Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai bekerja dari Balai RW pada Oktober 2026. Instruksi itu disampaikan dalam Apel Struktural di halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (22/9/2026), seperti dilaporkan beritajatim.com, Kempalan.com, dan Koran Jakarta.
Apel tersebut diikuti Sekretaris Daerah, para asisten, kepala perangkat daerah (PD), camat, hingga lurah. Bagi warga, kebijakan ini berarti kehadiran petugas pemkot di tingkat RW diarahkan tak lagi terbatas pada urusan dokumen kependudukan.
Bukan hanya urusan KTP dan KK di Balai RW
Eri menyatakan, evaluasi atas kebijakan terdahulu memperlihatkan banyak petugas balik ke kantor dinas saat tak ada warga yang datang mengurus Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ia menilai peran pemerintah di Balai RW harus jauh melampaui layanan administrasi kependudukan (adminduk).
“Kerjanya itu berpindah. Sampean mau orang DPRKPP, Bina Marga, Koperasi, atau Dinas Sosial, kerjanya di Balai RW. Di sana permasalahannya bukan cuma adminduk, ada desil bantuan yang keliru, ada stunting, gizi buruk, pengangguran terbuka, hingga kemiskinan”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Dengan pola ini, petugas tidak sekadar menanti warga membawa berkas. Mereka diharapkan proaktif memantau keadaan wilayah dan menemukan masalah yang butuh penanganan cepat. Data bantuan yang tidak tepat sasaran, stunting, gizi buruk, pengangguran, serta warga miskin disebut termasuk isu yang harus dikawal.
Baca jugaKetua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri Sepakat Sisir Ulang Penerima Bansos Tanpa Desil
Perangkat daerah jadi pengampu setiap RW
Dalam skema baru, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Surabaya dibagi untuk mengampu RW secara merata. ASN dari dinas perizinan maupun dinas teknis lainnya memikul tanggung jawab atas kondisi sosial di RW tempat mereka ditugaskan.
Eri menegaskan, apa pun asal dinasnya, petugas yang berada di satu RW wajib ikut mengawal persoalan stunting, gizi buruk, dan warga miskin di wilayah tersebut.
Bila ada hambatan di lapangan, petugas diminta segera berkoordinasi dengan kepala dinas agar solusi cepat dijalankan. Menurut laporan Kempalan.com dan Koran Jakarta, Eri meminta hal itu tidak ditunda dengan alasan menunggu rapat formal.
“Saya meminta setiap Kepala Dinas menerjunkan ASN berkemampuan tinggi untuk menjadi pengampu wilayah, bukan sekadar memindahtugaskan personel secara asal”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Aduan Lapor Cak Eri jadi tolok ukur
Eri menjadikan tingginya jumlah aduan lewat hotline Lapor Cak Eri sebagai salah satu penanda bahwa layanan di tingkat bawah belum berjalan optimal. Ia ingin masalah warga bisa dituntaskan cepat oleh sistem pemkot, sehingga tidak selalu bergantung pada campur tangan langsung wali kota.
Eri mengaku tidak ingin warga hanya mengenal dirinya sebagai wali kota. Menurut dia, warga semestinya mengenal Pemkot Surabaya yang hadir di lingkungan mereka. Bila sistem tidak berjalan dan petugas tidak turun ke bawah, katanya, berarti ada yang keliru dalam sistem tersebut.
Eri berharap perubahan di Surabaya tidak bergantung pada sosok wali kota, melainkan pada sistem pemerintahan yang berjalan. Ia menargetkan seluruh ASN sudah berpindah kerja ke Balai RW mulai Oktober ini.
Dalam ketiga sumber yang dirujuk, belum dijelaskan rincian teknis pelaksanaan, seperti jadwal kerja harian atau pembagian petugas untuk tiap RW.
