Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya memprioritaskan warga miskin, terutama kelompok desil 1, dalam penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Permintaan itu disampaikan seusai pelantikan pimpinan Baznas Kota Surabaya periode 2026–2031 di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Senin, seperti dilaporkan ANTARA Jatim.
Desil 1 merujuk pada masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Menurut Eri, penyaluran harus tepat sasaran agar sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Penyaluran ZIS harus berbasis data
Eri menekankan pentingnya kolaborasi antara Baznas, Pemerintah Kota Surabaya, dan Kementerian Agama untuk menyatukan data penerima bantuan. Dengan data yang satu, penyaluran zakat diharapkan menjangkau warga yang membutuhkan.
“Baznas harus berani mengambil keputusan berdasarkan data, bukan karena titipan atau kepentingan siapa pun.”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Ia menjelaskan, penentuan penerima perlu mempertimbangkan tingkat kesejahteraan dan kondisi nyata keluarga. Warga yang tidak punya tempat tinggal layak atau kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, misalnya, perlu didahulukan dibandingkan warga yang masih mampu memenuhi kebutuhan dasar.
Dengan pendekatan itu, warga Surabaya yang kondisi hidupnya paling berat diharapkan lebih dulu merasakan manfaat zakat, infak, dan sedekah yang dikelola Baznas kota.
Dana zakat bukan uang APBD
Menurut Eri, Baznas wajib mengelola dana zakat secara independen. Dana itu tidak boleh dipakai untuk menguntungkan kepentingan politik atau golongan tertentu.
Eri juga menyoroti kemandirian lembaga tersebut. Sumber dana Baznas Surabaya, kata dia, adalah zakat dari aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak menjadi sumbernya.
“Zakat ini bukan uang APBD, sehingga tidak boleh diintervensi oleh wali kota atau pihak mana pun.”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Eri juga meminta pengurus berani menolak jika ada pihak yang mencoba mengarahkan bantuan untuk kepentingan tertentu. Menurutnya, bila ada warga yang lebih membutuhkan, mereka harus didahulukan.
“Dana ini berasal dari masyarakat dan harus kembali kepada masyarakat yang berhak menerimanya.”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Tanggapan Ketua Baznas Surabaya
Ketua Baznas Kota Surabaya periode 2026–2031, Moch. Hamzah, menyatakan lembaganya berkomitmen memperkuat sinergi dengan Pemkot Surabaya dan Kemenag. Fokusnya terutama pada penyatuan data serta penanganan persoalan sosial kemasyarakatan.
“Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Karena itu, kami harus bersinergi, khususnya dalam satu data, agar penyaluran zakat tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,”
— Moch. Hamzah, Ketua Baznas Kota Surabaya periode 2026–2031
Dengan kepengurusan baru untuk lima tahun ke depan, Baznas Kota Surabaya kini menghadapi tugas menyelaraskan data penerima bersama Pemkot dan Kemenag agar bantuan zakat sampai kepada kelompok yang paling membutuhkan.



