Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan Pungki Purnomo dan Imam Rifai, dua nama yang disebut dalam dugaan pungutan liar (pungli) rekrutmen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya, saling berkelit saat dipertemukan. Pertemuan itu berlangsung dalam pemeriksaan lanjutan di Kantor Kelurahan Kedung Baruk pada 21 September 2026. Eri menyampaikannya lewat video, seperti dilihat detikJatim, Jumat (25/9/2026).
Pemeriksaan lanjutan Pungli Damkar Surabaya
Menurut detikJatim, Pungki lebih dulu dimintai keterangan di Kantor DPKP Surabaya pada 17 September 2026. Dalam pemeriksaan pertama itu, ia menyebut nama Imam Rifai, pegawai yang dahulu ditempatkan di DPKP dan sekarang berkantor di Kelurahan Kedung Baruk.
Eri kemudian mempertemukan keduanya empat hari berselang. Menurut Eri, mereka tidak mau mengakui kesalahan, sehingga kasus akan diserahkan kepada Inspektorat. Penilaian itu berasal dari Eri; pernyataan Pungki dan Imam sendiri belum tersedia.
“Mereka sudah saya pertemukan, tetapi saling berkelit dan tidak mau mengakui kesalahan.”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Eri juga memastikan sanksi berat dapat dijatuhkan jika terbukti bersalah, bahkan sampai pemecatan. Menurut detikJatim, saat kejadian pada 2022 keduanya masih honorer, dan kini berstatus PPPK Penuh Waktu.
Laporan yang diterima Eri juga memuat pengakuan Pungki soal ke mana uang itu disetor: ke seorang Komandan Regu (Danru) yang sekarang menjadi staf kelurahan di Kedung Baruk. detikJatim tidak menjelaskan apakah Danru tersebut adalah Imam Rifai.
Pemeriksaan diminta tak berhenti pada dua nama
Eri menegaskan pemeriksaan akan berlanjut sampai penerima uang diketahui, termasuk kemungkinan ada pihak lain. Ia meminta siapa pun yang mengetahui aliran dana bersedia bicara terbuka, dan menyebut Inspektorat dapat mempertimbangkan keringanan hukuman bagi yang mau membuka penerima uang.
Eri juga meminta informasi disampaikan bila ada keterlibatan pejabat struktural, seperti kepala bidang atau kepala dinas.
“Saya juga sudah menyampaikan, kalau ada yang terlibat di pimpinannya, Kabid (Kepala Bidang), Kadis (Kepala Dinas), ya sampaikan saja. Ini harus diselesaikan.”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Selain itu, Eri meminta seluruh kepala dinas memperkuat evaluasi dan pemantauan internal agar anak buah tidak melakukan pungli.
Latar: Rp60 juta, uang muka Rp31 juta, dan klarifikasi dinas
Berdasarkan laporan yang diterima Eri, seorang warga dimintai Rp60 juta pada 2022 dengan janji bisa bekerja di DPKP. Sebab dananya tidak cukup, ia hanya sanggup menyerahkan uang muka Rp31 juta. Pekerjaan yang dijanjikan tidak didapat hingga kini.
Suara Surabaya melaporkan aduan itu masuk lewat hotline Wali Kota. Menurut hasil klarifikasi dinas yang dikutip media tersebut, Pungki mencatut nama Imam, ASN DPKP yang sudah pindah ke organisasi perangkat daerah lain. Artinya, posisi Imam dalam perkara ini masih belum jelas berdasarkan sumber yang ada. Dalam unggahan video Rabu (23/9/2026), Eri meminta warga lain yang menjadi korban pungli berkedok rekrutmen segera melapor.
Surya.co.id sebelumnya melaporkan Pungki disebut mengambil Rp6 juta dari Rp31 juta itu, dan uang tersebut mengalir kepada dua orang. Pemkot melibatkan DPKP, BKPSDM, dan Inspektorat, sementara DPKP menegaskan rekrutmen di lingkungan Pemkot Surabaya tidak dipungut biaya.
Tanggapan pihak terkait dan langkah selanjutnya
Sumber yang kami rujuk tidak memuat tanggapan langsung Pungki Purnomo maupun Imam Rifai. Menurut Eri, keduanya saling berkelit, tetapi bantahan atau pernyataan mereka sendiri belum tersedia. Redaksi membuka ruang bagi keduanya untuk menyampaikan tanggapan.
Sesuai asas praduga tak bersalah, belum ada pihak yang dapat dinyatakan bersalah sebelum pemeriksaan Inspektorat selesai. Sumber belum menyebut jadwal pemeriksaan Inspektorat maupun hasilnya.

