
Dasar hukum penyegelan DrinkinQ
“Benar, telah kami lakukan penyegelan bersama dinas terkait karena toko tersebut tidak mengantongi izin”
— Irna Pawanti, Plt Kepala Satpol PP Surabaya
Harian Bhirawa melaporkan, tindakan itu mengacu pada Pasal 69 ayat (9) dan Pasal 71 ayat (1) Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian, serta Perwali Surabaya Nomor 116 Tahun 2023. Dokumennya adalah Surat Keputusan Kepala Dinkopumdag Nomor 500.2.1/8106/436.7.14/2026 tentang sanksi penghentian sementara kegiatan dan Surat Perintah Kepala Satpol PP Nomor 800/12496/436.7.16/2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Menurut Harian Bhirawa, penyegelan ini mengakhiri aksi kucing-kucingan pihak manajemen setelah sidak beberapa hari sebelumnya. Satpol PP mengingatkan pengelola agar tidak merusak atau membuka segel. Pelanggarnya terancam pidana berdasarkan Pasal 364 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penolakan warga dan imbauan melapor
Warga RW 3 Barata Jaya dan tokoh agama setempat, termasuk pimpinan MUI dan MWC NU Kecamatan Gubeng, sebelumnya menolak toko itu. Ketua RW 3 Barata Jaya Suyitno menyatakan sikap warga sudah bulat.
“Kami sudah melaporkan, maka dinas dan kecamatan harus tegas. Warga kami sudah menolak. Saya bersama Pak RT dan tokoh agama setempat tidak ingin wilayah kami ada toko baru yang menjual miras lagi”
— Suyitno, Ketua RW 3 Barata Jaya
Irna menyebut penyegelan ini awal dari komitmen Satpol PP menertibkan peredaran miras ilegal di Surabaya. Ia meminta warga melapor ke Satpol PP bila menemukan toko atau tempat usaha yang menjual miras tanpa izin.
“Satpol PP Surabaya akan terus melakukan penertiban terhadap pelanggaran peredaran miras. Kami tidak ingin barang seperti ini sampai bisa didapatkan dengan mudah oleh anak-anak di bawah usia 21 tahun”
— Irna Pawanti, Plt Kepala Satpol PP Surabaya
Latar: pernyataan Wali Kota Eri soal miras dan diskotek
Terpisah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Jumat (2/10/2026) menyatakan Pemkot menghentikan penerbitan izin baru diskotek dan tempat hiburan malam, menurut beritajatim. Ia juga menyebut tempat hiburan yang tidak menjalankan komitmen akan dievaluasi. Sumber penyegelan DrinkinQ tidak menyebut kaitan langsung dengan pernyataan itu.
Baca jugaEri Cahyadi Lantik 85 ASN Pemkot Surabaya, Tegaskan Rotasi Jabatan Tanpa Titipan
Saat melantik 85 pejabat, Eri juga meminta penjual miras eceran di luar ketentuan langsung ditutup tanpa peringatan, menurut ANTARA. Menurut Eri, peringatan baru diperlukan bila aturan yang menjadi dasar penindakan masih kurang.
Dalam sumber yang ada, Pemkot belum menyampaikan kapan segel DrinkinQ dapat dibuka atau apakah ada langkah hukum lanjutan terhadap pengelola.



